Rusia Nyatakan Greenland sebagai Wilayah Denmark di Tengah Dorongan Akuisisi AS
ORBITINDONESIA.COM - Kremlin secara resmi mengakui status hukum Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark, sekaligus menggambarkan kebuntuan geopolitik di pulau itu sebagai "sangat kontroversial."
Pernyataan ini menandai posisi resmi Moskow di tengah meningkatnya ketegangan yang dipicu oleh pernyataan berulang AS tentang minat untuk mengakuisisi wilayah Arktik yang luas tersebut.
Pengakuan Resmi di Tengah Keadaan "Luar Biasa"
Selama konferensi pers di Moskow pada hari Jumat, 16 Januari 2026, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengklarifikasi sikap Rusia. "Kami berangkat dari pemahaman bahwa Greenland adalah wilayah Kerajaan Denmark," kata Peskov.
Dia mencatat bahwa Moskow memantau perkembangan dengan cermat, yang dia gambarkan sebagai "tidak biasa" dan bahkan "luar biasa dari perspektif hukum internasional."
Komentar ini secara langsung merujuk pada diskusi publik yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang pembelian wilayah besar antara dua sekutu NATO.
Konteks Ambisi AS dan Militerisasi Arktik
Pernyataan Rusia ini merupakan respons langsung terhadap ambisi Washington yang terus-menerus dan terbuka. Presiden AS Donald Trump telah berulang kali berjanji untuk mengakuisisi Greenland, dengan alasan lokasinya yang strategis di Arktik, sumber daya mineral yang melimpah, dan kekhawatiran tentang aktivitas Rusia dan Tiongkok.
Ia menolak untuk mengesampingkan opsi militer. Pernyataan-pernyataan ini telah ditolak dengan tegas oleh pemerintah Denmark dan otoritas otonom Greenland sendiri, yang telah menegaskan kembali kedaulatan Denmark.
Sebagai reaksi terhadap meningkatnya ketegangan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan sehari sebelumnya bahwa mereka akan terus memperkuat kemampuan pertahanan mereka di wilayah Arktik.
Sinyal Geopolitik yang Lebih Luas
Dengan secara resmi berpihak pada kedaulatan Denmark, Rusia memposisikan dirinya sebagai pembela hukum internasional yang telah mapan terhadap apa yang dianggapnya sebagai tindakan unilateral yang mengganggu.
Peskov juga mengkritik penggunaan referensi "aktivitas Rusia dan Tiongkok" sebagai dalih untuk eskalasi, menyebutnya "tidak dapat diterima." Situasi ini menyoroti bagaimana persaingan kekuatan besar semakin intensif di Arktik yang berubah dengan cepat.
Bagi negara-negara seperti Turki, yang memprioritaskan stabilitas regional dan kesucian perbatasan kedaulatan, episode ini menggarisbawahi bahaya menghidupkan kembali transaksi teritorial era kolonial dan pentingnya diplomasi yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan perjanjian yang ada.***
