ORBITINDONESIA.COM - Apa penyebab Jakarta macet?

Banyak jawaban yang diberikan jika pertanyaan di atas dilempar kepada warganet. Misalnya, panjang jalan tidak bertambah berbanding lurus dengan jumlah mobil.

Yang lain menjawab, pemda tidak becus mengurus lalu lintas, semua gubernur tidak bisa mengatasi macet. Ada lagi yang mengatakan, warga Jakarta malas naik kendaraan umum karena berpindah-pindah.

Baca Juga: Pemudik Idul Fitri Tahun Ini Diperkirakan Mencapai 123,8 Juta, Naik 45 persen

Sebagian warga mengeluh, jika naik transjakarta atau MRT dia harus berjalan atau naik gojek lagi ke halte bus. Mungkin dia berpikir bahwa dia akan naik transjakarta, jika Tije bisa lewat di depan rumah, setidaknya di ujung gang rumahnya.

Tapi ada juga yang berpendapat bahwa macet di Jakarta terjadi karena warga Jakarta tidak taat aturan lalu lintas. Lambu merah diterabas. Parkir seenaknya di pinggir jalan. Larangan berhenti dan parkir diabaikan.

Semua jawaban di atas mungkin benar dan saling melengkapi menjadi penyebab jalan raya di Jarkarta seperti tersumbat.

Tetapi, intinya adalah, jumlah kendaraan terlalu banyak di jalan raya. Baik kendaraan roda dua, atau kendaraan roda empat. Menurut data BPS, tahun 2022, di DKI Jakarta terdapat 21.856.081 unit.

Baca Juga: Jelang Pemutaran Film Buya Hamka: Donny Damara akan Perankan Haji Rasul Ayah dari Hamka

Dari jumlah itu yang paling banyak adalah sepeda motor (17.304.447 unit), sedangkan mobil penumpang 3.766.059 unit. Sisanya adalah truk, bus, dan kendaraan umum lainnya.

Angka di atas memperlihatkan betapa Jakarta terlalu sesak. Berapa idealnya jumlah kendaraan di jalan raya? Saya tidak tahu. Tapi kondisi jalanan yang tidak macet di Jakarta adalah malam hari. Dalam guyonan Cak Lontong mengatakan: Jakarta tidak macet pukul 2.00 malam.

Ada benarnya guyonan Cak Lontong. Jakarta tidak macet ketika kendaraan milik pribadi sudah dikandangin di garasi mobil.

Nah, sekarang kita dapat simpulkan bahwa Jakarta tidak macet jika kendaraan jangan terlalu banyak berada di jalanan. Tapi lebih banyak di garasi atau tempat parkir saja.

Baca Juga: 15 ucapan Selamat Idul Fitri 2023 yang Menyentuh Hati, Apik Dikirim untuk Keluarga dan Saudara

Satu-satunya jalan agar warga Jakarta meninggalkan mobil pribadinya di rumah adalah dia mendapatkan alat transportasi yang nyaman, tepat waktu, dan tidak membebani keuangan warga. Terutama para pemilik kendaraan bermotor.

Para pemilik sepeda motor berpikir, uang yang dikeluarkannya jauh lebih sedikit jika dia menggunakan sepeda motor untuk beraktivitas, cepat, dan tidak banyak rewel. Dengan membeli bensin Rp 10.000 dia bisa berpergian selama satu sampai tiga hari di Jakarta.

Sementara itu, jika dia naik Transjakarta, bisa Rp40.000 sehari, berikut biaya ojol ke PP ke halte transjakarta. Jadi, sebulan dia bisa menghabiskan sekitar Rp1 juta untuk transportasi saja. Jumlah yang besar bagi orang yang berpenghasilan UMR.

Jika dia memilih MRT biaya yang akan dikeluarkannya lebih banyak lagi. Bisa Rp58 ribu per hari, berikut ongkos ojol PP ke Stasiun MRT terdekat.

Baca Juga: 15 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 Yang Penuh Makna Bisa Dikirim untuk Siapapun

Jadi, gagasan manajemen Tije ingin menaikkan harga tiket Tije, hanya akan berakibat meningkatkan kemacetan di Jakarta.

Pemda DKI harus mencari terobosan untuk mengatasi kemacetan ini. Yaitu, menurunkan biaya transportasi umum menjadi serendah mungkin. Kalau bisa Rp1.000, atau bahkan gratis.

Jika tiket tije menjadi nol rupiah, warga bisa menghemat gajinya sedikitnya Rp1 juta per bulan, atau 25% dari gaji yang besarnya sama dengan UMR.

Jadi, kebijakan pemerintah memberikan subsidi kepada warga negara yang ingin membeli kendaraan listrik kurang tepat. Kebijakan ini memang berdampak baik pada pengurangan penggunaan bahan bakar fossil. Di sisi lain, kebijakan ini ikut memberikan kontribusi menambah kemacetan di jalan raya.

Baca Juga: Banyak Dicari, Inilah 5 Cara Menghemat BBM Mobil untuk Perjalanan Mudik Lebaran Ramadhan 2023

Kebijakan manajemen Tije untuk menaikkan tarif pada jam sibuk hanya akan menambah kocek kas manajemen bus, tetapi tidak akan mengurangi kemacetan.

Sebaiknya, pemerintah DKI Jakarta dan Pusat memberikan subsidi untuk kendaraan umum sehingga harga tiket bisa nol rupiah atau hanya Rp1.000. Dengan begitu, warga akan meninggalkan sepeda motor dan mobilnya di rumah, dan menggunakan Tije dan MRT, serta LRT untuk bepergian.

Subsidi pemerintah kepada kendaraan umum memang akan bengkak besar sekali. Tetapi, di sisi lain akan terjadi pengehmatan penggunaan bahan bakar dalam jumlah besar.

Dan dampak yang paling besar adalah warga menjadi nyaman, lebih bahagia hidup di Jakarta.

(Oleh: Jonminofri Nazir) ***