ORBITINDONESIA.COM - Baru-baru ini ramai sekali diberitakan di media sosial bahwa pertemuan LGBT se ASEAN bakal digelar di Jakarta.

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) merupakan hal yang dianggap tabu di Indonesia sehingga pertemuan LGBT se ASEAN ini mendapatkan berbagai penolakan bahkan ancaman dari berbagai pihak.

Setelah mendapatkan kecaman kepada kelompok menyimpang ini, akhirnya pihak penyelenggara membatalkan pertemuan LGBT se ASEAN karena ancaman keamanan dari berbagai pihak dan mengganti lokasinya ke luar wilayah Indonesia.

Baca Juga: Piala Dunia 2022, Dukung LGBT, Timnas Amerika Serikat Ubah Logo Tim Jadi Pelangi

Sebelumnya, beredar informasi terkait acara pertemuan LGBT yang akan digelar di Jakarta pada 17-21 Juli 2023 di laman Instagram Arus Pelangi dan Asean Sogie Caucus.

Meskipun LGBT di Indonesia itu tidak ilegal, kecuali di provinsi Aceh yang menjunjung tinggi hukum syariat islam, namun Indonesia yang memiliki agama mayoritas muslim dengan tegas menolak kegiatan tersebut.

Dilansir dari laman berita NDTV, penyelenggara pertemuan tersebut mengatakan bahwa meningkatnya tekanan pada masyarakat dari konservatif agama di Indonesia mengharuskan mereka untuk mengganti lokasi pertemuan tersebut.

Baca Juga: Berikut Profil Dan Akun Media Sosial Wali Kota Medan yang Menyatakan Kotanya Anti LGBT

Acara terkait LGBT lainnya juga sebelumnya telah dibatalkan di Indonesia karena keberatan dari kelompok agama Islam.

Pada bulan Desember, Amerika Serikat juga pernah membatalkan kunjungan utusan khusus LGBT setelah sebuah badan ulama yang berpengaruh mengecam kunjungan tersebut.

Sebelumnya, Jakarta ditetapkan menjadi tuan rumah 'ASEAN Queer Advocacy Week' yang rencananya akan dimulai 17 Juli mendatang.

Baca Juga: Mark Zuckerberg Latihan Bareng Petarung UFC, Netizen: Terima Tantangan Elon Musk, Siapa Pemenangnya?

Kegiatan ini akan mempertemukan para aktivis dari seluruh Asia Tenggara untuk membahas tantangan advokasi dan navigasi.

Hal ini diselenggarakan bersama oleh kelompok HAM ASEAN SOGIE Caucus yang berbasis di Filipina, Arus Pelangi yang berbasis di Indonesia dan aktivis lainnya.

ASEAN SOGIE Caucus merupakan sebuah organisasi yang menaungi para aktivis LGBT di bawah Dewan Ekonomi Sosial PBB sejak 2021.

Baca Juga: JANGAN ABAI, Ini 5 Hal Penting yang Perlu Diketahui Orangtua saat Anak Mulai Masuk Sekolah Menurut Merry Riana

Tetapi karena banyaknya penolakan, SOGIE ASEAN Caucus mengatakan mereka sekarang telah memindahkan acara tersebut ke luar Indonesia untuk memastikan keselamatan dan keamanan baik para peserta maupun penyelenggara.

“Penyelenggara Pekan Advokasi Queer ASEAN memutuskan untuk merelokasi tempat acara di luar Indonesia, setelah mendapat berbagai ancaman keamanan dari berbagai kalangan,” kata Kaukus SOGIE ASEAN dalam pernyataannya, Selasa 11 Juli 2023 malam.

Mengutip gelombang sentimen anti-LGBT di media sosial, membuat pihak penyelenggara tidak mengungkapkan tempat baru untuk alasan keamanan.

Baca Juga: Terkait Utang PSSI yang Nyaris Rp100 Miliar, Iwan Bule Sebut Nama Yunus Nusi

Acara tersebut juga menarik perhatian netizen karena Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan regional menteri luar negeri Asia Tenggara minggu ini.

Hal ini menimbulkan pertanyaan dari beberapa kelompok anti-LGBT tentang apakah acara tersebut terkait dengan pertemuan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Namun, kementerian luar negeri Indonesia membantahnya dan mengatakan acara itu ‘tidak ada hubungannya’ dengan blok regional.

Baca Juga: Perhatikan Hal Ini Ketika Melakukan Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Acara LGBT memang sudah sering dikutuk secara online terutama oleh kelompok-kelompok Islam.

Sebelumnya, MUI juga telah menolak keras dan berharap pemerintah tidak mengizinkan pertemuan aktivis LGBT se-ASEAN yang akan digelar di Jakarta.

Pihak MUI meminta agar LGBT tidak dilegalkan di Indonesia karena bertentangan dengan agama dan Pancasila.

Baca Juga: Tanggal Berapa HUT ke 78 RI Dirayakan? Simak Penjelasan Lengkapnya di Sini, Jangan Sampai Salah

Selain itu, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengatakan pertemuan ini sangat bertentangan dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Pemerintah tidak boleh memberikan izin untuk acara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama di Indonesia," kata Anwar Abbas dari Majelis Ulama Indonesia, badan ulama Islam yang kuat.

"Oleh karena itu, kami memperingatkan dan mendesak pemerintah untuk tidak memberikan izin pada acara tersebut," katanya menambahkan.***