Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia pada September 2025 Sebanyak 23,36 Juta Orang, atau 8,25% dari Total Penduduk
ORBITINDONESIA.COM - Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 sebanyak 23,36 juta orang, atau 8,25% dari total penduduk. Jumlah ini turun 490 ribu dari Maret 2025.
Kemiskinan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, mencapai 12,32 juta penduduk atau 52,75% dari total penduduk miskin.
Tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan sebesar 6,6%, turun 0,13% dibandingkan Maret 2025. Sementara itu, di pedesaan sebanyak 10,72% atau turun 0,31% dari Maret 2025.
Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan, penduduk dikategorikan miskin apabila tingkat pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, garis kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan. Dengan asumsi rata-rata satu rumah tangga miskin memiliki 4,76 anggota, maka garis kemiskinan setara Rp 3.053.269 per rumah tangga per bulan.
BPS mencatat, hingga November 2025, dari 155,27 juta orang angkatan kerja, 7,35 juta orang berstatus pengangguran. Sisanya, 147,91 orang bekerja. Rinciannya, 100,49 juta pekerja penuh waktu (35 jam seminggu), 35,858 juta orang pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran 11.558 juta orang.
Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar, sepanjang Agustus-November 2025, jumlah angkatan kerja bertambah 1,26 juta orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja bertambah sebanyak 1,37 juta orang, sehingga jumlah pengangguran berkurang 109 ribu orang.
Sementara itu, merespons peristiwa anak SD umur 10 tahun di NTT yang melakukan bunuh diri karena orang tuanya tak mampu membelikan pensil dan buku tulis, Presiden Prabowo disebut merasa prihatin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemarin malam mengatakan, Presiden berpesan supaya kasus semacam itu tidak terulang kembali.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena merasa marah dan malu, karena pejabat daerah tidak segera mengunjungi keluarga anak tersebut di Desa Nenowea, Kabupaten Ngada, NTT. Melki juga kesal, karena Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial seolah tidak berguna.
(Sumber: BDS Alliance) ***
