DECEMBER 9, 2022
Orbit Indonesia

Tahun tahun Donald Trump di Gedung Putih yang Penuh Gejolak Memuncak di Penggeledahan Klubnya

image
Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump

ORBITINDONESIA - Beginilah pemandangan ruangan kerja mantan Presiden AS Donald Trump. Gundukan kertas menumpuk di meja. Sampul majalah berbingkai dan kenang-kenangan melapisi dinding.

Salah satu sepatu kets raksasa Shaquille O'Neal dipajang di samping helm sepak bola, sabuk tinju, dan memorabilia olahraga lainnya, memadati kantor Trump Tower dan membatasi ruang meja Donald Trump.

Jauh sebelum memasuki dunia politik, Donald Trump memiliki kegemaran mengoleksi. Dan kebiasaan seumur hidup itu dikombinasikan dengan sikap cueknya terhadap aturan pencatatan pemerintah.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Baca Juga: Hasil Liga 1: Marselino Ferdinan Bawa Persebaya Surabaya Menang Dramatis Melawan PSIS Semarang

Ditambah, penanganan Trump yang ceroboh terhadap informasi rahasia, dan transisi kacau yang lahir dari penolakannya untuk menerima kekalahan dalam pilpres AS melawan Joe Biden pada 2020.

Semuanya itu memuncak dalam penyelidikan federal AS, yang menimbulkan masalah hukum yang luar biasa dan tantangan politik.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

Penggeledahan klub Mar-a-Lago Trump awal Agustus ini untuk mengambil dokumen dari tahun-tahunnya di Gedung Putih adalah tindakan penegakan hukum.

Tindakan hukum semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya terhadap seorang mantan presiden AS, yang secara luas diperkirakan akan mencalonkan diri lagi.

Baca Juga: Hasil Liga 1: Kalah dari PSS Sleman, Persik Kediri Makin Terpuruk di Dasar Klasemen

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Para pejabat belum mengungkapkan secara pasti apa yang ada di dalam kotak-kotak yang disita itu. Tetapi FBI mengatakan telah menemukan 11 set catatan rahasia, termasuk beberapa "informasi kompartemen sensitif" yang ditandai.

Ini kategori khusus yang dimaksudkan untuk melindungi rahasia, yang dapat menyebabkan kerusakan "sangat parah" pada kepentingan AS jika diungkapkan ke publik.

Mengapa Trump menolak untuk menyerahkan dokumen yang disita, meskipun ada permintaan berulang kali, masih belum jelas.

Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma

Tetapi ada pelanggaran Trump terhadap Undang-Undang Catatan Presiden, yang menguraikan bagaimana bahan harus dilestarikan, didokumentasikan dengan baik sepanjang masa jabatannya.

Baca Juga: Hasil Liga 1: Di Kandang Sendiri, Persib Bandung Ditaklukan 10 Pemain Bali United

Dia secara rutin merobek surat-surat resmi, yang kemudian harus direkatkan kembali. Barang-barang resmi yang secara tradisional akan diserahkan ke Arsip Nasional bercampur dengan barang-barang pribadinya di kediaman Gedung Putih.

Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan

Informasi rahasia di-tweet, dibagikan kepada wartawan dan musuh — bahkan ditemukan di kamar mandi kompleks Gedung Putih.

John Bolton, yang menjabat sebagai penasihat keamanan nasional ketiga Trump, mengatakan bahwa, sebelum dia tiba, dia mendengar “ada kekhawatiran tentang bagaimana dia menangani informasi. Dan seiring berjalannya waktu, saya pasti bisa melihat alasannya.”

Orang lain dalam pemerintahan Trump lebih berhati-hati dengan dokumen sensitif.

Baca Juga: Dugaan Operasi Tangkap Tangan Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Gelandang 3 Pejabat Maluku Utara ke Jakarta

Baca Juga: Di Balik Kisah Michelle Obama, First Lady Kulit Hitam Pertama Amerika Serikat

Ditanya langsung apakah dia menyimpan informasi rahasia apa pun setelah meninggalkan kantor, mantan Wakil Presiden Mike Pence mengatakan kepada The Associated Press pada Jumat, 19 Agustus 2022, "Tidak, setahu saya."

Penyelidikan terhadap penanganan dokumen Trump dilakukan saat dia menghadapi pengawasan hukum yang meningkat di berbagai bidang.

Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota

Investigasi Georgia terhadap campur tangan pemilihan telah bergerak lebih dekat ke mantan presiden, dengan mantan Walikota New York City Rudy Giuliani, seorang pembela utama, diberitahu awal bulan ini, bahwa dia adalah target penyelidikan kriminal.

Sementara itu, Trump meminta perlindungan Amandemen Kelimanya terhadap tuduhan diri, saat dia bersaksi di bawah sumpah dalam penyelidikan sipil jangka panjang jaksa agung New York ke dalam urusan bisnisnya.

Baca Juga: Sudah 9.000 Tentara Ukraina Tewas Sejak Operasi Militer Rusia, Enam Bulan Lalu

Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju

Seorang eksekutif puncak di bisnis itu mengaku bersalah minggu lalu dalam kasus penipuan pajak yang dibawa oleh jaksa distrik Manhattan.

Tetapi beberapa ancaman hukum telah menggembleng Trump dan pendukungnya yang paling setia seperti penggeledahan Mar-a-Lago.

Mantan presiden dan sekutunya berpendapat, langkah itu merupakan penganiayaan politik, mencatat hakim yang menyetujui surat perintah itu telah memberikan uang kepada Demokrat.

Baca Juga: Permohonan Layanan Melonjak, Sandi Andaryadi: Imigrasi DKI Jakarta Harus Bekerja Prima

Namun, hakim juga mendukung Partai Republik. Dan pejabat Gedung Putih telah berulang kali mengatakan, mereka tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang rencana untuk menggeledah perkebunan tersebut.

Baca Juga: Qatar Menahan 60 Pekerja yang Memprotes Terlambatnya Pembayaran Upah Sebelum Piala Dunia 2022

Sekutu Trump telah mencoba untuk mengklaim, kepresidenan memberinya kekuatan tak terbatas untuk secara sepihak mendeklasifikasi dokumen tanpa deklarasi formal.

Baca Juga: Denny JA: Puisi Esai Waktunya Masuk Kampus dan Sekolah

Tetapi David Laufman, mantan kepala bagian kontra-intelijen Departemen Kehakiman, mengatakan bukan begitu cara kerjanya.

“Itu hanya menurut saya sebagai strategi urusan publik post hoc, yang tidak memiliki hubungan dengan bagaimana informasi rahasia sebenarnya dideklasifikasi,” kata Laufman.

Laufman mengawasi penyelidikan ke server email pribadi Hillary Clinton selama masa jabatannya sebagai menteri luar negeri.

Baca Juga: Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun Resmikan Laboratorium Peradilan Pidana Universitas Yarsi

Baca Juga: Jangan Sombong, Kita Semua Diciptakan Tuhan dari Debu dan Tanah

Dia mengatakan, benar bahwa tidak ada undang-undang atau perintah yang menguraikan prosedur yang harus dipatuhi presiden untuk mendeklasifikasi informasi.

“Tetapi, pada saat yang sama menggelikan untuk menyatakan bahwa keputusan untuk mendeklasifikasi dokumen tidak akan diabadikan secara tertulis secara bersamaan,” ujarnya.***

Berita Terkait