Kontroversi Penonaktifan 11 Juta PBI BPJS, Kebijakan atau Kekeliruan?
ORBITINDONESIA.COM – Penonaktifan 11 juta peserta PBI BPJS telah menimbulkan polemik di masyarakat. Wali Kota menyebut ini sebagai instruksi Presiden, sementara Mensos membantah dengan mengangkat isu data tunggal.
Keputusan penonaktifan ini memicu kebingungan dan keresahan di kalangan peserta yang terdampak. PBI BPJS adalah program bantuan bagi warga miskin yang dibiayai pemerintah. Kontroversi muncul ketika pihak berwenang memberikan alasan yang berbeda terkait kebijakan ini.
Pemerintah mengklaim langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data peserta. Namun, data BPS menunjukkan masih banyak warga miskin yang belum terdaftar. Pertanyaan besar muncul mengenai efektivitas sistem data tunggal yang digadang-gadang mampu mengatasi masalah ini.
Wali Kota menilai langkah ini sejalan dengan perintah Presiden untuk efisiensi anggaran. Di sisi lain, Mensos menegaskan pentingnya memperbaiki data sebelum mengambil tindakan drastis. Ini menunjukkan perbedaan pandangan di antara pejabat, yang bisa mempengaruhi kepercayaan publik.
Apakah penonaktifan ini langkah tepat atau malah memperburuk keadaan? Kebijakan yang tidak berdasarkan data yang akurat bisa menimbulkan ketidakadilan. Saatnya bagi pemerintah untuk lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga yang paling rentan.
(Orbit dari berbagai sumber, 15 Februari 2026)
