Anggota Komisi VII DPR Minta Kemenhub Tak Perlu Membatasi Operasional Truk Sumbu 3 Saat Libur Maulid Nabi
ORBITINDONESIA.COM - Pembatasan terhadap operasional truk sumbu 3 saat hari libur Maulid Nabi selama 3 hari pada tanggal 4, 5, dan 7 September mendatang dinilai tidak perlu dilakukan. Hal itu disebabkan aturan tersebut akan berdampak pada terjadinya stagnasi logistik.
“Apalagi di hari raya Maulid Nabi itu biasanya masyarakat juga tidak banyak yang melakukan mudik. Berbeda dengan libur Idul Fitri yang semua mempunyai kewajiban untuk mudik dan liburnya cukup panjang. Sedangkan libur Maulid ini kan cuma weekend ditambah 1 hari, jadi 3 hari,” ujar anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono.
Dia menyampaikan, sebetulnya tidak perlu ada aturan pelarangan terhadap truk-truk logistik ini. Walaupun liburan cukup panjang, menurut dia, tidak perlu dilakukan pelarangan logistik.
“Aturan ini hanya akan membuat harga barang-barang menjadi mahal, karena terjadinya kelangkaan barang di pasar. Nah, itu pasti akan menambah tingginya inflasi yang ada di semua wilayah di Indonesia,” tuturnya.
Dia juga mengkhawatirkan akan terjadinya penumpukan logistik di pelabuhan pada saat hari pertama aturan pelarangan itu dicabut. “Kondisi seperti ini akan menyebabkan kemacetan parah di jalan-jalan menuju pelabuhan, dan bisa menghambat distribusi barang, baik domestik maupun internasional seperti yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok baru-baru ini,” tukasnya.
Jika itu terjadi, menurut dia, akan terjadi kongesti yang mengakibatkan indeks logistik Indonesia mengalami penurunan. Saat ini saja, lanjutnya, indeks logistik Indonesia itu terburuk di ASEAN.
“Apalagi kalau dengan terjadinya stagnan logistik, pasti indeks logistik kita akan semakin turun lagi. Ini jelas sangat merugikan dunia industri kita dan merugikan tentunya dunia perdagangan kita,” ungkapnya.
Jadi, menurutnya, seharusnya Kemenko Perekonomian bisa menindaklanjuti kebijakan yang keliru dari Kemenhub itu, dan harus diluruskan agar ekonomi tidak tergerus.
“Keinginan dari Pak Prabowo kan pertumbuhan bisa mencapai 8 persen. Kalau misalnya logistiknya dihambat maka akan terjadi penurunan dari pertumbuhan ekonomi. Ini pasti merugikan programnya Kabinet Merah Putih, Kabinet Prabowo-Gibran,” katanya.
Dia juga mengutarakan tidak ada satupun negara di dunia ini yang logistiknya dihentikan pada saat hari libur keagamaan selain di Indonesia. “Karena, memang logistik itu nggak boleh dihentikan. Saat hari raya yang paling padat pun logistik itu harus tetap jalan. Sebab, tidak boleh terjadi hambatan ekonomi dari logistik ini,” tandasnya.
Terutama pengusaha-pengusaha yang akan mengambil barang logistik dari Indonesia, menurutnya, itu tidak boleh terjadi hambatan hanya karena adanya pelarangan truk logistik.
“Kalau itu terjadi, kita akan dikenakan demurrage atau penalti yang diberikan akibat terjadinya kelambatan pengiriman barang. Itu mahal sekali. Jadi, tidak boleh ada kebijakan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi sehingga harga logistik menjadi mahal,” ujarnya.***
