DECEMBER 9, 2022
Orbit Indonesia

Ekonom Indef: Kebijakan Zero ODOL Bisa Picu Kelangkaan Barang Akibat Kemacetan yang Semakin Parah

image
Ilustrasi truk yang akan kena Zero ODOL

ORBITINDONESIA -  Penerapan kebijakan zero ODOL (Over Dimension Overloaded) yang menurut rencana akan diterapkan secara bertahan tahun 2023 ini, dinilai berpotensi menambah besaran inflasi.

Hal ini lantaran Zero ODOL berdampak pada kenaikan harga barang, akibat bertambahnya biaya transportasi logistik maupun akibat pasok yang tidak lancar akibat kemacetan yang diperkirakan makin parah.

"Kalau memang ada pembatasan terhadap muatan (akibat Zero ODOL ) itu memang akan berkorelasi dengan biaya distribusinya akan semakin mahal," kata Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto di Jakarta, 20 Januari 2023.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Baca Juga: Waduh, Dalang Perampokan Rumah Wali Kota Blitar Santoso Ternyata Orang Dekat

Dia menjelaskan, pengurangan daya angkut membuat pengusaha harus menambah angkutan logistik mereka. Dia melanjutkan, hal itu akan menambah ongkos kirim dan biasanya juga akan terepresentasi dari harga barang yang semakin mahal.

"Konsekuensi ke inflasi itu sebetulnya kalau biaya distribusinya meningkat kemungkinan inflasi bisa berdampak," kata Eko lagi.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

Meskipun, sambung dia, inflasi di Indonesia terjadi karena banyak faktor seperti kekurangan ketersediaan atau memang barang tersebut tidak ada. Begitu juga dengan kapasitas produksi hingga jalur distribusi.

Eko melanjutkan, terhambatnya distribusi memang berpotensi membuat kelangkaan barang yang berujung pada kenaikan harga di masyarakat. Kebijakan zero ODOL mengharuskan pengusaha menambah angkutan logistik mereka sehingga berpotensi menyebabkan kemacetan di jalan.

Baca Juga: MotoGP: KTM Factory Racing Luncurkan Motor Baru untuk MotoGP 2023

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan kalau kemacetan lalu lintas serta tidak tertatanya sistem transportasi publik berdampak terhadap kerugian ekonomi negara yang mencapai Rp 7,4 triliun per tahun.

Dampak pertama dari kemacetan adalah pemborosan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 2,2 juta liter per harinya di enam kota metropolitan.

Sedangkan Dirlantas Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa negara merugi Rp 71 triliun akibat kemacetan yang terjadi di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat bahwa kerugian negara akibat bahwa estimasi kerugian akibat macet di Jabodetabek mencapai hampir 100 triliun.

Baca Juga: Resmi, Bek Timnas Indonesia ini Gabung Jeonnam Dragons

Kemacetan disebabkan pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat tinggi namun tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur jalan yang baik.

Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan

Angka tersebut berbanding relatif drastis dengan ongkos perawatan jalan yang dibutuhkan akibat truk ODOL.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan keuangan negara bisa hemat Rp 7,45 miliar per 10 tahun berkat efisiensi biaya pemeliharaan jalan, apabila tidak dilalui oleh kendaraan ODOL.

Kementerian PUPR memperkirakan apabila jalan memiliki umur rencana 10 tahun dengan kondisi lalu lintas tinggi tanpa dilewati ODOL, maka total investasi selama 10 tahun yang dibutuhkan adalah Rp 31,9 miliar.

Baca Juga: Dugaan Operasi Tangkap Tangan Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Gelandang 3 Pejabat Maluku Utara ke Jakarta

Baca Juga: Panggung Politik Tingkat Tinggi Jokowi di Tengah Tekanan AS dan China

Biaya investasi itu terdiri dari rekonstruksi senilai Rp 24 miliar, rehabilitasi jalan Rp 7,5 miliar dan biaya rutin Rp 400 juta.

Eko mengatakan, tidak ada pihak yang tidak dirugikan akibat diberlakukan kebijakan ODOL. Dia melanjutkan, pengusaha memang harus menambah armada sehingga dirugikan secara kebijakan.

Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota

Tapi, dia melanjutkan, kalau tidak dilakukan pembatasan terhadap berat maka berpotensi menimbulkan kerugian lain.

"Cara berpikir kita sebagai seorang pembuat kebijakan harus memikirkan yang mana kerugiannya paling minimal," katanya.

Baca Juga: UNIK, Ini Kumpulan Contoh Ucapan Selamat Harlah 1 Abad NU dalam Bahasa Jawa Halus, Sopan, dan Gratis

Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju

Anggota Komisi V DPR RI, Sudewo meminta agar pemerintah melakukan kajian lebih mendalam untuk membuka kemungkinan pemberian toleransi kelebihan muatan dalam batasan tertentu.

Dia mengatakan, penerapan kebijakan yang keliru justru bisa menimbulkan inflasi dan kesulitan ekonomi.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, dampak lain dari Zero ODOL adalah peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM). Peningkatan konsumsi BBM akan mendorong naiknya ongkos angkutan dan berujung pada meroketnya harga setiap barang.

Baca Juga: Permohonan Layanan Melonjak, Sandi Andaryadi: Imigrasi DKI Jakarta Harus Bekerja Prima

Dia melanjutkan, kondisi itu bisa diperburuk dengan daya beli masyarakat rendah dan tidak bisa menjangkau sehingga memicu inflasi.***

Berita Terkait