Orbit Indonesia
Langkah Thailand tentang Myanmar Melangkahi Kepemimpinan Indonesia di ASEAN
Pemimpin militer Myanmar. Langkah Thailand melangkahi kepemimpinan Indonesia di ASEAN.
ORBITINDONESIA.COM - Thailand pada Senin, 19 Juni 2023 mengadakan pertemuan regional ketiga dengan perwakilan rezim militer Myanmar, dalam sebuah langkah yang semakin memecah belah ASEAN (Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara).
Tujuh negara ASEAN diwakili - Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam - serta Cina dan India.
Hanya Thailand, Laos, dan Myanmar yang mengirimkan menteri luar negerinya ke kota resor Pattaya. Anggota kunci ASEAN termasuk ketua saat ini Indonesia, Malaysia dan Singapura melewatkan acara itu yang diselenggarakan dengan tergesa-gesa.
Baca Juga: Waspada Polusi Udara, Berikut Tips Menjaga Diri dan Keluarga Dari Paparan Penyakit yang Ditimbulkan
Pertemuan tersebut menandai "pertama kalinya untuk berbicara tentang keterlibatan kembali dalam semua aspek," kata Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai kepada Nikkei Asia pada Senin sore.
Undangan yang dikirim oleh Thailand mengatakan ASEAN harus "sepenuhnya terlibat kembali dengan Myanmar di tingkat para pemimpin," yang bertentangan dengan konsensus lima poin ASEAN tentang Myanmar.
Baca Juga: Calon Jamaah Haji Asal Makassar Sulawesi Selatan Batal Berangkat Setelah Dinyatakan Hamil 6 Minggu
Konsensus melarang keterlibatan dengan Dewan Administrasi Negara (SAC), sebutan bagi pemerintah militer Myanmar, sampai penghentian segera kekerasan dalam perang saudara dua tahun di negara itu.
Baca Juga: Menyambut Hari Raya Idul Adha 2023, Catat Inilah 3 Golongan Orang yang Berhak Menerima Daging Kurban
Sebelum pertemuan itu, Don mengatakan itu demi kepentingan nasional Thailand, karena berbatasan lebih dari 2.400 kilometer dengan Myanmar.
Pertempuran antara militer dan kelompok etnis bersenjata telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir, meningkatkan risiko keamanan di sepanjang perbatasan Thailand dan mendorong pengungsi ke arah timur.
"Kami berada di ujung pertempuran di Myanmar," kata Don dalam wawancara dengan media lokal. "Kita harus berjuang melawan kejahatan, perdagangan senjata, dan perdagangan narkoba, sementara negara lain tidak menderita seperti kita."
Baca Juga: FIFA Matchday: Mbak Rara Muncul di Kala Hujan Deras Guyur GBK Jadi Sorotan Netizen
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menolak undangan Don, mengutip upaya yang sedang dilakukan oleh Jakarta dan kantor utusan khusus ASEAN untuk Myanmar untuk "mencapai dialog inklusif" dengan semua pihak dalam konflik.
“Penting bagi kita untuk menjaga momentum yang ada sambil mengingat bahwa menteri luar negeri ASEAN akan bertemu dan membahas lebih lanjut pada pertemuan kita di Jakarta, dalam waktu kurang dari empat minggu,” tulis Marsudi dalam surat kepada Don tertanggal 15 Juni.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan terlibat dengan rezim militer di pertemuan puncak atau tingkat menteri adalah "prematur".
Thailand memiliki hak prerogatif ekonomi di Myanmar, khususnya pipa gas yang menyediakan sekitar 15 persen kebutuhan gas Thailand.
Perdagangan, baik legal maupun ilegal, terus berlanjut di sepanjang perbatasan karena perang saudara dan sanksi Barat melumpuhkan perekonomian Myanmar.
“Dengan perbatasan yang panjang, Thailand tidak punya pilihan selain bergaul dengan apa yang masih menjadi satu-satunya kekuatan terpenting di Myanmar. India berada di posisi yang sama,” kata Bilahari Kausikan, mantan sekretaris tetap kementerian luar negeri Singapura.
Namun para kritikus mempertanyakan tindakan pemerintah sementara Thailand, yang dipimpin oleh pensiunan jenderal Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan.
Partai-partai pro-demokrasi yang dipimpin oleh Partai Maju Maju yang progresif memenangkan pemilihan umum pada 14 Mei. Mereka telah berkomitmen pada konsensus lima poin ASEAN, tetapi kemampuannya untuk membentuk pemerintahan pada Agustus masih belum pasti.
"Pemerintahan sementara Thailand tampaknya bertekad untuk mendahului pemerintahan Maju yang potensial," kata Zachary Abuza di National War College di Washington, D.C.
"Prayuth dan Menteri Luar Negeri Don bertekad untuk terus memajukan kepentingan politik dan ekonomi militer Thailand dan elite royalis , sambil memberikan bantuan kepada SAC."
Baca Juga: Sinopsis Film Olympus Has Fallen: Ketika Keberanian Gerard Butler Mempertahankan Kemerdekaan
Don mengatakan pertemuan itu "melengkapi" proses ASEAN yang dipimpin Indonesia. Thailand telah mengadakan dua "pertemuan informal" lainnya di tingkat menteri dengan militer Myanmar.
“Dengan meremehkan kepemimpinan Indonesia, Thailand juga merusak cara kerja ASEAN dan peran ketuanya,” kata Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn.
Baca Juga: 130 Ribu Wisatawan Kunjungi Taman Impian Jaya Ancol Pada Libur Panjang 9-11 Mei 2024
Organisasi masyarakat sipil di Myanmar serta kelompok hak asasi manusia internasional mengutuk "inisiatif rahasia" Don dan memintanya untuk membatalkan pertemuan tersebut.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Buka Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak di Balaikota
"Ini benar-benar penghinaan terhadap rakyat Myanmar yang telah mengorbankan hidup mereka untuk melawan upaya militer Myanmar untuk merebut kekuasaan melalui kampanye teror selama bertahun-tahun terhadap seluruh bangsa," kata 340 kelompok dalam sebuah surat terbuka.
Baca Juga: Kepala BMKG Dwikorita Karnawati: Hujan Sangat Deras dan Panjang Pemicu Banjir Lahar di Sumatra Barat
"Junta militer tidak pernah menjadi pemerintah Myanmar yang sah, juga tidak memperoleh kendali efektif atas wilayah negara itu."
Militer merebut kekuasaan pada Februari 2021 untuk mencegah pengambilan sumpah pemerintah sipil yang memenangkan pemilu tiga bulan sebelumnya.***