Dimas Supriyanto: Pemimpin Keras Kepala
Oleh Dimas Supriyanto, wartawan senior
ORBITINDONESIA.COM - Setiap kali seorang presiden bersikukuh pada kebijakannya, kita mendengar vonis yang sama, diucapkan dengan nada setengah ilmiah, setengah jengkel: keras kepala atau kepala batu. Prabowo Subianto disebut begitu. Joko Widodo pun pernah mendapat predikat itu.
Jauh sebelumnya, Ali Sadikin sudah lebih dulu mendapat cap “koppig” — keras kepala — ketika mengubah wajah Jakarta dengan cara-cara yang tak selalu populer. Bung Karno yang menyebut itu.
Pertanyaannya sederhana: apakah ini cacat karakter, atau justru bagian dari paket kekuasaan?
Dalam literatur psikologi politik, istilah “kepala batu” terdengar terlalu kasar. Para akademisi memilih istilah yang lebih sopan: "cognitive rigidity", kebutuhan akan kepastian, atau sekadar "overconfidence bias".
Philip E. Tetlock, dalam "Expert Political Judgment", menunjukkan bahwa para pengambil keputusan di level tinggi memang cenderung bertahan pada keyakinannya, bahkan ketika kritik berdatangan.
Bukan karena mereka tuli, tapi karena mereka sadar satu hal: keputusan mereka bukan bahan diskusi warung kopi. Ia adalah keputusan yang akan menagih harga — politik, ekonomi, bahkan sejarah.
Di sinilah ironi itu lahir. Sifat yang sama bisa dipuja atau dihina, tergantung hasil akhir.
Ketika kebijakan berhasil, kita menyebutnya tegas, visioner, berani melawan arus.
Ketika gagal, kosakatanya berubah: keras kepala, anti kritik, otoriter.
Tidak ada yang berubah dari orangnya — yang berubah hanya hasilnya.
Maka tudingan “kepala batu” sering kali lebih mencerminkan posisi si penuduh ketimbang objek yang dituduh.
PARA pengamat, analis, dan komentator publik hidup di ruang tanpa risiko langsung. Mereka bebas mengoreksi, mengkritik - bahkan mencibir - tanpa harus menanggung konsekuensi dari keputusan yang mereka sarankan.
Mereka tidak perlu memilih di antara dua opsi buruk. Mereka cukup mengomentari setelah pilihan diambil.
Lalu muncul pertanyaan yang jarang diajukan: pemimpin itu harus mendengar siapa?
Semua orang ingin didengar. Partai, relawan, pengusaha, akademisi, aktivis, bahkan sesama elite yang diam-diam menunggu kegagalan.
Jika seorang presiden benar-benar mendengar semuanya, ia bukan sedang memimpin — ia sedang menunda keputusan.
Dalam teori 'groupthink' yang dikenalkan Irving Janis, terlalu banyak kompromi justru bisa menghasilkan keputusan buruk, karena semua orang ingin terlihat sepakat, bukan benar.
Jadi, kita menghadapi dilema klasik: terlalu keras, dituduh otoriter. Terlalu lunak, dianggap tidak punya arah.
SEJARAH dunia memberi contoh yang nyaris klise. Charles de Gaulle keras kepala menjaga kedaulatan Prancis. Lee Kuan Yew dikenal nyaris tak tergoyahkan dalam membangun Singapura. Margaret Thatcher bahkan menjadikan keteguhannya sebagai identitas politik.
Mereka semua, pada masanya, dituduh keras kepala. Hari ini, sebagian dari mereka justru diajarkan sebagai model kepemimpinan.
Apakah ini berarti keras kepala adalah syarat menjadi pemimpin besar? Tidak sesederhana itu. Keras kepala hanyalah alat—ia bisa menjadi fondasi keteguhan, atau jebakan ego.
Di sinilah garis pembeda yang sesungguhnya: apakah seorang pemimpin tetap pada pendiriannya setelah mendengar semua argumen, atau ia menolak mendengar sejak awal?
Yang pertama adalah keteguhan. Yang kedua adalah kesombongan.
Publik sering tidak punya akses untuk membedakan keduanya. Yang terlihat hanya permukaan: keputusan yang tidak berubah.
Padahal proses di baliknya —perdebatan, data, tekanan, kompromi yang gagal — sering kali tersembunyi dari ruang publik.
Maka label “kepala batu” menjadi jalan pintas. Cepat, mudah, dan terdengar cerdas.
Tapi apakah itu membantu kita memahami kepemimpinan? Atau justru menyederhanakan sesuatu yang kompleks?
Di situlah kepemimpinan diuji. Bukan di telinga yang mau mendengar, tapi di keberanian untuk memilih—dan menanggung akibatnya. ***
