ORBITINDONESIA – Setelah menyeret tiga kepala desa ke penegdilan, Kejaksaan Negeri Cianjur, Jawa Barat, terus mengawasi dana desa dan pengelolaannya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Cianjur Brian Kukuh di Cianjur, Rabu, 2 November 2022 mengingatkan kepala desa untuk tidak menyalahgunakan dana desa dan alokasi dana desa agar tidak kena jerat hukum.

Brian Kukuh amat serius mengawasi dana desa dan pengalokasiannya karena ini menyangkut keuangan negara yang besar jumlahnya.

Baca Juga: Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tahan Direktur Perusahaan Daerah Ternate Dalam Parkara Korupsi

Kejaksaan Negeri Cianjur, menurut Brian Kukuh, sampai Oktober 2022, lembaganya sudah menyidangkan tiga penyelewengan dana dan alokasi dana desa yang menyeret kepal desa Cigunungherang, Kecamatan Cikalongkulon; kepala desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah; dan kepala desa Sukalaksana, Kecamatan Sukanagara.

Dugaan korupsi dana desa dan pengalokasiannya tersebut sampai sekarang belum memiliki kekuatan hukumtetap, karena terdakwa mengajukan banding dan kasasi.

Brian Kukuh menjelaskan, banyak kepala desa yang baru dilantik belum memahami mekanisme dan aturan pengalokasian dana desa dari pemerintah pusat untuk program pengembangan desa.

Mereka menganggap dana desa dapat digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga nilai yang dipakai terus membengkak karena gali lobang tutup lobang setiap tahunnya.

Baca Juga: Kejaksaan Tinggi dan Bea Cukai Kalimantan Barat Gagalkan Ekspor 14 Kontainer Minyak Sawit Mentah Ilegal

Dengan demikian, berbagai program yang sudah dirumuskan pada tahun sebelumnya tidak berjalan, sehingga menjadi temuan dan banyak dilaporkan berbagai kalangan di lingkungan desa termasuk warganya.

Namun, jumlah kasus tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat enam kasus penyelewenangan dana desa dan alokasi dana desa.

Brian Kukuh meminta kepala desa baru agar bertanya kepada perangkat yang sudah biasa mengelola anggaran, sehingga sewaktu menerima bantuan tidak asal memakai secara serampangan yang bisa menjadi temuan.

"Kami bersama organisasi kepala desa dan perangkat desa kerap menggelar seminar atau pertemuan untuk mengingatkan mereka agar tidak salah dalam menggunakan anggaran dari pemerintah pusat,” kata Brian Kukuh seperti dikutip OrbitIndonesia dari Antara. ***