Ratusan Tentara Karier Israel Ajukan Pensiun Dini di Tengah Krisis Sumber Daya Manusia

ORBITINDONESIA.COM - Sekitar 600 tentara karier di militer Israel, termasuk perwira senior, telah mengajukan permohonan pensiun dini, yang memperburuk kekurangan tenaga kerja yang parah selama konflik Gaza yang sedang berlangsung.

Para pejabat militer mengutip putusan pengadilan baru-baru ini tentang pemotongan dana pensiun dan pengecualian wajib militer bagi Yahudi ultra-Ortodoks yang kontroversial sebagai faktor-faktor utama yang mendorong krisis ini.

Militer Israel menghadapi krisis personel yang semakin dalam karena ratusan tentara karier telah secara resmi mengajukan pensiun dini di tengah perang yang berkepanjangan di Gaza. Menurut kesaksian di hadapan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset yang dilaporkan oleh Yedioth Ahronoth, sekitar 600 personel profesional, termasuk perwira senior dan bintara, berupaya untuk meninggalkan dinas lebih awal.

Akar Penyebab Eksodus

Pejabat militer Israel, Bar Kalifa, secara langsung mengaitkan gelombang pensiun dini dengan dua isu utama: keputusan Mahkamah Agung yang menghapuskan tunjangan pensiun bagi perwira karier, dan pengecualian yang masih berlaku dari dinas militer bagi Yahudi ultra-Ortodoks.

Kalifa mengungkapkan bahwa militer saat ini membutuhkan tambahan 12.000 tentara, menyoroti kesenjangan tenaga kerja yang parah. Ia mencatat krisis semakin parah ketika "pasukan mulai bermanuver di Kota Gaza."

Eksodus prajurit karier bertepatan dengan masalah rekrutmen signifikan lainnya. Kalifa memperingatkan lonjakan penghindaran wajib militer, dengan menyatakan, "Kami sekarang memiliki lebih dari 17.000 orang yang mengelak wajib militer. Menghindar wajib militer telah menjadi hal yang biasa."

Ia lebih lanjut menuduh bahwa "sekelompok pengacara" secara curang mengamankan pengecualian. Sementara itu, militer terpaksa menunda pensiun beberapa personel penting karena tidak ada pengganti yang tersedia untuk peran khusus mereka.

Dimensi Politik dan Sosial

Pengecualian bagi Yahudi ultra-Ortodoks (Haredim), yang merupakan sekitar 13% dari populasi Israel, tetap menjadi isu yang sangat memecah belah.

Para pemimpin Haredi berpendapat bahwa dinas militer mengancam identitas agama mereka dan mendorong para pengikutnya untuk menolak perintah wajib militer.

Anggota parlemen oposisi menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang mengupayakan undang-undang untuk mengecualikan komunitas ini secara permanen demi mendapatkan dukungan politik. Krisis internal ini terjadi dengan latar belakang konflik yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023.***