ANALISIS: Tekanan Fiskal dan Langkah Penghematan Energi
ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah memutuskan untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM), baik yang bersubsidi maupun yang nonsubsidi. Menkeu Purbaya meyakinkan, ruang fiskal masih cukup longgar meski seandainya harga minyak di USD 100/barel sepanjang tahun.
Dengan skenario itu, ia memastikan defisit masih terkendali di 2,9% PDB, bahkan tanpa kebijakan tambahan seperti work from home (WFH). Selain itu, masih ada Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 420 triliun yang bisa menjadi bantalan kenaikan subsidi Rp 90-100 triliun tersebut.
Menahan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar, memang kebijakan yang strategis. Pengamat energi dari Unpad, Yayan Satyakti mengatakan, menjaga harga BBM tetap stabil berperan penting dalam menahan inflasi dan gejolak ekonomi, terutama saat harga barang impor mulai naik akibat peningkatan biaya logistik global.
Apalagi, ada dampak yang lebih besar akan terjadi jika subsidi dicabut dan harga BBM naik. Tingkat kemiskinan bakal melonjak 5%-10%, bahkan secara ekstrem 15% dari baseline.
Kebijakan tidak menaikkan BBM bersubsidi memang tepat dilakukan. Apalagi, sebelumnya BPH Migas sudah menetapkan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi, hanya 50 liter Pertalite per hari untuk kendaraan pribadi dan kendaraan pelayanan publik, serta 50 liter Solar untuk kendaraan pribadi dan 80 liter untuk angkutan umum.
Kebijakan pembatasan ini tepat, karena penggunaan BBM untuk pribadi rata-rata tak lebih dari 40 liter. Ini sekaligus memperkecil potensi penimbunan.
Yang menjadi persoalan adalah kebijakan menahan BBM nonsubsidi, Pertamina Dex dan Pertamax ke atas. APBN mungkin tak terganggu, karena menurut Purbaya, selisih harga jual dan harga keekonomiannya akan ditanggung Pertamina. Dan, keuangan Pertamina cukup mampu untuk menanggung selisih harga tersebut.
Nah, persoalannya sampai kapan Pertamina bisa bertahan? Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, Pertamina belum menaikkan harga BBM karena masih punya stok lama. Mungkin, Pertamina hanya bisa menahan harga BBM dalam hitungan minggu. Kalau tidak, mereka akan mengalami bleeding.
Sejak awal, masyarakat memang harus melihat kebijakan menahan harga BBM nonsubsidi ini sebagai penundaan sementara. Bagaimana pun penambahan kompensasi ke Pertamina tetap akan membebani APBN, dan semakin lama semakin berat.
Apalagi sampai saat ini belum ada tanda-tanda perang bakal selesai, meski Presiden Trump berulang kali sesumbar segera mengakhirinya. Pasti Pertamina dan pemerintah tak akan mampu menahan beban yang tak diketahui kapan berakhir itu.
Delapan Butir Penghematan
Pemerintah memang sudah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menyelamatkan beban APBN. Di antaranya meluncurkan kebijakan 8 butir penghematan, termasuk kebijakan WFH, pembatasan perjalanan dinas dan rapat, pembatasan kendaraan dinas, serta pemangkasan MBG dari 6 hari menjadi 5 hari seminggu. Semua itu diklaim bisa menghemat Rp 204,4 triliun.
Dari 8 butir kebijakan penghematan itu, yang langsung dikaitkan dengan penghematan energi adalah WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) dan percepatan program biodiesel B50 yang mulai berjalan medio 2026. Program WFH dinilai mampu mengurangi konsumsi BBM sehingga bisa menghemat kompensasi BBM hingga Rp 6,2 triliun.
Sementara pengeluaran BBM masyarakat bisa dihemat Rp 59 triliun. Program B50 diperkirakan bisa menekan konsumsi BBM fosil dan menghemat subsidi hingga Rp 48 triliun.
Penerapan WFH mungkin tak sepenuhnya bisa menghemat konsumsi energi. Memang, kebijakan tersebut diperkirakan bisa menurunkan konsumsi BBM. Banyak negara yang menerapkannya. Badan Energi Internasional atau The International Energy Agency (IEA) menjelaskan WFH bisa memangkas konsumsi BBM mobil 2%-6% di tingkat nasional. Jika WFH dilakukan 3 hari kerja, menurut IEA, konsumsi bensin mobil pribadi dapat berkurang hingga 20%.
Mungkin benar begitu. Namun, dengan penerapan WFH pada hari Jumat bisa jadi tujuan penghematan itu tak sepenuhnya tercapai. WFH hari Jumat menjadikannya peluang untuk bekerja di luar kota karena “libur” akhir pekan menjadi lebih panjang. Kalaupun tetap bekerja di rumah, konsumsi energi tak sepenuhnya dihemat karena konsumsi listrik rumah tangga justru meningkat, meski mungkin tak sebesar penghematan konsumsi BBM.
Bagaimanapun pemerintah sudah berupaya mengambil kebijakan yang tepat untuk memitigasi kenaikan harga minyak dunia. Termasuk 8 butir penghematan, khususnya percepatan B50 dan WFH. Keputusan sedapat mungkin menahan harga BBM subsidi pun tepat. Namun, memberlakukannya untuk BBM nonsubsidi harus dipertimbangkan lagi. Dan, sebetulnya langkah menahan harga BBM nonsubsidi hanyalah penundaan.
Karena itu, masyarakat harus mempersiapkan diri menghadapi kenaikan harga BBM nonsubsidi. Di lain pihak, pemerintah pun harus membuat langkah-langkah pencegahan migrasi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, termasuk memastikan subsidi tepat sasaran. Kebijakan pembatasan 50 liter/hari tak bisa sepenuhnya mencegah migrasi itu. Mungkin perlu juga pembatasan jenis kendaraan yang bisa mengonsumsi BBM bersubsidi.
(Sumber: BDS Alliance) ***
