ORBITINDONESIA – Mantan Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari memberi pencerahan tentang tata kelola anggaran daerah agar tidak mengalami defisit yang bisa menyebabkan tertundanya kebutuhan belanja wajib seperti gaji perangkat desa sampai berbulan-bulan lamanya.

Pencerahan Zaiful Bokhari ini disampaikan menjawab pertanyaan OrbitIndonesia secara tertulis, Jumat 16 September 2022 di Jakarta menyikapi dugaan defisit anggaran di Kabupaten Lampung Timur, sehingga gaji 264 orang perangkat desa tertunda sampai dua triwulan atau enam bulan berjalan.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Zaiful Bokhari menyebut sumber keuangan suatu daerah Lampung Timur berasal dari antara lain dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil minyak dan gas, dana bagi hasil kendaraan bermotor, pendapatan asli daerah pajak bumi dan bangunan, tambang, perikanan budidaya, perikanan tangkap.

Baca Juga: KH Said Aqil Siroj Bergabung di Kubu Hary Tanoesoedibyo

Sumber keuangan tesebut, menurut Zaiful Bokhari, sudah cukup untuk membiayai daerah Lamoung Timur bila dioptimalkan dan dikelola secara profesional transparan tanpa kepentingan tertentu.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

“Dari sumber-sumber tersebut, kita mampu berdiri di atas kaki sendiri,” kata Zaiful Bokhari.

Dalam tata kelola kuangan, kata Zaiful Bokhari, harus jelas antara belanja wajib dan pilihan.

Belanja wajib meliputi gaji, keperluan alat tulis kantor, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sedangkan belanja pilihan meliputi hibah dan bantuan sosial.

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Baca Juga: KPK Sebut Lukas Enembe Punya Aliran Dana ke Kasino, Jumlahnya Fantastis

“Belanja pilihan harus sesuai peraturan. Tidak boleh secara terus-menerus. Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.”

“Di Lampung Timur ini sekarang sudah berbeda. Banyak bantuan hibah dan sosial kemudian lupa belanja wajibnya.”

Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma

“Dan dalam menyusun RPJM maupun RPJP harus sejalan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.”

“Lagi-lagi, program perencanaan ini bisa terwujud bila ada sumber daya manusianya yang harus profesional.”

Baca Juga: Ketua Forum Kepala Desa se Pasir Sakti Ucapkan Terima Kasih kepada Bupati dan DPRD Lampung Timur

Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan

Terakhir Zaiful Bokhari melihat, belum dibayarkannya gaji perangkat desa sampai berbulan-bulan lamanya, karena ada yang salah sangat mendasar dalam mengelola sumber keuangan tersebut.

“Orang-orang yang tidak kompeten, apalagi baru didatangkan dari luar Lampung Timur tidak akan tahu sumber di daerahnya. Apalagi, mereka tidak pernah tinggal atau menginap di Lampung Timur,” kata Zaiful Bokhari.

Zaiful Bokhari melihat, anggaran daerah akan lebih tidak sehat lagi apalabila pejabat baru yang menempati posnya masih memiliki hubungan kekerabatan, karena cenderung tidak transparan dalam tata kelola pemerintahan dan keuangannya.

Baca Juga: Dugaan Operasi Tangkap Tangan Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Gelandang 3 Pejabat Maluku Utara ke Jakarta

“Inilah yang menurut saya sangat mendasar dan perlu perhatian dari pemerintah pusat termasuk aparatur penegak hukum.” ***