Dimas Supriyanto: Membaca "The Economist"
Oleh Dimas Supriyanto, jurnalis senior
ORBITINDONESIA.COM - Generasi muda Indonesia - yang baru melek media internasional, mudah terjebak dalam apa yang bisa disebut "kolonialisme epistemik" — bukan dijajah secara fisik, tetapi dijajah dalam cara berpikir tentang apa yang dianggap "pengetahuan yang sah."
Mekanisme "kolonialisme epistemik" sederhana namun kuat. Bahwa bahasa Inggris adalah akses ke "dunia luas". Bahwa media berbahasa Inggris artinya "media yang objektif dan terpercaya". Sedangkan media lokal "terbatas, bias, tidak canggih".
Padahal - yang terjadi sebenarnya adalah perpindahan otoritas, bukan perpindahan kebenaran.
Dan karena itu, para pembaca muda media internasional sering masuk dalam tiga jebakan:
Pertama - Jebakan prestise bahasa.
Karena membaca dalam bahasa Inggris terasa seperti pencapaian intelektual, kontennya ikut mendapat aura kebenaran. Ini bukan soal isi — ini soal medium yang memberikan "ilusi objektivitas".
Kedua — Jebakan universalisme palsu, dengan menganggap perpektif "The Economist", "Financial Times", "New York Times" adalah perspektif manusia pada umumnya — bukan perspektif kelas tertentu, dari negara tertentu, dengan kepentingan tertentu.
Ketiga — Jebakan tidak ada alternatif. Generasi muda ini sering tidak tahu bahwa ada tradisi intelektual kritis yang kuat dari Global South — dunia belahan selatan - yang membaca realitas dengan kerangka berbeda.
Maka - tanpa antipati pada media Barat, seharusnya ada kewaspadaan untuk selalu bertanya:
- Siapa yang menulis ini?
- Untuk pembaca mana?
- Kepentingan apa yang dilayani?
- Apa yang tidak ditulis?
- Ada perspektif apa lagi tentang hal yang sama?
Hal yang belum diketahui oleh pembaca muda Indonesia, “The Economist” adalah media kaum intelektual Anglo-Saxon yang sejak abad ke-19 membawa misi ideologis tertentu: liberalisme pasar, globalisasi, dan tata dunia berbasis kapitalisme modern.
Selama 183 tahun sejak terbit pertamanya di September 1843, media ini melayani kaum terdidik di era global: investor, diplomat, akademisi, birokrat internasional, dan elite pembuat kebijakan.
Karena itu, membaca "The Economist" bukan untuk ditelan mentah, tetapi untuk memahami: bagaimana dunia Anglo-Amerika membaca Indonesia.
Dengan tiras 1,6 juta di pasar internasional kini - “The Economist” adalah media yang melayani kepentingan stabilitas global, kapitalisme liberal, dan asumsi bahwa model Barat modern adalah arah sejarah manusia. Mereka obyektif dalam data, tetapi tidak netral dalam "world view".
Sebenarnya semua media besar dan media Barat begitu. Mereka memuji negara yang dekat dengan pasar bebas, mengritik negara yang terlalu nasionalistik atau proteksionis. Mereka mewaspadai tokoh populis seperti Jokowi dan Prabowo dan memegang erat para teknikrat modernis.
Jurnalis ekonomi senior di sini mengingatkan bahwa analisis “The Economist” kerap arogan dan sangat tajam. Tapi sering gagal memahami kompleksitas budaya lokal - meski datanya benar.
Bagi mereka yang terpukau dan terhibur oleh liputan “The Economist” - ketahuilah - bahwa media ini kerap keliru dalam meliput Asia.
Pada edisi Mei 2004, “The Economist” meramalkan China akan bangkrut, dengan menulis “The great fall of China? If China's soaring economy has a hard landing, the rest of the world will feel the bump” - (Kejatuhan besar Tiongkok? Jika ekonomi Tiongkok yang sedang melambung tinggi mengalami pendaratan keras, seluruh dunia akan merasakan dampaknya).
