Orbit Indonesia
Surya Paloh, Boss Oligarki Perusak Demokrasi Indonesia
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang juga pemilik Media Indonesia dan Metro TV.
ORBITINDONESIA.COM - Gerakan Reformasi 1998 yang menumbangkan Suharto dan dibayar dengan banyak nyawa para mahasiswa bertujuan menghapus KKN, Kolusi Korupsi Nepotisme yang saat itu masif dilakukan Orde Baru.
Dalam kemelut 1998, kemudian media hadir sebagai “Pilar Keempat Demokrasi”. Tapi dalam perjalanan waktu kemudian, demokrasi yang diwujudkan lewat Gerakan 1998 tersandera oleh oligarki.
Surya Paloh adalah contoh Boss Oligarki yang mengangkangi dunia politik paling sempurna. Di tangannya ia membentuk Partai Politik Nasdem. Kemudian ini diubah, dari partai katanya berdasarkan gerakan rakyat menjadi sebuah korporasi besar.
Baca Juga: New Year Gaza 24 B
Baca Juga: Sabtu Besok, Ganjar akan Masuk ke Palembang
Surya Paloh memanfaatkan liberalisme di dunia politik kita dengan bisnis. Bahkan ia merekayasa bisnis yang kekuatannya bukan pada profesionalisme, tapi pada media dan aparat hukum sebagai penekan bagi pesaing-pesaingnya.
Surya Paloh sangat tahu bagaimana bermain jorok dalam dunia politik liberal. Ia tanpa tahu malu menjadikan Media Indonesia dan Metro TV, yang merupakan media massa publik, menjadi media privat corong Partai Nasdem.
Dan ini dimanfaatkan secara maksimal untuk menyerang lawan-lawan politiknya, dan membranding ‘orang-orang Surya Paloh.’ Juga, menutup-nutupi kejahatan yang dilakukan orang-orang Surya Paloh.
Ada kasus Metro TV yang digunakan sebagai alat blackmail Surya Paloh demi kepentingan duit. Ada sosok, sebut saja Slamet (nama disamarkan), seorang eks petinggi Metro TV pernah dipanggil Surya Paloh.
Baca Juga: Jadwal Lengkap Pertandingan Liga Inggris di Game Week ke 37: Pekan Penentuan Juara
Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda
Ia diminta menaikkan berita yang mempersoalkan pembangunan Menara BCA yang berlokasi di sekitar kompleks Hotel Indonesia.
Setelah berita masif dan dilakukan operasi media menyerang tata ruang dan izin Menara BCA di belakangnya, Surya Paloh menghubungi Grup Djarum minta duit ‘tutup mulut.’
Dan diduga mengalirlah dari Grup Djarum duit senilai Rp 1 triliun yang diterima Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR dari Nasdem. Sebuah permainan jorok dalam dunia pers kita ditunjukkan dalam kasus ini.
Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma
Keberhasilan mengambil aset milik Bambang Trihatmodjo lewat adik iparnya Rossano Barrack, ambil untung kasus BLBI, penguasaan Blok Cepu di masa pemerintahan SBY, penguasaan Hotel Tiara Medan, adalah contoh cara main Surya Paloh dalam dunia bisnis, yang menjadikan politik dan hukum sebagai alat penekan.
Baca Juga: Disinggung tentang Bakal Cawapres Ganjar Pranowo, Nasaruddin Umar Santai
Untuk menjelaskan permainan hitam media, bayangkan Metro TV yang secara bisnis merugi selama puluhan tahun, bisa tetap eksis karena Metro TV digunakan Surya Paloh sebagai media propaganda, alat penekan dan alat meraih keuntungan.
Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan
Tak heran, sepanjang Pemerintahan Jokowi, Surya Paloh-lah tokoh oligarki yang mendapatkan manfaat terbesar. Ia menempatkan orang-orangnya di kabinet dan menugaskan mengambil keuntungan dan peluang birokrasi serta anggaran untuk meraup cuan sebanyak-banyaknya.
Dalam pemberitaan di Metro TV dan Media Indonesia juga kelihatan kelakuan jorok Surya Paloh. Pada editorial Media Indonesia dan Metro TV pada 3 April 2023, bagaimana kedua media itu menyerang Boss PAN Zulkifli Hasan, yang dijadikan Jokowi Menteri Perdagangan.
Kedua Media itu mencela “Indonesia sudah jadi Republik Impor”. Padahal kedua media itu tak pernah bersuara ke Kementerian Perdagangan dipegang Nasdem.
Baca Juga: Kasus Johnny G Plate Dituduh Sebuah Intervensi Kekuasaan, Itu Fitnah Keji
Padahal kasus patgulipat impor bawang yang dilakukan Enggartiasto Lukita, Menteri Nasdem, sudah ditangani KPK dan mencuat ke publik. Karena Jaksa Agung yang juga orang Nasdem kemudian diminta melindungi Enggar, maka kasus ini dipeti-eskan.
Dukungan politik Nasdem kepada Jokowi dimanfaatkan benar-benar oleh Surya Paloh ketika menempatkan orang-orangnya di kabinet.
Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota
Di awal pemerintahan Jokowi, Surya Paloh menguasai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria, Jaksa Agung dan Menteri Perdagangan yang otomatis orang-orang ini adalah ‘Sapi Perahnya’ Surya Paloh.
Lewat aksi tilepan para menteri inilah, Surya Paloh mampu membuat gedung megah Nasdem Tower di Jalan Gondangdia, Menteng. Yang uniknya walaupun namanya menggunakan Nasdem tapi kepemilikan gedung diatas namakan Perusahaan Surya Paloh yang bernama Indocarter.
Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju
Pernah dalam sebuah diskusi di tahun 2018, seorang Menteri Jokowi menghitung bahwa pada masa pertama Pemerintahan Jokowi setidaknya duit Rp 11 triliun masuk ke kocek Surya Paloh.
Di sinilah rakyat ditipu ‘Nasdem tanpa mahar.’ Dengan aksi tilepnya di dalam pemerintahan Jokowi, Surya Paloh mampu mengumpulkan pundi-pundi yang banyak dan digunakan untuk operasi politik.
Termasuk perekrutan dengan membajak kader partai lain, merekrut tokoh-tokoh yang dianggap punya elektabilitas tinggi. Mereka yang bergabung dengan Nasdem diberikan ‘mahar’ yang dapat membangun elektabilitas mereka dan memenangkan pertarungan politik di wilayahnya.
Baca Juga: Permohonan Layanan Melonjak, Sandi Andaryadi: Imigrasi DKI Jakarta Harus Bekerja Prima
Kelakuan Surya Paloh dalam merekrut dan membajak kader Partai lain lalu memodalinya duit untuk kampanye politik mirip seperti “Head Hunter” dalam dunia bisnis.
Permainan jorok Surya Paloh dalam dunia politik dan hukum menjadikan aparat hukum sebagai mainan politiknya. Kejaksaan Agung dijadikan semacam bawahan Partai Nasdem.
Baca Juga: Denny JA: Puisi Esai Waktunya Masuk Kampus dan Sekolah
Penempatan jabatan Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) dan Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi) tidak melalui proses assesment yang benar, tapi diarahkan lewat DPP Nasdem. Politisi Nasdem-lah yang menentukan nama-nama yang bisa menjadi Kajari dan Kajati.
Kemudian para Kajari dan Kajati diarahkan untuk menekan kepala desa atau kasus kepala desa disidik oleh pihak Kejaksaan.
Bila kepala desa menyerah, maka Kepala Desa digunakan politisi Nasdem yang dibantu pihak Kejaksaan sebagai alat mobilisasi massa. Inilah yang membuat Nasdem banyak memenangkan pertarungan politik di banyak wilayah.
Tapi dari sekian banyak politisi yang ditekan Nasdem, ada satu dua orang yang berani mengungkapkan kebenaran. Salah satunya adalah Bupati Jepara, Ahmad Marzuki menolak bergabung dengan Nasdem setelah diancam adik Jaksa Agung yang bernama Subroto.
Akhirnya, setelah penolakan Ahmad Marzuki, ia pun dikriminalisasi dan dipenjarakan lewat jaringan gelap Nasdem-Kejaksaan.
Seandainya semua kader-kader Partai berani menolak seperti Ahmad Marzuki, maka wacana restorasi Nasdem tinggal mimpi. Bayangkan semua partai mengalami korban keganasan Nasdem sebagai predator politik.
Realitas media massa yang punya frekuensi publik dan bertanggung jawab kebenarannya oleh publik malah dijadikan Surya Paloh sebagai media corong Nasdem. Seperti Media Indonesia dan Metro TV yang bungkam saat kasus Johnny G Plate naik atas aksi korupsinya di kasus BAKTI Kominfo.
Baca Juga: Warga Negara Asing Asal Korea Selatan Jadi Tersangka Pembunuhan Petugas Imigrasi Tri Fattah Firdaus
Tak satupun editorial mereka membahas Johny G. Plate. Juga kasus korupsi suami isteri kader Nasdem di Kapuas, Bupati Kapuas Ben Brahim dan isterinya anggota DPR dari fraksi Nasdem.
Mereka ditangkap karena melakukan aksi pungli dan suap lewat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atas proyek-proyek. Juga memaksa swasta diberi duit untuk mendapatkan proyek.
Tetapi pihak Media Indonesia dan Metro TV diam seribu bahasa. Beda bila yang terjadi dengan kasus lain yang tak melibatkan Nasdem, maka Nasdem seperti Pahlawan Kesiangan yang ditasbih sebagai “Media Pemburu Koruptor”.
Baca Juga: Di Gedung Long See Tong Kota Padang, Mahfud MD Janji Perjuangkan Hak Adat
Keberadaan Media Indonesia dan Metro TV yang dijadikan alat kepentingan politik dan bisnis gelap Surya Paloh harus digugat. Karena Televisi Metro TV menggunakan frekuensi publik.
Sementara Media Indonesia dibawah hukum UU Pers yang diharuskan menggunakan Kode Etik Jurnalistik di bawah Dewan Pers. Pemberitaan Media Indonesia dan Metro TV seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, dengan membawa asas pers yang netral, independen dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baca Juga: Muhaimin Iskandar Janjikan Tunjangan Ibu Hamil, Guru Mengaji, dan Bebaskan Pajak Bumi Bangunan
Sengkarutnya media di bawah Surya Paloh seperti mengkhianati darah para mahasiswa 1998, yang berjuang menjadikan Indonesia negara demokrasi, humanis dan cerdas.
Dewan Pers seharusnya meninjau ulang Media Indonesia dan Metro TV terkait pemberitaan-pemberitaannya yang kurang bertanggung jawab, dan hanya digunakan sebagai alat propaganda Nasdem.
Kepada Pak Jokowi, jangan takut terhadap tekanan Surya Paloh karena rakyat berada dibelakang Anda. Suara Surya Paloh semakin tidak terdengar kini.
Yang didengar adalah orang-orang yang menggunakan hati nuraninya meninggalkan permainan Nasdem yang jorok.
Orang-orang eks Nasdem yang punya nurani seperti Akbar Faisal, Connie Rahakundini, Pak Siswono, Rio Capella, Ni Luh Djelantik dan lain-lain adalah pemegang sejati nilai-nilai Restorasi Indonesia, yang kini dimanipulasi oleh Surya Paloh.
Baca Juga: Taman Mini Indonesia Indah Gelar Konser Musik untuk Natal dan Tahun Baru
Korupsi Johnny G Plate yang menyetorkan dana ke Nasdem lewat Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan Rp 300 miliar yang diarahkan untuk dirinya sendiri sudah saatnya ditertibkan Aparat Penegak Hukum.
Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Siapa yang dulu menggunakan Jaksa Agung untuk melakukan tekanan-tekanan politik, kini berbalik menghadapi tekanan yang sama karena itulah karma politik.
Baca Juga: Direktorat Jenderal Imigrasi Terbitkan 1,5 Juta Buku Paspor Selama Kuartal I Tahun 2023
Baca Juga: Dinas Kesehatan: Pengidap COVID 19 di Jakarta Mencapai 200 Kasus per Hari
Untuk publik Indonesia, jangan biarkan Surya Paloh sebagai tokoh terbesar oligarki merusak Indonesia. Keputusan tokoh-tokoh nasional seperti Pak Siswono dan Connie Rahakundini untuk meninggalkan Nasdem menyadarkan kita, ada sesuatu yang sangat besar selama ini kita diamkan.
Cabut izin Media Indonesia dan Metro TV bila ingin dunia pers kita sehat. Lindungi Pak Jokowi dari kepungan Surya Paloh. Sudah saatnya restorasi Nasdem digunakan untuk merestorasi Nasdem sendiri.
(Opini oleh: Sulam) ***