ORBITINDONESIA - Problem inflasi di Indonesia bukanlah hanya karena problem moneter, supply dan demand barang dan jasa semata-mata. Tapi juga karena adanya struktur pasar yang oligopolistik, kartelisasi, bahkan oligarki.

Soal inflasi, pasar oligopolistik, kartelisasi dan oligarki itu dikatakan pakar ekonomi politik, Prof. Didin S. Damanhuri, dalam paparannya di grup media soal Satupena, Kamis 7 Juli 2022, Didin mengizinkan orbitindonesia.com mengutipnya.

Didin menjelaskan konsekuensi dari terjadinya pasar yang oligopolistik, kartelisasi, dan oligarki. Problem terakhir ini pada gilirannya berdampak jika terjadi inflasi tinggi, seperti yang terakhir ini.

Baca Juga: PM Boris Johnson Mundur Setelah Banyak Tekanan Akibat Berbagai Skandal

Inflasinya 4,35% tahunan. Ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. “Maka rakyat yang 50% dari penduduk terbawah semakin miskin. Sementara, justru kelompok 5% yang paling kaya semakin kaya,” tegas Didin.

Menurut Didin, ini karena mereka para oligopolis menjadi kartel dengan perilaku mafianya. Misalnya, kartel menimbun, melakukan ekspor ilegal, dan sebagainya, untuk banyak komoditi.

Komoditi itu seperti minyak goreng, daging sapi, garam, beras. Juga, berbagai komoditi pangan dan kebutuhan pokok, serta barang strategis lainnya.

Oleh karena itu, kata Didin, harus ditegakkan UU anti-monopoli dan anti-persaingan tidak sehat oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Juga, dengan penegakan hukum pidananya oleh Polri dan KPK serta Jaksa agung.

Baca Juga: Memahami Akuntansi Dengan Cara Praktis dan Sederhana

“Tentu, kebijakan fiskal dan moneter dalam jangka pendek tetap penting,” kata Didin. “Saya sudah mengingatkan Pemerintah dalam wawancara dengan TV IDX tadi pagi.” ***