DECEMBER 9, 2022
Orbit Indonesia

Amir Uskara: IKN, Kritik Bloomberg, dan WTO

image
Amir Uskara bicara tentang IKN, Bloomberg / Foto: Istimewa

Oleh Dr. H.M. Amir Uskara, Anggota DPR RI/Ketua Fraksi PPP

ORBITINDONESIA - Media massa internasional digital Bloomberg.com, Senin (5/12/022) lalu, menyoroti Indonesia terutama proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam laporannya, berjudul “Ambitious Plans to Build Indonesia a Brand New Capital City Are Falling Apart” Bloomberg menulis: Rencana ambisius pemerintah Jokowi untuk membangun ibu kota negara berantakan.

Baca Juga: Pilkada Depok: PKS dan Golkar Sepakat Gotong Royong Usung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq

Jokowi terlalu ambisius membangun IKN di saat ekonomi dunia sedang terpuruk pascapandemi. Ekonomi Indonesia pun tengah melorot. Di tengah ekonomi yang terpuruk, sulit mencari investor untuk membangun IKN.

Baca Juga: Main Imbang 120 Menit, Kroasia Singkirkan Brasil Dari Piala Dunia 2022 Qatar Lewat Drama Adu Penalti

Media Singapura, Strait Times ikut-ikutan melambungkan laporan Bloomberg tersebut. Tulis Strait Times proyek IKN adalah ambisi Presiden Jokowi yang sulit dilaksanakan. Biayanya sangat besar. Sulit ditangani Indonesia tanpa investor.

Baca Juga: InJourney Airports Siapkan 13 Bandara untuk Embarkasi dan Debarkasi Layani Angkutan Haji 2024

Laporan nyinyir Bloomberg ini langsung viral. Kaum oposisi langsung menjadikan laporan Bloomberg untuk mengritik Jokowi perihal IKN.

Mereka tak percaya pada pernyataan Jokowi di form G-20 Bali, bahwa kini sudah banyak investor yang akan ikut membangun IKN.

Di Forum G-20, Jokowi menyatakan, minat investor IKN naik lebih dari 25 kali lipat dari semula, sejak deklarasi ibu kota baru, 3 tahun lalu.

Baca Juga: Bagus Ahmad Rizaldi: Klub Presiden untuk Wujudkan Angan Seabad Negeri, Belajar dari Tradisi Politik di AS

Baca Juga: Sewu Dino Film Horor Latar Jawa Timur Bisakah Seperti KKN yang telah Merajai Bioskop, Inilah Jajaran Pemainnya

Banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri, menuduh proyek IKN adalah ambisi Jokowi.

Mereka tidak tahu, proyek ibu kota baru, jauh hari telah digagas dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang dipimpin proklamator Bung Karno. Presiden RI pertama itu punya visi yang jauh.

Baca Juga: Belgia, Denmark, dan Spanyol Menyambut Resolusi tentang Keanggotaan Palestina di Majelis Umum PBB

Indonesia tidak hanya Jawa dan Sumatera. Tapi juga Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pulau Kalimantan dipilih Bung Karno untuk tempat ibu kota baru karena, pertama, aman dari gempa bumi.

Ring of Fire – jalur cincin api yang membentang dari Samudera Pasifik ke Atlantik – tidak “menembus” Pulau Kalimantan. Itu dari aspek geografis dan geologis. Dengan demikian, ibu kota baru nanti aman dari guncangan gempa baik tektonik maupun vulkanik.

Baca Juga: Inilah Deretan Judul Anime Fenomenal Produksi Makoto Shinkai yang Selalu Buat Penonton Banjir Air Mata

Baca Juga: Mesir, Arab Saudi, dan Irak Sambut Resolusi Majelis Umum PBB tentang Keanggotaan Palestina

Gambaran Indonesia masa depan seperti dilukiskan Bung Karno kira-kira sebagai berikut. Ibu kota Indonesia di Palangkaraya, Kalimantan. Pulau yang besarnya 4 x Jawa ini, aman dari gempa bumi.

Di Kalimantan banyak sungai besar yang bisa dilalui kapal besar dari hilir ke hulu. Borneo dekat dengan Kepulauan Maluku, wilayah yang kaya ikannya dan strategis secara global security.

Jepang misalnya, menjadikan Pulau Morotai di Maluku sebagai basis AL (Angkatan Laut)nya di Pasifik dalam mempersiapkan penyerangan ke Pearl Harbour, markas AL Amerika di awal Perang Dunia Kedua.

Baca Juga: Andi Sulaiman Bersama Relawan Mengantar Formulir Bakal Calon Gubernur Kalimantan Utara ke DPC PPP

Kedua, Bung Karno ingin menjadikan Maluku sebagai center of excellence dunia kemaritiman Indonesia. Di Kepulauan Maluku akan dibangun pusat AL, pendidikan kemaritiman, galangan kapal, dan sekolah-sekolah yang fokus pada pendidikan kelautan.

Baca Juga: Perjalanan Cinta Chelsea Islan Hingga Akhirnya Resmi Menikah dengan Rob Clinton, Ini adalah Impian...

Di samping itu, Maluku dekat dengan Papua, sebuah pulau besar yang menyimpan bongkahan emas terbanyak di dunia.

