ORBITINDONESIA - Qatar baru-baru ini menangkap setidaknya 60 pekerja asing, yang memprotes karena kerja berbulan-bulan tanpa bayaran.

Qatar juga mendeportasi beberapa dari mereka, kata sebuah kelompok advokasi, hanya tiga bulan sebelum Doha menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022.

Langkah itu dilakukan saat Qatar menghadapi pengawasan internasional yang ketat, atas praktik perburuhannya menjelang turnamen.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Baca Juga: Jangan Sombong, Kita Semua Diciptakan Tuhan dari Debu dan Tanah

Seperti negara-negara Arab Teluk lainnya, Qatar sangat bergantung pada tenaga kerja asing. Protes para pekerja seminggu yang lalu – dan reaksi Qatar terhadapnya – dapat semakin memicu kekhawatiran.

Kepala konsultan tenaga kerja yang menyelidiki insiden itu mengatakan, penahanan itu menimbulkan keraguan baru pada janji Qatar, untuk memperbaiki perlakuan terhadap pekerja. "Apakah ini benar-benar kenyataannya?" tanya Mustafa Qadri, Direktur Eksekutif grup Equidem.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

Dalam sebuah pernyataan kepada The Associated Press, Minggu malam, 21 Agustus 2022, pemerintah Qatar mengakui bahwa “sejumlah pengunjuk rasa ditahan karena melanggar undang-undang keselamatan publik.”

Otoritas Qatar menolak untuk memberikan informasi tentang penangkapan atau deportasi apa pun.

Baca Juga: Amerika Serikat dan Korea Selatan Memulai Latihan Militer Gabungan Terbesar

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Rekaman video yang diposting online menunjukkan, sekitar 60 pekerja yang marah tentang gaji mereka memprotes pada 14 Agustus di luar kantor Al Bandary International Group di Doha.

Ini adalah sebuah konglomerat yang mencakup konstruksi, real estat, hotel, layanan makanan, dan usaha lainnya. Beberapa dari mereka yang berdemonstrasi belum menerima gaji selama tujuh bulan, kata Equidem.

Para pengunjuk rasa memblokir persimpangan di Jalan Lingkar C Doha di depan Menara Al Shoumoukh. Rekaman itu cocok dengan detail jalan yang diketahui, termasuk beberapa potret besar emir penguasa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma

Al Bandary International Group, yang dimiliki secara pribadi, tidak menanggapi permintaan komentar. Nomor telepon yang terdaftar atas namanya tidak terhubung saat dikontak.

Baca Juga: Daftar Lengkap 24 Nama Anggota Polisi yang Dimutasi Kapolri Terkait Brigadir J, Ada Bharada RE dan Bripka RR

Pemerintah Qatar mengakui, perusahaan tersebut belum membayar gaji dan bahwa Kementerian Tenaga Kerja akan membayar "semua gaji dan tunjangan yang tertunda" kepada mereka yang terkena dampak.

Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan

“Perusahaan sudah diselidiki oleh pihak berwenang karena tidak membayar upah sebelum kejadian, dan sekarang tindakan lebih lanjut diambil setelah tenggat waktu untuk menyelesaikan pembayaran gaji yang belum dibayar terlewati,” kata pemerintah.

Qadri mengatakan, polisi kemudian menangkap para pengunjuk rasa dan menahan mereka di pusat penahanan, di mana beberapa orang menggambarkan berada dalam panas yang menyengat tanpa AC. Suhu Doha minggu ini mencapai sekitar 41 derajat Celcius.

Qadri menggambarkan, polisi mengatakan kepada mereka yang ditahan bahwa jika mereka dapat berdemo dalam cuaca panas, mereka dapat tidur tanpa AC.

Baca Juga: Dugaan Operasi Tangkap Tangan Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Gelandang 3 Pejabat Maluku Utara ke Jakarta

Baca Juga: Mantan PM Pakistan, Imran Khan, Dituduh Terlibat Terorisme

Seorang pekerja yang ditahan, yang menelepon Equidem dari pusat penahanan, menggambarkan melihat sebanyak 300 rekannya di sana dari Banglades, Mesir, India, Nepal dan Filipina.

Dia mengatakan beberapa telah dibayar gaji setelah protes sementara yang lain tidak. Komentarnya tidak dapat diverifikasi.

Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota

Qatar, seperti negara-negara Teluk Arab lainnya, di masa lalu telah mendeportasi pekerja asing yang berdemonstrasi, dan mengikat visa tinggal dengan pekerjaan.

Hak untuk membentuk serikat pekerja tetap dikontrol ketat dan hanya tersedia bagi warga Qatar, seperti halnya hak terbatas negara itu untuk berkumpul.***