DECEMBER 9, 2022
Orbit Indonesia

BSI Kena Serangan Siber 3 Hari, Hancurkan Reputasi Bank Syariah Plat Merah Indonesia

image
Ilustrasi problem serangan siber di BSI

 

ORBITINDONESIA.COM - Layanan BSI atau Bank Syariah Indonesia dalam 3 hari terakhir sejak Senin, 8 Mei sampai Rabu 10 Mei 2023 mengalami error.

Error tersebut terbilang sangat lama dan sampai sekarang Rabu, 10 Mei 2023 belum sepenuhnya pulih. Publik akhirnya menjadi ramai dan heboh akibat tidak bisa diaksesnya sistem perbankan BSI.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Dari internet banking, mobile banking sampai layanan ATM BSI semua tidak bisa diakses oleh nasabah BSI.

Baca Juga: Iyyas Subiakto: Saat Ini Kita Sedang Menjadi Pasien Politik Prabowo dan Anies

Kemarahan publik tersebut sangat beralasan, apalagi belum ada pernyataan resmi dari pihak BSI apa penyebab error tersebut. Pernyataan datang dari Erick Thohir di Labuhan Bajo disela-sela KTT ASEAN 2023.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

Menteri BUMN tersebut menjelaskan adanya serangan siber terhadap sistem teknologi BSI yang merupakan bank syariah terbesar berpelat merah.

Tumbangnya sistem BSI yang berlangsung dalam waktu yang lama tersebut memunculkan kekhawatiran tidak secure-nya sistem teknologi seluruh perbankan plat merah.

Instansi pemerintah dan perusahaan BUMN sudah sering mendapatkan serangan siber. Sebut saja Situs web Kementerian Hukum dan HAM, misalnya, pernah disusupi konten judi di laman websitenya.

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Baca Juga: SEA Games 2023: Kandaskan Filipina, Timnas Bulu Tangkis Putri Indonesia Melaju ke Final

Serangan siber juga terjadi terhadap beragam situs web pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kota/kabupaten. Begitu juga situs web milik perguruan tinggi negeri. Namun tidak sampai menganggu layanan publik dari instansi tersebut.

Namun, serangan terhadap perbankan BSI sudah benar-benar mengganggu kenyamanan dan layanan publik terutama daerah seperti Aceh dan para nasabah pecinta bank dengan sistem syariah.

Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma

Error layanan digital perbankan selama 3 hari merupakan permasalahan yang terparah dalam sejarah perbankan Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengagungkan keuangan digital, begitu juga dengan otoritas jasa keuangan dan BI. Keduanya gencar sekali mempromosikan kehandalan keuangan digital. OJK berkomitmen menyiapkan ekosistem perbankan yang berbasis keuangan digital.

Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Video KPK Tetapkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Sebagai Tersangka Kasus Proyek Jalan

Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan

Bahkan BI berinvestasi triliun rupiah membangun sistem keuangan digital yang dikenal BI FAST dimana semua transaksi keuanga di-settle dalam hitungan detik antar bank, antar platform dan antar batas daerah.

Namun apa yang terjadi dengan perbankan plat merah BSI adalah tamparan telak terhadap penyelesaian serangan siber di perbankan nasional. Ini menunjukan tidak efisien, tidak optimal dan tidak sigap sistem IT perbankan syariah plat merah Indonesia

Refleksi dari serangan siber tersebut adalah sejauh mana keandalan dan kepatuhan tata kelola sistem teknologi perbankan plat merah. Apalagi BSI adalah perbankan plat merah hasil merger seluruh bank syariah dan unit syariah milik BUMN.

Baca Juga: Dugaan Operasi Tangkap Tangan Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Gelandang 3 Pejabat Maluku Utara ke Jakarta

Error layanan keuangan BSI adalah persoalan reputasi bank syariah plat merah Indonesia. Bila reputasi rusak, seharusnya ada pihak yang bertanggungjawab dan berani tampil kedepan meminta maaf kepada publik.

Baca Juga: Wahyu Sutono: Biarkan Jokowi Jadi Diri Sendiri

Anehnya, sampai 3 hari ini pihak BSI, maupun pihak Regulator sistem pembayaran BI dan OJK serentak berdiam diri, tidak berani menjelaskan apa penyebab dan siapa yang bertanggungjawab atas serangan siber tersebut.

Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota

Dalam perspektif kebijakan publik, ini adalah hal yang tidak dapat dicontoh dimana semua pihak berlepas diri atas kejadian error ini dan tidak ada yang berani bertanggungjawab untuk tampil kedepan menjelaskan ini tanggungjawabnya.

Ampun!

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute dan Staf Pengajar FEB UPNVJ ***

Berita Terkait