ORBITINDONESIA.COM - Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pelarangan truk sumbu tiga yang mengangkut air minum kemasan galon dengan menyesuaikan saja terhadap kondisi kemacetan jalan saat musim lebaran nanti.

DPR mengkhawatirkan, pelarangan terhadap truk tersebut justru akan menyebabkan terjadinya kelangkaan air minum di masyarakat.

"Truk sumbu tiga untuk mengangkut air minum galon itu harus diizinkan juga beroperasi seperti juga terhadap sembako, BBM, hewan, ternak, dan lain-lain," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Iqbal.

Baca Juga: Liga Inggris: Sheffield United Jadi Tim Pertama yang Terdegradasi

Baca Juga: Sejarah Hari Bawa Bekal Nasional 12 April, Berawal dari Brand Multinasional yang Dapat Diikuti Anak dan Dewasa

"Pasalnya, air minum itu juga merupakan kebutuhan vital masyarakat. Jadi, sangat aneh jika tidak diijinkan beroperasi," ujarnya.

Menurutnya, tidak semudah itu untuk meminta perusahaan mengubah skema pengangkutan dari truk besar ke truk kecil. Perusahaan juga akan mengeluarkan ongkos dan jumlah truk yang lebih banyak untuk mengangkutnya.

Baca Juga: Liga 1: Persib Bandung Pastikan Masuk ke Championship Series

"Kemacetan di jalan malah akan bertambah parah jika banyak truk-truk kecil yang beroperasi di jalan saat lebaran nanti. Sementara, pemerintah kan ingin agar jalannya tidak macet," ucapnya.

Untuk itu, dia berharap pemerintah segera mempertimbangkan kembali pelarangan operasional bagi truk sumbu tiga yang mengangkut air kemasan galon.

Baca Juga: Badak Jawa di Ujung Tanduk, Langkah Mundur Konservasi di Ujung Kulon

Baca Juga: Megawati Sampaikan Surat Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan ke Mahkamah Konstitusi: Semoga MK Bukan Ketok Palu Godam

Dia menyarankan agar pemerintah tetap mengijinkannya tetap beroperasi dengan mengaturnya sesuai kondisi jalan pada saat lebaran nanti. "Saya khawatir dampaknya di masyarakat yaitu kekurangan pasokan air galon dan harga air jadi mahal," katanya.

Anggota Komisi V lainnya dari Fraksi Geridra, Novita Wijayanti, juga menyampaikan hal serupa. Dia mengatakan mumpung masih ada waktu, pemerintah sebaiknya segera merevisi atau mengkaji ulang aturan SKB yang sudah dibuat.

Dia juga mengingatkan pemerintah agar peristiwa kelangkaan air galon yang terjadi sebelum tahun 2017 dulu tidak terjadi lagi saat lebaran tahun ini.

Baca Juga: Presiden Jokowi Menikmati Libur Idulfitri Bersama Cucunya di Objek Wisata Satwa Deli Serdang

"Jika sejak 2017 sampai 2022 lalu air galon boleh diangkut menggunakan truk sumbu tiga selama masa arus lebaran, menjadi aneh jika tahun ini tidak dibolehkan," tukasnya.

Baca Juga: Meski Orang Coba Membenturkan, Hanya Ganjar yang Ada di Hati Jokowi

Menurut Novi, adalah fakta di industri bahwa hampir semua angkutan air minum galon itu menggunakan truk sumbu tiga.

Baca Juga: Todung Mulya Lubis: TPN Ganjar-Mahfud Minta Mahkamah Konstitusi Hadirkan Kapolri Dalam Sidang PHPU Pilpres

“Jadi, tidak mungkin industri menggantinya dalam sekejap. Apalagi jumlah truk yang dibutuhkan bisa naik sampai 150 persennya. Jadi dijinkan saja beroperasi sambil diatur saja melihat kondisinya nanti pada saat lebaran,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dia juga mengkhawatirkan jika air galon itu diangkut dengan menggunakan truk-truk kecil maka jumlah yang dibutuhkan akan banyak sekali dan malah berpotensi membuat kemacetan jalan yang lebih parah. “Yang ada akan mengular di jalanan,” cetusnya.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), HA Bakrie, bahkan mengatakan kalau mengangkut air itu sama saja dengan mengangkut minyak dan BBM, di mana yang diperlukan adalah kendaraan-kendaraan besar.

Baca Juga: Sidang Komite Disiplin PSSI: Persita Tangerang, Persebaya Surabaya, PSS Sleman Didenda Seratusan Juta

Baca Juga: Catat Biasakan 3 Hal Ini Bikin Puasa Kamu Tetap Bugar di Ramadhan 2023, Dijamin Anti Lemas Pas Hari Lebaran

"Hal itu karena mengangkut air galon itu akan menjadi lebih aman untuk keselamatan lau lintas jika menggunakan truk besar, Jika menggunakan kendaraan kecil malah lebih rwan," katanya.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama, juga mengatakan kegiatan momen lebaran tidak boleh mengganggu aktivitas distribusi logistik.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Karena, menurutnya, peniadaan distribusi barang atau logistik itu akan menyebabkan kelangkaan barang di daerah-daerah yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang memicu inflasi.

“Intinya, kelancaran mudik tetap menjadi perhatian utama, tapi ketersediaan dan distribusi logistik juga tidak boleh diganggu,” ujarnya.

Baca Juga: Netizen Terus Bongkar Kelakuan Petugas Bea Cukai yang Brengsek

Baca Juga: DKI Jakarta Temukan Ratusan Penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tidak Sesuai Data

Karena, menurutnya, jika logistik terganggu, apalagi yang terkait kebutuhan sehari-hari termasuk aktifitas pembangunan, itu juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan bisa mempengaruhi kinerja ekonomi dan inflasi.

Jadi, lanjutnya, distribusi logistik ini juga harus dipastikan tidak boleh terhenti selama musim lebaran nanti.

“Jadi, jangan sampai terjadi inflasi karena ketika barang tidak bisa didistribusikan karena numpuk di gudang utama atau masih di pabrik, kemudian di masyarakat menjadi tidak tersedia. Itu kan akan membuat harganya menjadi naik dan akan menimbulkan inflasi,” katanya. ***