ORBITINDONESIA.COM - Di sebuah acara diskusi yang diselenggarakan oleh Yayasan Humanis, Rabu, 27 September 2023 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, salah satu narasumber dari Bappenas RI menyampaikan soal capaian Indonesia untuk SDGs.

Bapak Budi wakil Bappenas memaparkan mimpi Indonesia Emas di tahun 2045. Ada point-point penting bagaimana SDGs dan Indonesia Emas dapat tercapai, salah satunya soal program "inklusi".

Tapi sayang konsep inklusi, selalu terjebak pada persoalan "gender perempuan dan disabilitas" saja.

Baca Juga: Pilkada Jawa Tengah: Partai Golkar Godok Raffi Ahmad, Pengamat Teguh Yuwono Bilang Menarik

Baca Juga: Survei SMRC: Ganjar Pranowo Unggul di Jawa Timur Bila Berpasangan dengan Mahfud MD atau Ridwan Kamil

Memang dari pengamatanku selama ini, ketika bicara inklusi selalu berkutat pada soal itu, baik yang diungkapkan oleh pemerintah maupun proyek donor yang diberikan pada LSM.

Mungkin karena alasan strategi dan komunikasi politik publik sehingga diskusi dan kegiatannya hanya berkutat pada seputaran itu, gender perempuan dan disabilitas.

Baca Juga: Kabar Duka, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana Meninggal

Sayang memang, semestinya kata "inklusi" dapat didalami dan dimaknai lebih jauh bukan sekedar teknis kehadiran perempuan dan disabilitas saja.

Semestinya inklusi dapat dipahami latar belakang dan filosofi dari inklusi itu sendiri. Tentunya berangkat dari pengalaman individu-individu yang paling termarginal dan tak punya suara.

Baca Juga: Doni Koesoema A: Kampanye Pemilu di Lembaga Pendidikan Itu Beda Dengan Pendidikan Politik

Baca Juga: Pilkada Kota Semarang: Hevearita Gunaryanti Rahayu Diperintah Megawati Maju Bertarung

Mereka itu siapa? Cara menentukannya "sederhana" sekali.

Indikatornya, semakin individu atau kelompok dipinggirkan secara sosial, ekonomi, budaya (termasuk agama) dan politik, maka mereka potensi menjadi kelompok yang harus didengar pengalamannya. Karena dipastikan mereka menjadi kelompok paling marginal.

Apakah Bappenas dan lembaga donor termasuk LSM mampu dan punya keinginan politik membongkar itu? Itu yang mesti direfleksikan bersama ketika menjalankan program inklusi.

Baca Juga: Pilkada Jakarta, Didik J Rachbini: Gagasan Pasangkan Anies Baswedan dan Ahok adalah Eksperimen Berani

Jika program inklusi hanya dibicarakan di permukaan saja, seolah-olah hanya urusan perempuan dan disabilitas, dampaknya akan terus lahir dan melanggengkan sistem politik, hukum dan sosial yang memarginalkan kelompok-kelompok yang paling marginal.

Baca Juga: Daftar Drakor dan Film yang Pernah Dibintangi Kim Nam Gil, Aktor Laga Pemeran Lee Yoon di Song of The Bandits

Bahkan pada kelompok perempuan sendiri, terutama perempuan yang marginal. Ingat, perempuan juga wajah dan identitasnya beragam.

Baca Juga: Pilkada Depok: PKS dan Golkar Sepakat Gotong Royong Usung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq

Makanya tidak heran, sampai sekarang akan terus langgeng dan lahir kebijakan-kebijakan diskriminasi pada perempuan atas nama moral atau nilai-nilai agama.

Ironisnya tak ada program-program afirmatif untuk mengejar ketertinggalan individu atau kelompok yang mengalami peminggiran itu.

Dampak dari situasi itu apa? Target SDGs dan Indonesia Emas pada 2045 dipastikan tidak akan pernah tercapai. Kita sebagai negara akan terus sibuk dan menghabiskan sumberdaya untuk "mengurusi' dampak kebijakan diskriminasi itu.

Baca Juga: InJourney Airports Siapkan 13 Bandara untuk Embarkasi dan Debarkasi Layani Angkutan Haji 2024

Baca Juga: Penonton Tagih Season 2 Drakor Song of The Bandits, Kim Nam Gil Ungkapkan Hal yang Sama, Akankah Terealisasi

Misalnya adanya anggaran HIV dan penyakit seksual menular, anggaran an rehabilitasi sosial, anggaran operasi Satpol PP, anggaran makan para napi di tahanan, anggaran sidang dan penyidikan pelaku kriminal pada orang miskin, anggaran bantuan bansos dan jaminan sosial lainnya, dan segala bentuk anggaran dari dampak kebijakan diskriminasi.

Kami lembaga Perkumpulan Suara Kita, sedang membantu pengurusan Adminduk (KTP, KK), BPJS kesehatan, dan BPJS tenaga kerja bagi komunitas transpuan.

