ORBITINDONESIA - Setelah kebijakan kenaikan harga BBM diberlakukan, kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat semakin berat. Tapi PT Pertamina (Persero) tetap memberikan kompensasi kepada direksi dan komisaris sebesar total Rp446 miliar.

Jumlah tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Pertamina Tahun 2021 (nominal dalam ribuan US$), yang berbunyi: "Manajemen kunci adalah Direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam Perusahaan. Kompensasi yang dibayar dan TERUTANG pada manajemen kunci dan Dewan Komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 masing-masing sebesar US$14.773 dan US$16.048 (2020: US$27.828 dan US$11.064).

Jika dirupiahkan dengan kurs Rp14.500, total kompensasi untuk direksi Pertamina sebesar Rp214,2 miliar. Bila dibagi untuk enam direksi, setiap orang mendapat rata-rata Rp35 miliar.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Baca Juga: Selama Musim 2021/2022 Juventus Rugi 250 Juta Euro

Sementara itu total kompensasi untuk komisaris sebesar Rp232,6 miliar. Bila dibagi tujuh komisaris, setiap orang mendapat rata-rata Rp33 miliar.

Keenam direksi Pertamina adalah Nicke Widyawati (dirut), Iman Rachman, Emma Sri Martini, M. Erry Sugiharto, Mulyono, dan Dedi Sunardi.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

Ketujuh komisaris Pertamina adalah Basuki Tjahaja Purnama (komut), Pahala Nugraha Mansury, Alexander Lay, Ahmad Fikri Assegaf, Ego Syahrial, Heru Pambudi, dan Iggi Haruman Achsien.

Pemberian kompensasi---berupa bonus, tantiem, dsb---kepada direksi dan komisaris Pertamina tersebut menunjukkan tidak adanya empati dan sense of crisis terhadap situasi negara dan masyarakat saat ini.

Baca Juga: Tidak Cuma Bus, Tarif Angkutan Laut Juga Naik 20 Persen sejak Harga BBM Naik

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Kontribusi para anggota direksi dan komisaris tersebut bagi perbaikan kondisi Pertamina secara khusus maupun masyarakat secara umum juga masih perlu dipertanyakan.

Sebagai pemegang 100% saham Pertamina, pemerintah seharusnya membatalkan kebijakan pemberian kompensasi untuk tahun 2021 dan 2022.

Bila serius memperhatikan nasib masyarakat dan melakukan penghematan, kebijakan moratorium kompensasi bagi direksi dan komisaris Pertamina selayaknya diberlakukan.

Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma

Salam.

(Copas FB Agustinus Edi Kristianto)***