Saiful Mujani: Dalam 25 Tahun Reformasi, Kesetaraan Setiap Warga di Hadapan Hukum Melemah

ORBITINDONESIA.COM - Dalam 25 tahun reformasi, kontrol terhadap eksekutif dan kesetaraan setiap warga di hadapan hukum melemah. Demikian temuan studi yang disampaikan Prof. Saiful Mujani.

Saiful Mujani bicara dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Demokrasi Kita setelah 25 Tahun Reformasi,” yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Kamis, 25 Mei 2023.

Saiful Mujani menyampaikan bahwa Indonesia mengalami demokratisasi sejak mundurnya Presiden Soeharto dari kekuasannya, 21 Mei 1998. Menurut dia, cara untuk melihat kemajuan, kemunduran, atau stagnasi demokrasi Indonesia adalah dengan melakukan evaluasi secara teratur dalam 25 tahun tersebut.

Baca Juga: DISKUSI SATUPENA, Chappy Hakim: Demokrasi Kita Terjebak Pada Siklus Lima Tahunan, Tak Ada Visi Strategis

Salah satu lembaga internasional yang melakukan evaluasi secara berkala tersebut adalah V-Dem (Varieties Democracy). V-Dem adalah lembaga akademik yang di dalamnya terdapat para ahli demokrasi di seluruh dunia.

“Ukuran utama tentang seberapa demokratis kita, salah satunya ditandai dengan seberapa kuat adanya oposisi atau seberapa kuat adanya kontrol atau checks and balances terhadap pemerintahan eksekutif,” jelas Saiful.

Dengan menggunakan ukuran equality before the law dan pengawasan terhadap eksekutif menurut V-Dem, Saiful menunjukkan gejala kemunduran demokrasi di Indonesia.

Dalam skala 0 sampai 1, di mana 0 sangat buruk dan 1 sangat baik, kondisi demokrasi berdasarkan pengukuran tersebut di Indonesia sekarang (2022) ada di angka 0,42, perolehan ini mundur dibanding dengan 2004 yang mencapai 0,53.

Baca Juga: Sinopsis Film Anna: Keindahan dan Kejahatan dalam Dunia Mata-mata yang Memukau Tayang di Bioskop Trans TV

Diukur sejak penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung 2004, kondisi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran berdasarkan data V-Dem.

Saiful menjelaskan bahwa sebenarnya sejak 2004, kondisi demokrasi berdasarkan indeks demokrasi ini memang tidak pernah benar-benar bagus, atau tidak pernah di atas 0,6.

“Kondisi equality before the law dan aspek pengawasan pada eksekutif kita memang kurang bagus atau lemah sejak awal, tapi tidak selemah sekarang,” kata guru besar Ilmu Politik UIN Jakarta tersebut.

Di masa Pemerintahan Jokowi, skor demokrasi Indonesia dalam komponen ini menurun sekitar 10 poin dari 0,52 di awal pemerintahan Jokowi menjadi 0,42 tahun 2022. Saiful menilai bahwa salah satu persoalan melemahnya trend demokrasi ini karena melemahnya oposisi.

Baca Juga: Ini Sosok Istri Orang yang Jadi Selingkuhan Wakapolres Binjai Kompol Agung Basuni, Ternyata...

Di periode pertama pemerintahannya, oposisi pada pemerintahan Jokowi masih cukup kuat, setidak-tidaknya tokoh yang menjadi lawan Jokowi dalam pemilu masih ada di luar pemerintahan. Dalam hal ini adalah Prabowo Subianto dan Gerindra yang ada di parlemen.