Baca Juga: Bagus Ahmad Rizaldi: Klub Presiden untuk Wujudkan Angan Seabad Negeri, Belajar dari Tradisi Politik di AS

Kita tahu bahwa kelompok transpuan atau transgender salah satu kelompok yang mengalami peminggiran sistematis.

Maka kemiskinan atau situasi yang dialami transpuan sampai tidak punya akses Adminduk maupun Jamsos "hasil" dari proses diskriminasi yang terjadi selama ini. Program ini kami kerjasamakan dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, maupun BPJS Kesehatan dan BPJS TK.

Baca Juga: Counter Strike 2: Seri Terbaru Game Sudah dirilis, Berikut 5 Hal yang Perlu Kamu Ketahui

Baca Juga: Belgia, Denmark, dan Spanyol Menyambut Resolusi tentang Keanggotaan Palestina di Majelis Umum PBB

Tujuannya sederhana sekali, agar para transpuan itu mendapatkan perlindungan jaminan sosial sehingga mengurangi persoalan sosial maupun ekonomi yang lebih besar.

Temuan dan pengalaman kami di Suara Kita, seharusnya dapat jadi satu masukan berarti ketika pemerintah merencanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang termarginal.

Logikanya, jika kelompok yang termarginal mampu "tertangkap" aspirasinya dalam proses pembangunan maka akan lebih mudah menjawab masalah masyarakat yang umum lainnya.

Baca Juga: Mesir, Arab Saudi, dan Irak Sambut Resolusi Majelis Umum PBB tentang Keanggotaan Palestina

Tentu apa yang kami lakukan di Suara Kita bukan persoalan an sich transgender semata, ini hanya satu cara melihat dan menjawab persoalan satu kelompok marginal.

Karena refleksi kami, apa yang dialami kelompok transgender ternyata "mirip" dialami kelompok marginal lainnya. Misalnya soal jaminan sosial, terutama BPJS Tenaga kerja masih banyak tidak dimiliki oleh masyarakat miskin ekstrim.

Baca Juga: Gagal di Asian Games 2022, Tugas Baru Menanti Indra Sjafri

Baca Juga: Andi Sulaiman Bersama Relawan Mengantar Formulir Bakal Calon Gubernur Kalimantan Utara ke DPC PPP

Mereka bisa kelompok HIV miskin, kelompok miskin di daerah pedalaman, kelompok miskin kota, masyarakat adat, kelompok miskin di dunia prostitusi, kelompok korban narkoba, anak korban perkawinan anak, anak korban perkosaan, kelompok masyarakat agama-agama lokal, dan kelompok marginal lainnya.

Tentu masing-masing kelompok punya kekhasan karena "kemarginalan" yang tidak persis sama.

Tapi mendengarkan, memperhatikan, memasukkan pengalaman kelompok tersebut menjadi sangat penting untuk "menyempurnakan" rancangan kebijakan yang berbasis dari data kelompok yang tereksklusi. Sehingga konsep inklusi yang disuarakan bisa benar-benar inklusi, bukan hanya slogan politik belaka.

Baca Juga: Puluhan Siswi SMA Terpadu Wira Bhakti Gorontalo Lari dari Asrama Sekolah Karena Tak Tahan Dirundung Senior

Kalau persoalan inklusi mampu dibongkar dengan benar dan pengalaman kelompok paling termarginal itu dapat didengar dan dirumuskan dalam kebijakan sampai di tingkat desa, maka dapat dipastikan capaian SDGs maupun Indonesia Emas 2045 akan tercapai.

Baca Juga: Beri Penghormatan Terakhir, Dirjenpas Reynhard Silitonga Pimpin Upacara Pemakaman Almarhum Handoyo Sudradjat

Akhirnya uang negara tidak habis untuk hal yang "sia-sia" yang sebenarnya bisa dicegah atau dialokasikan ke hal yang penting, misalnya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Baca Juga: Brigade Al Qassam Sergap Tentara Israel di Gaza Selatan

Kalau setiap warga punya kualitas baik, maka akan maksimal berkontribusi dalam pembangunan. Karena setiap warga mampu berkarya, tanpa hambatan diskriminasi. Akhirnya memiliki kemampuan membayar pajak sebagai kas negara.

Sehingga kami dari LSM Suara Kita tidak perlu lagi repot-repot mengumpulkan uang dan sumberdaya manusia untuk membantu para transgender miskin di Indonesia untuk dapat akses KTP, maupun jaminan sosial.

Karena setiap transgender sudah bisa berdaya untuk dirinya sendiri, tanpa ada hambatan diskriminasi untuk berkarya. Begitu juga kelompok-kelompok marginal lainnya.

Baca Juga: Liga Champions Asia: Hernan Crespo dan Harry Kewell akan Berhadapan di Leg Pertama Final

Aku percaya dan yakin, setiap dari kita yang begitu cinta pada negeri ini merindukan situasi itu. Indonesia Emas!

*Hartoyo, Koordinator Pendampingan Adminduk dan Jaminan Sosial Bagi Transgender Di Indonesia ***