ORBITINDONESIA.COM - Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan (PDIP) Nasyirul Falah Amru akrab disapa Gus Falah menegaskan, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) adalah organisasi yang sejalan dengan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno alias Bung Karno.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 5 Mei 2023, Gus Falah mengatakan, pendiri Perti Syekh Sulaiman Arrasuli adalah salah seorang ulama yang menegaskan keabsahan Presiden Soekarno.

"Setelah merdeka, Bung Karno itu ditetapkan sebagai Presiden tidak melalui pemilihan umum, muncul lah perdebatan keabsahan beliau. Syekh Sulaiman Arrasuli menegaskan Bung Karno sah sebagai Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Bima Arya Sugiarto: Ganjar Pranowo Kandidat Kuat di Internal PAN

Penegasan itu disampaikan Gus Falah ketika menghadiri Milad ke-95 Perti yang mengusung tema “meneguhkan khittah, menjaga persatuan, menuju Indonesia emas, di Auditorium Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat.

Gus Falah yang juga Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) ini menjelaskan, fakta sejarah lain menyebut, ketika pemimpin Perti K.H. Sirajuddin Abbas menegaskan bahwa pemberontakan PRRI adalah jalan yang salah. Hal itu ditegaskan sang kiai dalam Konferensi Perti di pertengahan tahun 1963.

Sebagai tokoh Islam dari Sumatera Barat, K.H Sirajuddin menegaskan, PRRI yang basis gerakannya di Sumatra Barat, telah durhaka kepada Kepala Negara yang ditetapkan ulama-ulama Islam.

"Beliau (KH Sirajuddin) sepakat dengan NU, bahwa Bung Karno adalah waliyul amri bis syawkah dan ulil amri yang harus ditaati. Sehingga beliau pun menolak pemberontakan," ungkap Ketua Tanfidziyah PBNU itu.

Karena sikap-sikap itulah, Gus Falah mengungkapkan Perti dikenal khalayak sebagai “benteng Islam” nya Bung Karno.

"Kami di Bamusi dan PDIP sangat memahami fakta sejarah ini, ketika pendiri dan ulama Perti bersinergi dengan Bung Karno dalam menjaga negeri ini," katanya menegaskan.

Dia pun berharap semoga Milad ke-95 Perti dapat menambah gairah perjuangan dalam berkontribusi bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ***