Kedekatan Emosional Hercules dan Prabowo: Antara Loyalitas dan Kontroversi
ORBITINDONESIA.COM – Nama Hercules Rosario Marshal kembali menjadi sorotan setelah serangkaian insiden kontroversial yang melibatkan organisasi massa (ormas) yang dipimpinnya, GRIB Jaya, mencuat ke publik.
Hercules, seorang figur yang dikenal sebagai mantan preman Tanah Abang, kini memimpin ormas GRIB Jaya yang baru-baru ini terlibat dalam sejumlah aksi kontroversial. Aksinya dikaitkan dengan kedekatannya dengan Prabowo Subianto, yang dianggap sebagai 'ayah' oleh Hercules dan anggota GRIB Jaya. Kontroversi ini menimbulkan pertanyaan tentang hubungan emosional antara keduanya dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi dinamika politik dan sosial saat ini.
Menurut Ricardi S Adnan, seorang Guru Besar Sosiologi, persepsi Hercules mengenai dukungan kuat dari Prabowo berakar pada utang budi masa lalu. Meski demikian, aksi-aksi GRIB Jaya, seperti penyegelan pabrik dan pernyataan kontroversial Hercules, menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya premanisme yang dirasa memiliki beking kuat. Data menunjukkan bahwa kedekatan antara ormas dan penguasa sering kali digunakan sebagai alat politik dalam sejarah Indonesia, dan hal ini kembali mencuat dalam konteks hubungan Hercules dan Prabowo.
Kemunculan kembali Hercules dan GRIB Jaya dalam konteks politik saat ini menyoroti dinamika kekuasaan yang rumit di Indonesia. Kehadiran mereka mengundang perdebatan tentang bagaimana ormas dapat memanfaatkan hubungan historis dengan tokoh politik untuk memperkokoh posisi mereka. Dukungan GRIB Jaya terhadap Prabowo sejak Pilpres 2014 menunjukkan bahwa loyalitas dan hubungan emosional dapat menjadi alat strategis dalam arena politik Indonesia.
Kisah Hercules dan GRIB Jaya menantang kita untuk merenungkan batas antara loyalitas pribadi dan kepentingan publik. Apakah hubungan emosional antara tokoh ormas dan penguasa dapat membahayakan tatanan hukum dan demokrasi? Saat kita bergerak maju, penting untuk mempertimbangkan bagaimana menjaga keseimbangan antara pengaruh politik dan penegakan hukum yang adil. Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh masyarakat dan pemerintah dalam upaya membangun Indonesia yang lebih baik.
(Orbit dari berbagai sumber, 20 Agustus 2025)