Orbit Indonesia
Memilih Pemimpin Untuk Keluar dari Middle Income Trap Menuju Visi Indonesia Emas 2045
Ilustrasi Ganjar Pranowo, capres PDIP yang diharapkan bisa memberi solusi atas problem middle income trap di Indonesia.
ORBITINDONESIA.COM - Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi sangat besar untuk menjadi negara maju. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak mudah, yaitu risiko terjebak kedalam middle income trap.
Middle income trap adalah kondisi di mana suatu negara mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi setelah mencapai tingkat pendapatan menengah, sehingga sulit untuk dapat naik ke tingkat pendapatan tinggi menjadi negara maju.
Menurut data dari Bappenas, Indonesia sudah terjebak sebagai negara berpendapatan menengah selama 29 tahun. Ini artinya, hanya tersisa 23 tahun bagi Indonesia untuk terbebas dari middle income trap sesuai dengan visi 2045.
Baca Juga: New Year Gaza 24 B
Baca Juga: Berbagai Survei Terbaru Menunjukkan: Elektabilitas Ganjar Semakin Moncer
Namun, jalan untuk dapat mencapai target tersebut semakin sulit akibat adanya dampak pandemi Covid-19 yang telah menghambat pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dari 190 negara di dunia, hanya kurang dari 20 di antaranya yang berhasil lolos dari middle income trap.
Salah satu faktor yang Indonesia hadapi sebagai penyebab terjadinya middle income trap adalah akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
Maka Indonesia harus segera melakukan langkah-langkah strategis, terstruktur dan masif guna meningkatkan kualitas SDM, melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif dan inklusif, serta melakukan reformasi struktural agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, serta berdaya saing.
Meningkatkan kualitas SDM adalah langkah penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan menjadi tulang punggung perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan generasi muda kepada akses dan mutu pendidikan, kesehatan, dan nutrisi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda
Selain itu, Indonesia tentu juga harus mengembangkan sistem pendidikan (perbaikan kurikulum pendidikan) serta pelatihan, yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi.
Adalah keberuntungan Indonesia di mana salah satu faktor yang dapat membantu Indonesia keluar dari middle income trap dengan memanfaatkan bonus demografi.
Bonus demografi adalah fenomena di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada jumlah penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Bonus demografi dapat meningkatkan produktivitas, konsumsi, investasi, dan tabungan nasional, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma
Namun, bonus demografi tidak akan berlangsung selamanya, bahkan dapat dikatakan mungkin hanya satu kali terjadinya pada sebuah negara.
Baca Juga: Bek Tengah Thailand Jonathan Khemdee Sebut Gol Kedua Timnas Indonesia Tak Sah, Begini Aturan FIFA!
Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), bonus demografi di Indonesia akan mencapai puncaknya pada 2030, dan mulai menurun setelahnya.
Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan
Oleh karena itu, Indonesia harus dapat dengan segera memanfaatkan bonus demografi dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menciptakan lapangan kerja yang produktif dan inklusif, serta melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan inovasi.
Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya yang produktif dan inklusif adalah cara untuk mampu mengoptimalkan potensi keuntungan daripada bonus demografi dalam menggerakkan roda ekonomi.
Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi dan dapat menyerap banyak tenaga kerja, yaitu seperti industri manufaktur, pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif.
Baca Juga: Hati Kamu Adalah Benteng, Maka Waspadailah Pintu Pintu Tempat Setan Ingin Masuk
Selain itu, Indonesia juga harus meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja informal yang rentan terhadap kemiskinan dan ketimpangan.
Melakukan reformasi struktural pemerintahan adalah strategi dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, agar dapat lentur dan efesien dalam bersaing di tingkat global.
Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota
Hal ini dapat saja dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi, memperbaiki iklim investasi dan usaha, mempercepat pembangunan infrastruktur fisik dan digital, serta mendorong budaya riset dan inovasi.
Oleh karena itu, Indonesia harus mampu benar-benar memanfaatkan terjadinya momentum bonus demografi dalam meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas nasional. Bonus demografi adalah fenomena ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia tidak produktif.
