Penolakan Pemda terhadap Pemotongan Dana Transfer: Sebuah Tinjauan Kritis
ORBITINDONESIA.COM – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyuarakan keberatan seluruh pemerintah daerah terhadap pemotongan transfer ke daerah. Pernyataan ini menyoroti kekhawatiran luas mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap pembangunan lokal.
Transfer ke daerah (TKD) merupakan anggaran penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan. Pemotongan TKD potensial mengganggu jalannya proyek vital, terutama di wilayah yang bergantung pada bantuan pusat. Kebijakan ini, jika diterapkan, dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.
Data menunjukkan bahwa banyak daerah di Indonesia masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk operasional harian dan investasi infrastruktur. Kebijakan pemotongan TKD dapat memicu krisis fiskal lokal, terutama di daerah dengan basis ekonomi lemah. Tren ini berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.
Pandangan kritis menyoroti bahwa pemotongan anggaran pusat bisa jadi mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap desentralisasi. Ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas kebijakan: apakah penghematan nasional lebih penting dibandingkan kesejahteraan lokal? Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa menjadi preseden buruk bagi hubungan pusat-daerah.
Keputusan pemotongan TKD seharusnya dipertimbangkan dengan cermat, mengingat dampaknya yang luas pada pembangunan daerah. Sebuah refleksi mendalam diperlukan: apakah kita siap menghadapi konsekuensi sosial dan ekonomi dari kebijakan ini? Pertimbangan ulang perlu dilakukan agar kebijakan fiskal tidak mengorbankan keberlanjutan pembangunan daerah.
(Orbit dari berbagai sumber, 8 Oktober 2025)
