Pepih Nugraha: Profesor Provokator, Agitasi Akademis
Oleh Pepih Nugraha, kolumnis.
ORBITINDONESIA.COM - Ada perkembangan mencemaskan bagi saya - sebagai jurnalis pensiunan - akhir akhir ini. Beberapa profesor berubah jadi provokator dan para akademisi tak ragu melakukan agitasi.
Nampaknya gelar profesor tidak lagi menjamin kejernihan - akademisi pun semakin tidak hati hati. Mereka hanya memperlihatkan satu hal: nafsu bicara agar dipercaya — bahkan ketika yang disampaikan justru memperkeruh suasana dan memanaskan situasi.
Terbaru, menyangkut Prof. Dr. Saiful Mujani MA. Potongan video ceramah pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), itu kini tengah menuai kontroversi.
Dalam video tersebut, Saiful Mujani melontarkan pernyataan bernada inkonstitusional karena mengajak publik menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Mengajak makar!
Video yang pertama kali ramai dibagikan oleh akun Instagram @leveenia itu memicu perdebatan publik.
Saiful Mujani bukan orang biasa. Dia adalah guru besar, profesor dan ilmuwan politik serius, pendiri lembaga survei besar dan berpengaruh, yang juga terlibat dalam konsultasi politik pemilu.
Sebelumnya, ada Connie Rahakundini Bakrie — juga bergelar profesor, dengan latar pengamat militer dan akses wacana strategis — melontarkan narasi ancaman atau serangan.
Ada juga Siti Zuhro, akademisi, peneliti politik yang lama bergelut dalam kajian demokrasi dan kelembagaan— namun ikut terseret dalam arus pernyataan yang terbaca politis, membikin publik kehilangan salah satu jangkar akademik yang seharusnya menjaga keseimbangan.
Amien Rais — tokoh reformasi, profesor, doktor lulusan Amerika, sekaligus politisi senior — rutin mengeluarkan pernyataan keras, itu bukan lagi sekadar opini yang membawa memori sejarah, beban politik, sekaligus daya mobilisasi.
Kata-kata mereka tidak pernah netral, dan justru karena itu seharusnya lebih terukur. Dan karena mereka bukan orang biasa, standar terhadap mereka seharusnya lebih tinggi.
Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar. Tapi mengapa tokoh sekelas mereka berbicara seperti itu? Apakah pernyataan mereka membantu kita memahami? Atau justru sebaliknya: menambah keruh situasi ?
Dulu, akademisi berbicara dalam bahasa kehati-hatian. Mereka menimbang kata, menjaga jarak, dan menghindari kesimpulan yang terlalu cepat.
Mereka sadar bahwa satu kalimat bisa membentuk cara publik berpikir. Bahwa otoritas ilmiah bukan sekadar hak bicara, tapi beban tanggung jawab.
Kini - panggungnya berubah. Bukan lagi jurnal ilmiah atau ruang seminar, melainkan algoritma. Bukan lagi argumen panjang, melainkan potongan 30 detik. Dalam dunia seperti ini, yang bertahan bukan yang paling akurat, tapi yang paling keras.***
Lalu, apakah para profesor ini ikut menyesuaikan diri? Jika iya, di situlah kegelisahan itu bermula.
Ketika para akademisi menggunakan diksi yang terdengar seperti ajakan menjatuhkan, menggunakan doksi peovokatif - publik tidak lagi mendengar analisis. Publik mendengar sikap. Publik membaca posisi.
Dalam politik yang terbelah, setiap kata akan segera ditempatkan dalam kotak: kawan atau lawan.
Apakah mereka tidak sadar?
Atau justru sangat sadar?
Pada diri setiap ilmuwan tidak mungkin tidak memahami dampak bahasa. Mereka tahu bahwa kata “jatuhkan”, “lawan”, atau “ancaman” bukan sekadar istilah akademik. Itu adalah kata-kata yang hidup di ruang konflik, di kepala publik yang mudah tersulut.
Di sinilah batas itu menjadi kabur: antara kritik dan provokasi, antara analisis dan agitasi.
Barang tentu, akademisi tidak harus steril. Mereka berhak punya sikap. Mereka bahkan wajib mengkritik kekuasaan.
Di sisi lain, demokrasi tanpa kritik adalah sunyi yang berbahaya. Namun kritik yang tidak disiplin justru melahirkan kebisingan baru.
Masalahnya bukan pada keberanian mereka berbicara. Masalahnya pada cara mereka memilih kata. Diksi bahasa. Pada ketidakpekaan terhadap bagaimana publik akan menafsirkan. Pada kegagalan menjaga jarak antara ilmu dan emosi.
Apakah ini sekadar gaya komunikasi?
Atau tanda bahwa sebagian akademisi telah bergeser — dari penjernih akal menjadi pemain dalam arena yang sama dengan politisi?
Jika iya, maka publik berada dalam posisi yang sulit. Kita diajari untuk percaya pada otoritas ilmiah. Tapi ketika otoritas itu berbicara dengan nada yang sama seperti aktor politik, kepercayaan itu mulai retak.
Kita kembali bertanya:
Di era media sosial, para akademisi tidak lagi cukup puas menjelaskan. Mereka mulai tergoda untuk memengaruhi.
Dan jika itu yang terjadi, maka persoalannya bukan pada siapa yang menang atau kalah dalam politik. Persoalannya adalah siapa yang masih menjaga kejernihan di tengah keramaian.
Karena semakin tinggi otoritas seseorang, semakin besar pula kewajiban untuk menahan diri.
Bukan mengeraskan suara, melainkan menjernihkan makna.
Dan ketika yang paling berpendidikan pun lupa untuk mawas diri, publiklah yang harus menanggung akibat dari kebisingan itu.