Nyatanya, baru-baru ini Amerika yang datang kepada China. Bukan sebaliknya.
Mei 2019 - lagi-lagi Mei - media ini pernah menulis Narendra Modi menjadi ancaman demokrasi. “Under Narendra Modi, India’s ruling party poses a threat to democracy”. (Di bawah kepemimpinan Narendra Modi, partai penguasa India menimbulkan ancaman bagi demokrasi).
“Voters should turf it out, or at least force it to govern in coalition”. (Para pemilih harus menggulingkannya, atau setidaknya memaksanya untuk memerintah dalam koalisi).
Tak cukup di situ, pada September 2019 kembali menuduh Modi mengancam demokrasi: “Narendra Modi is damaging India’s economy as well as its democracy. (Narendra Modi merusak ekonomi India sekaligus demokrasinya). "The country at last has a leader with the power and the incentives to push through big reforms. But he is not acting" (Negara ini akhirnya memiliki seorang pemimpin dengan kekuasaan dan insentif untuk mendorong reformasi besar. Tetapi dia tidak bertindak).
Pada kenyataannya, Narendra Modi secara konsisten diakui sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling populer dan memiliki tingkat persetujuan publik (approval rating) tertinggi. Jajak pendapat global menempatkannya di peringkat teratas dengan angka dukungan mencapai angka 77%
Dan kini Mei 2026, "The Economist" lagi lagi melontarkan sinyalemennya dengan judul sensasional : "Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy" (Presiden Indonesia membahayakan ekonomi dan demokrasi). “Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian “ (Prabowo Subianto terlalu boros dan terlalu otoriter).
Media ini memakai istilah seperti "spendthrift" (boros) dan “otoritarian” kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Dua istilah itu sebenarnya lebih nampak sebagai ketakutan utama dunia finansial global: negara terlalu agresif memakai fiskal, negara terlalu kuat mengendalikan politik.
Bagi mereka, stabilitas terbaik adalah: fiskal disiplin, oposisi keras, institusi saling menyerang, negara tidak terlalu dominan. Agar mudah dikendalikan asing (mereka). "Itu perspektif khas liberal Anglo-Saxon, " kata senior saya itu.
Selain menuding belanja negara yang dinilai terlalu besar dan berpotensi membebani fiskal negara dan meningkatnya campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi nasional (koperasi desa) "The Economist" menuduh peran militer yang disebut semakin menguat di ruang sipil - menganggap, oposisi politik dan demokrasi Indonesia semakin melemah di bawah pemerintahan Prabowo.
Di sinilah banyak media Barat dan utamanya "The Economist" gagal memahami konteks Asia.
Mereka sering mengira: politik yang terlalu tenang = demokrasi melemah. Padahal di Asia, termasuk Indonesia pasca-Reformasi, publik justru lelah dengan konflik permanen.
Setelah 20 tahun gaduh politik, masyarakat lebih menghargai efektivitas pemerintahan dibanding pertengkaran elite yang tak selesai-selesai.
"The Economist" nampaknya tidak memahami betapa brutalnya demokrasi di Indonesia. Media sosial Indonesia nyaris menjadi ruang tanpa rem: presiden dihina, keluarga presiden diserang, kebijakan dicemooh, aparat dituduh, rumor liar beredar, fitnah dan disinformasi bercampur dengan kritik sah. Dan semuanya berlangsung terbuka setiap hari.
Dalam negara yang benar-benar otoriter, pola seperti ini biasanya tidak bertahan lama. Negara akan memblokir platform, menangkap oposisi utama, membreidel media, membatasi internet, atau menggunakan hukum secara telanjang untuk membungkam kritik.
Indonesia belum berada di titik itu. Bahkan ironisnya, salah satu problem Indonesia justru sebaliknya terlalu banyak kebisingan politik sehingga energi nasional habis untuk pertengkaran terus-menerus. ***
