ORBITINDONESIA.COM - Setelah invasi militer ke Afganistan dan menghancurkan Al Qaeda, pemerintah AS mengganggap rezim Saddam Hussein di Irak merupakan penyokong finansial Al Qaeda.

AS menuduh Saddam Hussein adalah pemimpin yang kejam, diktator, antidemokrasi dan mengembangkan senjata pemusnah massal.

Menanggapi tuduhan AS tersebut, PBB telah membentuk tim inspeksi senjata pemusnah massal untuk menginvestigasi kepemilikan senjata pemusnah massal tersebut di negerinya Saddam Hussein.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Baca Juga: Masih Tayang di Bioskop, Ini Sinopsis Anime Suzume no Tojimari yang Sudah Ditonton 700 Ribu Orang di Indonesia

Hasilnya, Irak dinyatakan sebagai negara yang tidak terbukti memiliki senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan AS.

Namun AS dan sekutunya tetap pada pendiriannya, sehingga pada 19 Maret 2003 AS mulai membom Baghdad, ibukota Irak.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

Menandakan invasi militer ke Irak telah dimulai, dengan dalil palsu AS dan sekutunya yang sebetulnya memiliki target untuk mengamankan ladang minyak di Irak, yang merupakan terbesar nomor 2 di dunia.

Presiden AS George W. Bush lewat tayangan televisinya menyampaikan kepada rakyat AS dan masyarakat dunia bahwa pasukan AS dan koalisinya, terutama Inggris, sedang dalam tahap awal operasi militer bertajuk Operasi Iraqi Freedom, operasi pembebasan Irak.

Baca Juga: Di Tengah Ramadhan, Belasan Remaja Terlibat Perang Sarung di Jakarta Selatan, Polisi Sita Senjata Tajam

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

AS mendeklarasikan perang terhadap rezim Saddam Hussein, untuk melucuti senjata pemusnah massal, membebaskan rakyat Irak dan masyarakat dunia dari bahaya besar. Itu dalil palsu yang dikemukakan Bush.

Pasukan AS bersama koalisi menggulingkan rezim Saddam Hussein merebut kota-kota besar di Irak dalam waktu 3 minggu. Saddam ditangkap di luar kampung halamannya Tikrit, lalu diseret ke pengadilan dan divonis hukuman mati dengan cara digantung.

Invasi militer AS dan koalisinya telah menyebabkan 205 ribu orang meninggal, baik sipil maupun militer, selama 8 tahun dari rencana awal hanya 3 bulan. Ini menimbulkan bencana kemanusiaan.

Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma

Setelah 8 tahun invasi militer AS, koalisi hengkang dari Irak dan meninggalkan Irak yang sudah tidak berbentuk. Ini karena konflik sektarian meninggkat menjadi pemberontakan penuh. Sementara AS menguasai ladang minyak Irak.

Baca Juga: Wajah Musikus Indonesia Woro Widowati Mejeng di New York Times Square Amerika Serikat

Kemudian kelompok ISIS muncul dengan menyebarkan teror dengan bom bunuh diri, sementara perselisihan kelompok Sunni dan Syiah berlanjut.

Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan

Ini ironi negeri petro Irak yang kaya akan sumber minyak. Pasca 20 tahun setelah invasi AS dan Inggris, saat ini sebagian besar rakyat Irak hidup dalam kemiskinan. Bahkan untuk menyalakan listrik pun sebagian masyarakatnya tidak mampu.

Sehingga mereka frustrasi dan putus asa. Tidak ada masa depan. Sebagian rakyat berharap ada perubahan, namun perubahannya tidak hadir. Dalam kondisi itu, China hadir di Irak.

China meresmikan pembangunan 1.000 sekolah di negeri yang hancur itu atas permintaan pemerintah Irak. Perdana Menteri Irak membawa delegasi beranggotakan 55 orang berkunjung ke China untuk meminta China membangun kembali Irak.

Baca Juga: Dugaan Operasi Tangkap Tangan Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Gelandang 3 Pejabat Maluku Utara ke Jakarta

Baca Juga: Tentang Larangan Pejabat Negara Buka Bersama, Susi Pudjiastuti Bela Presien Jokowi: Pak Presiden Benar

Irak pun mengumumkan untuk bergabung ke dalam Belt Road Initiative (BRI). Presiden China Xi Jinping mengatakan, akan terus mendukung rekonstruksi ekonomi Irak dan membantu memulihkan sektor Industri, meningkatkan mata pencaharian masyarakat serta mencapai pembangunan berkelanjutan.

Tidak mudah bagi Irak untuk melakukan rekonstruksi di segala bidang. Banyak tantangan internal, misalnya: situasi keamanan yang rapuh, pemberontakan ISIS hasil ciptaan AS, dan lain-lain. Meski begitu, Irak kini telah memasuki periode yang relatif tenang.

Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota

Setelah kekalahan ISIS karena dihajar Rusia tahun 2018. Padahal ISIS sebelumnya sempat menguasai 1/3 wilayah Irak. Sejak 2018, pemerintah pusat Irak telah bekerja dengan sangat tekun, memanfaatkan kekalahan kelompok teroris ISIS.

(Oleh: Chen Yi Jing) ***

 

Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju