ORBITINDONESIA - Ibas pernah menjual minyak goreng sebanyak 16 ton tapi yang luar biasa bukan minyak gorengnya, tapi kita bisa tau betapa banyaknya rupiah yang digarong di era bapaknya. Monatorium bio diesel dan biofuel dengan menggunakan areal hutan menjadi kelapa sawit itu terjadi di era SBY.

Itu terjadi di hutan Papua. Pelepasan kawasan hutan menjadi lahan sawit pada era pemerintahan SBY terjadi pada awal 2008 hingga Oktober 2014.

Jumlahnya kawasan hutan itu mencapai 1,77 juta hektare atau 27 kali luas DKI Jakarta.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Baca Juga: Jadwal Liga 1: Persebaya Surabaya Melawan RANS Nusantara FC, Disiarkan Indosiar dan Vidio Kamis Sore

Bahkan SBY sendiri berkata: "Guna mendorong perkembangan program clean energy dan biofuel di Indonesia, pemerintah berjanji akan memberikan berbagai kemudahan bagi pengusaha yang bergerak di bidang itu."

Mereka dianggap tidak hanya memberi kontribusi dalam pengembangan energi alternatif, tapi juga peningkatan kesejahteraan dengan pembukaan lapangan kerja baru di desa-desa tempat lahan tanaman sumber biofuel dibuka..

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

"Bagi para pengusaha yang sudah masuk ke bidang clean energi, teruslah. Mari kita kembangkan lagi. Pemerintah akan memberikan fasilitas, payung kebijakan dan insentif-insentif tertentu yang sedang kita pikirkan agar semua berkembang," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Waktu itu SBY menerima rombongan Jatropha Expedition 2006 di Pelataran Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/7/2006).

Baca Juga: BSU 2022 Belum Masuk ke Rekening, Ini yang Harus Segera Anda Lakukan

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Menurut SBY, penggunaan biofuel sebagai sumber energi alternatif penggantifosil fuel. Harga minyak mentah dunia akan terus melonjak, seiring menyusutnya cadangan dan naiknya permintaan pasar.

Proyek ini gagal total padahal pemerintah sudah mengeluarkan beberapa triliun rupiah …

Petani Jathropa membakar seluruh kebunnya karena tidak ada satupun (bahkan Pertamina menolak membeli padahal sebelumnya berjanji akan membeli semua produk petani jatrhopa …

Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma

Sebabnya semula saat tanam harga 1 kg biji jatrhopa kering berharga Rp 600 tapi setelah panen harganya Rp 2000 lebih, sehingga jauh melampaui harga keekonomian solar atau diesel).

Baca Juga: Sebut Ucapan Effendi Simbolon Tidak Wakili Partai, KSAD Dudung: PDIP Perhatian pada Wong Cilik

Jathropa oil yang dicampur minyak avtur sudah lukus uji untuk bahan bakar pesawat di Jepang pada tahun 2010. Campuran minyak solar dgn minyak Jathropa ini direkomendasikan oleh PBB, nonfood GRADE.

Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan

Setelah gagal SBY meneruskan biosolar dengan campuran minyak kelapa sawit yang dimulai dgn campuran 10% sering disebut dgn B10.

Disinilah mulai pembabatan hutan besar besaran.

KLHK menjelaskan deforestasi di konsesi sawit PT. Dongin Prabhawa mulai dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2011, dua tahun setelah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit tersebut, yang diberikan pada awal Oktober 2009.

Baca Juga: Dugaan Operasi Tangkap Tangan Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Gelandang 3 Pejabat Maluku Utara ke Jakarta

Baca Juga: 15 Tahun Berkarya, Armanda Band Bakal Tur Keliling Indonesia

Pergerakan deforestasi tersebut terus meluas pada 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Secara umum, luasan deforestasi tidak mengalami pergerakan lagi berdasarkan foto satelit 2017 hingga 2020.

Pergerakan deforestasi tersebut, dapat diperiksa secara mudah melalui Google Earth pada fitur data tahunan.

Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota

"Tentu tidak relevan untuk menyimpulkan seolah-olah wajah hutan Papua telah gundul akibat deforestasi di konsesi sawit tersebut, yang hanya ditunjukkan oleh dua foto liputan satelit 2001 dan 2019 di konsesi sawit tersebut, mengingat luas izin konsesi yang diberikan di era Presiden SBY tersebut adalah seluas setengah DKI Jakarta."

"Luas Provinsi Papua setara sekitar 472 kali lipat luas DKI Jakarta. Hampir 70% hutan Papua berada dalam peta moratorium permanen," terangnya.

Baca Juga: Wacana Presiden Jokowi Maju Sebagai Cawapres 2024, Dimungkinkan tapi Risikonya Berat

Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju

"Sementara itu, hampir seluruh pelepasan kawasan hutan di Papua dan Papua Barat untuk sawit diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya (2005-2014)."

"Data satelit juga menunjukkan bahwa hampir seluruh deforestasi untuk sawit di Papua dan Papua Barat terjadi pada areal-areal perizinan sawit yang diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya. Sehingga tidak benar bahwa kesalahan deforestasi dimaksud seperti direkayasa data seolah di era Presiden Jokowi."

Komitmen SBY untuk mengurangi emisi hingga 26% pada 2020 dan 41% dengan dukungan internasional gagal karena tidak didukung aksi dan kebijakan nyata untuk menjaga hutan alam yang tersisa.

Baca Juga: Permohonan Layanan Melonjak, Sandi Andaryadi: Imigrasi DKI Jakarta Harus Bekerja Prima

Deforestasi dan degradasi Riau sepanjang tahun 2011 bukti nyata pelanggaran komitmen karena terjadi pada hutan gambut dalam yang seharusnya dilindungi,bukti Mafia Hutan tidak terjamah.

Baca Juga: Bak Prangko dan Amplop, Presiden Jokowi dan Prabowo Makin Lengket pada Peresmian Jembatan

Untuk memenuhi B10 maka pemerintah membutuhkan lahan baru minimal 1 juta Ha lahan hutan yang harus ditebang.

Baca Juga: Denny JA: Puisi Esai Waktunya Masuk Kampus dan Sekolah

Dan di sekitar tahun 2012-2013, SBY mencanangkan dari B10 menjadi B20 yang artinya akan menambah kandungan minyak kelapa sawit dari 10% menjadi 20% sehingga perlu penambahan kebun sawit sekitar 1 juta Ha lagi. Di sinilah SBY mulai melirik hutan Papua.

Kelapa sawit tidak direkomendasikan oleh PBB karena minyak kelapa sawit adalah food GRADE.

Sekarang kita berandai-andai saja jika harga kayu keras dari pembabatan hutan Papua paling murah harganya Rp. 500.000 per kubik untuk kayu keras gelondongan.

Baca Juga: Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun Resmikan Laboratorium Peradilan Pidana Universitas Yarsi

Baca Juga: Demam Hacker Bjorka, Pemerintah Ingatkan PSE Tingkatkan Keamanan Siber

Ini sudah estimasi paling murah, karena sebagian besar hutan Papua ditumbuhi kayu gaharu yang harganya mencapai Rp. 10 juta per kg untuk kayu gelondongan.

Jika dalam 1 ha bisa menghasilkan biasanya minimal menghasilkan 600 - 1.500 kubik, artinya Rp. 500 ribu x 1000 x 1, 777 juta, berapa ribu trilyun uang hak rakyat yang melayang?

Baca Juga: Pembunuh Petugas Imigrasi Tri Fattah Firdaus Jadi Tersangka, Sandi Andaryadi: Kami Apresiasi Polda Metro Jaya

Padahal harga yang diterima pemerintah Rp. 140 ribu perkubik. Berarti ribuan trilyun uang negara yang menjadi hak rakyat melayang apa artinya 16 Ton minyak goreng yang dibagikan Ibas Yudhoyono?

Sampai saat inipun kita tidak tau duit ribuan trilyun itu kemana? 

Salam Kedaulatan Rakyat

Baca Juga: Warga Negara Asing Asal Korea Selatan Jadi Tersangka Pembunuhan Petugas Imigrasi Tri Fattah Firdaus

Oleh: Tito Gatsu (beredar di medsos, dikutip OrbitIndonesia dengan sedikit editing).***