Baca Juga: Surya Paloh Mengadu Pada Publik Bisnisnya Terganggu, Taktik Playing Victim
Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bonus demografi Indonesia hanya tersisa hingga 2018 . Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bonus demografi bisa berubah menjadi bumerang bencana demografi.
Untuk itu, pemerintah perlu melakukan transformasi sosial ekonomi dan tata kelola yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah:
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan memperkuat sektor industri dan hilirisasi produk dalam negeri. Sesegera mungkin melakukan upaya dalam meningkatkan investasi, baik di bidang infrastruktur, energi, dan digitalisasi untuk mendukung konektivitas dan efisiensi ekonomi.
Baca Juga: Permohonan Layanan Melonjak, Sandi Andaryadi: Imigrasi DKI Jakarta Harus Bekerja Prima
Secara serius melakukan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah tertinggal.
Baca Juga: Begini Pesan Erick Thohir dan Jokowi Usai Kemenangan Timnas Indonesia di Final SEA Games 2023
Juga memperluas jaminan sosial serta perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan agar dapat mengakses layanan dasar dan peluang ekonomi. Meningkatkan seluas-luasnya kapasitas penelitian juga inovasi untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing produk dalam negeri.
Baca Juga: Denny JA: Puisi Esai Waktunya Masuk Kampus dan Sekolah
Dengan melakukan langkah-langkah perbaikan tersebut, Indonesia diharapkan dapat mencapai pendapatan per kapita secara cepat dan mencapai status negara maju berpendapatan tinggi pada 2030.
Hal ini sesuai dengan syarat yang disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yaitu mendorong pendapatan per kapita Indonesia hingga tiga kali lipat. Dengan demikian, Indonesia dapat keluar dari middle income trap dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Meneruskan Pencapaian Hilirisasi menuju Industrialisasi
Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara maju dan sejahtera pada 2045, yang bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia harus memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir, serta melanjutkan program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
Pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, kereta api, dan listrik, merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks pembangunan infrastruktur Indonesia meningkat dari 3,68 pada tahun 2015 menjadi 4,11 pada tahun 2020. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar arus barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan membuka peluang investasi baru.
Baca Juga: Warga Negara Asing Asal Korea Selatan Jadi Tersangka Pembunuhan Petugas Imigrasi Tri Fattah Firdaus
Selain itu, infrastruktur juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Contohnya, dengan adanya jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya, waktu tempuh dapat dipangkas dari 15 jam menjadi 9 jam. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi para pelaku usaha dan masyarakat.
Program hilirisasi adalah upaya untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Program ini dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global, mengurangi ketergantungan terhadap impor, menciptakan lapangan kerja baru, dan menambah penerimaan negara.
Baca Juga: Di Gedung Long See Tong Kota Padang, Mahfud MD Janji Perjuangkan Hak Adat
Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan, nilai ekspor produk hilir Indonesia mencapai 150 miliar dolar AS pada tahun 2019, naik 6 persen dari tahun sebelumnya. Beberapa sektor yang menjadi prioritas program hilirisasi adalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri.
Contohnya, dengan adanya program hilirisasi kelapa sawit yang menghasilkan produk turunan seperti minyak goreng, sabun mandi, kosmetik, biodiesel, dan oleokimia, Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspor kelapa sawitnya dari 18 miliar dolar AS pada tahun 2018 menjadi 21 miliar dolar AS pada tahun 2019.
Baca Juga: Muhaimin Iskandar Janjikan Tunjangan Ibu Hamil, Guru Mengaji, dan Bebaskan Pajak Bumi Bangunan
Dengan memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur dan melanjutkan program hilirisasi, Indonesia dapat mencapai visi emas 2045 dengan lebih optimal.
Indonesia dapat memperkuat struktur ekonominya yang berbasis produksi dan inovasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang berdaya saing global, dan mempererat integrasi nasionalnya yang berlandaskan kebhinekaan.
17 Mei 2023
Priyanto Mudo Joyosukarto ***