Kejar Target 99%: Menteri PU Dody Hanggodo Dorong Pembukaan Blokir Anggaran Rp19,69 Triliun untuk Proyek Prioritas
ORBITINDONESIA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hari mendorong persetujuan pembukaan blokir anggaran senilai Rp19,69 triliun oleh Kementerian Keuangan dan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Langkah ini krusial untuk mempercepat realisasi proyek-proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Menteri PU Dody Hanggodo optimis, dengan dicairkannya blokir anggaran tersebut, tingkat serapan anggaran kementerian yang saat ini berada di kisaran 60% dapat melonjak signifikan hingga 98%-99% pada akhir tahun 2025.
"Jika urusan approval multiyears kontrak itu bisa di-oke oleh Kementerian Keuangan dan Komisi V dalam minggu-minggu ini atau minggu depan, anggaran yang diblokir itu pasti terbuka. Proyek yang sudah selesai tender bisa langsung tanda tangan kontrak," ujar Menteri Dody dalam Media Briefing Paparan Kinerja 1 Tahun Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Akselerasi Proyek Multiyears dan Inpres Jalan Daerah
Menteri Dody menjelaskan, target serapan tinggi tersebut bukan tanpa dasar. Blokir anggaran Rp19,69 triliun tersebut mencakup sejumlah program kunci yang akan langsung berdampak pada masyarakat.
Perincian alokasi anggaran yang diusulkan untuk dibuka blokirnya, sesuai usulan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI awal September lalu, meliputi:
-
Sekolah Rakyat Tahap II: Rp6,6 triliun untuk pembangunan di 100 lokasi.
-
Pembangunan Jalan Desa Tahap I: Rp4 triliun untuk 742,24 kilometer jalan dan 428 meter jembatan.
-
Irigasi: Rp3,09 triliun untuk pembangunan seluas 146.503 hektare.
-
Inpres Jalan Daerah (IJDP) Tahap II: Rp2,9 triliun untuk 496,75 kilometer jalan dan 17,4 meter jembatan.
-
Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan Papua Selatan: Rp2,72 triliun untuk Inpres Percepatan Pembangunan di Wanam, Merauke.
-
Dukungan Tugas dan Gaji ASN Baru: Rp380 miliar.
Komitmen Blusukan Langsung untuk Problem Solving
Menteri Dody memastikan ia akan memantau ketat progres proyek setelah anggaran cair. Ia bahkan siap turun tangan langsung untuk memastikan tidak ada hambatan yang memperlambat pembangunan.
"Jika proyek pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat maupun jalan desa berjalan lambat, saya dapat langsung menghubungi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang bertanggung jawab," jelasnya.
Selain itu, Dody menyatakan bahwa ia berkomitmen untuk mengatasi masalah pencairan anggaran dengan langsung menghubungi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atau bahkan datang langsung ke Bappenas.
"Saya yakin dan optimis insyaallah bisa." tegas Menteri Dody, menunjukkan komitmen tinggi untuk menyelesaikan hambatan administratif demi percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
