Anggaran Tanggap Darurat Sumatera: Teka-teki Dana dan Birokrasi
ORBITINDONESIA.COM – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mencecar Menteri Keuangan soal kepastian anggaran tanggap bencana Sumatera, memicu perdebatan panas di parlemen.
Dalam rapat koordinasi satgas pemulihan pascabencana Sumatera, Dasco menekan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperjelas sumber dana tanggap darurat. Usulan dana Kementerian Pekerjaan Umum untuk empat tahun sebesar Rp 74 triliun belum sepenuhnya disetujui Bappenas.
Proses birokrasi yang berbelit tampaknya menjadi penghambat utama. Kementerian PU mengusulkan dana Rp 4,3 triliun untuk 2026, namun BNPB hanya memiliki anggaran yang sama. Ketidakcocokan ini menimbulkan kekhawatiran kontraktor terkait pendanaan proyek infrastruktur di daerah bencana.
Dasco menyoroti urgensi penyelesaian masalah ini demi kelancaran proyek. Sementara itu, Purbaya menegaskan bahwa anggaran sudah ada, hanya perlu alokasi yang tepat. Ini menggambarkan dinamika politik dan birokrasi dalam penanggulangan bencana.
Krisis anggaran tanggap darurat menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian. Solusi segera diperlukan agar proyek pemulihan tidak terhambat. Apakah pemerintah mampu mengatasi tantangan birokrasi ini demi rakyat yang terdampak bencana?
(Orbit dari berbagai sumber, 21 Februari 2026).jpeg)
