Orbit Indonesia
Makin Parah, Taliban Larang Perempuan Bekerja untuk PBB
Orang-orangDemo menentang larangan pendidikan tinggi bagi perempuan oleh rezim Taliban Afganistan.
ORBITINDONESIA.COM - Lengkap sudah penderitaan perempuan Afganistan. Sejak Taliban berkuasa, hak-hak mereka untuk bekerja dan sekolah terus direnggut.
Terbaru, perempuan Afganistan dilarang oleh Taliban bekerja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama ini, perempuan yang bekerja untuk PBB dikecualikan dan tidak terikat oleh larangan tersebut.
Sedikit info, pada akhir Desember lalu Taliban melarang seluruh staf perempuan Afganistan bekerja dengan kelompok bantuan domestik dan internasional. Gara-gara pelarangan ini beberapa LSM menangguhkan seluruh operasinya.
Baca Juga: BURUAN Belanja! Polda Metro Jaya Gelar Pasar Murah Ramadhan
Setelah mendapat protes, lalu disepakati kalau perempuan yang bekerja di sektor bantuan Kesehatan mendapat pengecualian, termasuk yang bekerja di PBB.
Dan sekarang dikabarkan Taliban memperluas larangan bagi perempuan Afghanistan yang bekerja di PBB.
Walaupun tak ada aturan tertulis, tapi ini mendapat kecaman dari Juru bicara PBB, Stephane Dujarric. Katanya, pelarangan ini tak bisa diterima dan melanggar hukum.
Menurut data, ada sekitar 400 perempuan Afganistan yang bekerja di PBB. Keberadaan para staf perempuan ini sangat penting bagi PBB. Mereka bertugas menyalurkan bantuan kemanusian terhadap 23 juta orang di Afganistan.
PBB bilang ada sekitar 11,6 juta perempuan dan anak perempuan Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Tapi Taliban terus mengganggu upaya bantuan internasional melalui larangan perempuan bekerja untuk LSM. Sejak Taliban berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021 lalu.
Taliban terus menetapkan kebijakan keras dengan menjalankan hukum syariat yang ketat. Salah satunya, pemberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap perempuan.
Perempuan dilarang menempuh pendidikan tinggi, bekerja dan berada di ruang publik. Padahal sebelum dikuasai Taliban, Perempuan Afghanistan bisa mandiri dan berkarir.
Semoga Taliban mau mengubah kebijakannya, dan perempuan kembali mendapatkan hak-haknya.***