Baca Juga: Puluhan Siswi SMA Terpadu Wira Bhakti Gorontalo Lari dari Asrama Sekolah Karena Tak Tahan Dirundung Senior

Di Papua kini sedang dibangun Trans-Papua sepanjang 4.600 Km. Untuk membangkitkan ekonomi Papua, Jokowi menetapkan harga BBM di pulau paling timur ini, sama dengan di Jawa. Tak boleh ada diskriminasi harga kebutuhan pokok (energi) penduduk Indonesia.

Bayangkan: Jika Kalimantan, Maluku dan Papua terintegrasi secara geoekonomi, lalu menyatu dengan Sulawesi yang telah lebih dahulu eksis, betapa hebatnya Indonesia masa depan.

Ingat Kerajaan Gowa di Sulawesi dulu sangat disegani dunia karena angkatan lautnya sangat kuat.

Baca Juga: Brigade Al Qassam Sergap Tentara Israel di Gaza Selatan

Baca Juga: Profil dan Biodata Penyanyi Celine Dion, Tanggal Ultah, Suami, dan Perjalanan Karir

Jika Palangkaraya (bergeser sedikit ke Kaltim dengan IKN-nya) ibu kota administratif Indonesia, maka Makassar adalah kota dagang Indonesia terbesar di Timur. Seperti halnya Jakarta sebagai kota dagang terbesar di Barat.

Kira-kira seperti inilah imajinasi sang visioner: Jalan tol Trans-Sumatera, terhubung langsung ke tol trans-Jawa Jakarta-Surabaya. Lalu konektivitas itu berlanjut dengan tol laut Surabaya-Makassar, IKN, Ambon, Jayapura.

Baca Juga: Liga Champions Asia: Hernan Crespo dan Harry Kewell akan Berhadapan di Leg Pertama Final

Di Selatan, dari Surabaya ke Bali, Lombok, dan Kupang. Lanjut, di Kalimantan ada Trans-Kalimantan yang menghubungkan Palangkaraya, IKN, Balikpapan, dan Pontianak.

Sedangkan di Papua ada trans-Papua yang menghubungkan Sorong, Jaya Pura-Marauke. Kemudian di sepanjang jalan raya trans-trans itu, juga di sepanjang tol darat dan laut akan tumbuh pusat-pusat perekonomian baru.

Baca Juga: Jelang Pernikahan Erina Gudono, Kaesang Pangarep Jalani Siraman, Iriana Jokowi Menjadi Sorotan

Baca Juga: Gol Jay Idzes tidak Cukup Bawa Venezia Promosi Otomatis ke Serie A Liga Italia

Betapa hebatnya Indonesia sebagai negeri maritim dengan “men-start up” IKN sebagai motor penggeraknya. Karena itu, apa pun yang terjadi, bagi Jokowi IKN harus berdiri. Untuk mendorong kemajuan Indonesia keseluruhan.

Gagasan Bung Karno yang kini sedang dilaksanakan Jokowi, tampaknya membuat sebagian negara tetangga dan sahabat khawatir dan cemas. Indonesia akan menjatuhkan ekonomi mereka.

Sebab Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Bila sumberdaya alam ini dikuasai Indonesia sepenuhnya, ada negara-negara yang terancam ekonominya.

Baca Juga: Piala Asia Putri U17: Jepang ke Semifinal

Seperti Singapura, Jepang, dan Eropa Barat yang selama ini menikmati keuntungan besar dari “indusri nikel” yang bahan bakunya dari Indonesia.

Baca Juga: BRI Liga 1 : Pesta Gol, Borneo FC Kalahkan PSIS Semarang 4-2

Kata Jokowi, nikel yang berasal dari bumi Indonesia, dulu “dipaksa diekspor” ke luar negeri (LN). Indonesia hanya mendapatkan 15 milyar USD dari ekspor biji nikel.

Baca Juga: Kylian Mbappe Umumkan Tak Perpanjang Kontrak dengan Paris Saint-Germain

Begitu eskpor dilarang, lalu biji nikel diolah dalam negeri, Indonesia mendapat 300 Milyar USD. Luar biasa. Dampaknya, Eropa Barat marah.

Mereka mengadukan kasus nikel ke WTO (World Trade Organization). Di pengadilan WTO, Indonesia kalah.

Jokowi tidak mau kalah. Tapi negara-negara penggugat pun tak mau kalah.

Baca Juga: Pakar Politik Keamanan Unpad, Muradi: Beli Alutsista untuk Tangani Papua Harus Sesuai Karakter Wilayah

Baca Juga: Korean Vibes: Fakta Unik Drama Korea The Glory, Tanda Comeback Song Hye Kyo Jadi Pemanis di Akhir Tahun 2022

Dengan memanfaatkan media massanya, antara lain Bloomberg.com dan Strait Times -- mereka mulai mendiskreditkan Indonesia. Dan hal yang mudah “dinyinyirin” mereka adalah perihal IKN di atas.

Dengan demikian, patut diduga degradasi media massa tersebut terhadap IKN adalah salah satu bentuk kemarahan mereka atas larangan ekspor nikel tadi. Dan WTO adalah gongnya.***

Berita Terkait