ORBITINDONESIA.COM - Mobil sedan yang dinaiki Presiden Joko Widodo terlihat melintasi jalan tampak berkubang di Jalan Terusan Ryacudu, Kota Baru, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Ketika mobil kepresidenan melintasi jalan rusak berkubang, Jumat 5 Mei 2023 terlihat bergoyang ke sana-sini. Artinya laju mobil tidak tenang dan zig zag ke kanan dan kiri.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Keadaan jalan yang dilewati Presiden Jokowi dan rombongan sebagian besar rusak parah karena banyak kubangan besar di bagian kiri dan kanan jalan.

Baca Juga: LUAR BIASA! Presiden Jokowi: Jalan Rusak Parah di Lampung akan Ditangani Kementerian PUPR

Sehari sebelum kedatangan Jokowi, beberapa titik jalan yang rusak di Jalan Terusan Ryacudu, Lampung, telah ditimbun dengan batu koral.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

Berdasarkan pantauan ANTARA, timbunan lubang oleh batu koral tersebut terlihat di depan markas Polda Lampung dan juga ???????kampus Institut Sumatra.

Bahkan, saat ini sudah terpasang spanduk imbauan berwarna kuning bertuliskan "Hati-hati Jalan Berlubang" di sebelah kiri jalan.

Kemudian, menuju pintu jalan tol Kota Baru, terlihat terdapat pengerjaan perbaikan jalan rusak dengan rigid beton.

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Memasuki Kota Baru, di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, jalan yang terlihat bagus dengan rigid beton kurang lebih 500 meter dihitung dari perempatan lampu merah menuju pintu Tol Itera. Setelah itu, sisanya hingga menuju ke lokasi bangunan perkantoran yang terbengkalai di Kota Baru, terlihat rusak parah.

Kunjungan kerja Jokowi ke Lampung untuk memastikan kebenaran banyaknya jalanan rusak yang videonya tersebar di dunia maya. Jokowi menyatakan Pemerintah saat ini sedang memulai upaya mengumpulkan data-data mengenai jalan-jalan rusak parah di kabupaten, kota, dan provinsi.

Jokowi meyakini hal itu terjadi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, tidak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. ***