ORBITINDONESIA.COM - Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) kota Depok, Roy Pangharapan, mengingatkan kepada pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk menerima semua siswa miskin yang mendaftar sekolah negeri di Depok, Jawa Barat.

Dalam rilis yang dibagikan ke media di Depok akhir pekan ini, Roy Pangharapan mengungkapkan, seperti tahun-tahun sebelumnya, DKR kembali menerima aduan masyarakat yang anaknya belum mendapatkan sekolah negeri.

"Padahal berbagai jalur yang ada telah dicoba, namun tetap gagal untuk masuk sekolah negeri," kata Roy Pangharapan.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Baca Juga: Prediksi Skor Persija Jakarta Melawan Bhayangkara FC di Pekan Ketiga BRI Liga 1, 3 Angka Perdana Kedua Tim

"Ya kami sangat prihatin, melihat setiap tahun PPDB SMA SMK dikota Depok selalu bermasalah," kata Roy.

Menurut Roy, seharusnya pemerintah dapat belajar dari tahun tahun sebelumnya, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. "Pertanyaanya, memang ada apa Pemerintah Jawa Barat tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB SMA SMK?" tanya Roy.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

Sebetulnya masalah ini sederhana, kalau Dinas Pendidikan Jawa Barat mau berbenah, khususnya carut marut persoalan PPDB di SMA/SMK Negeri di Depok.

"Regulasinya sangat mendukung, bahwa minimal 15 persen untuk siswa miskin di terima di sekolah negeri. Artinya, bahwa lebih dari 15 persen sangat boleh," tegas Roy.

Baca Juga: Prediksi Skor Pekan Ketiga BRI Liga 1 antara PSIS Semarang Melawan Persebaya Surabaya

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Menurutnya, para orang tua siswa dari keluarga mampu pasti memaklumi jika sekolah negeri menambah penerimaan untuk para siswa miskin. Mereka yang berpunya bisa sekolah di swasta, dengan kemampuan finansialnya tersebut.

"Pastilah mereka maklum, jika sekolah negeri yang disubsidi oleh Pemerintah, diutamakan siswa dari masyarakat yang tidak mampu," imbuh Roy.

DKR sendiri menerima aduan dari masyarakat berjumlah 32 siswa, yang terdiri dari SMA 3 berjumlah 3 siswa, SMA 4 berjumlah 3 siswa, SMA 5 berjumlah 2 siswa, SMA 13 berjumlah 2, dan SMA 14 berjumlah 8 siswa. Selanjutnya untuk SMK 1 ada 2 siswa, SMK 2 ada 6 siswa, dan SMK 3 ada 5 siswa.

Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma

DKR berharap agar pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, untuk segera melakukan intervensi agar semua bisa sekolah. "Mohon Pak Gubernur, Kang Emil segera intervensi agar siswa bisa segera mendapatkan sekolah," pungkas Roy.

Baca Juga: Hujan Kartu Merah Warnai Kemenangan Bali United atas Madura United di Pekan ke 3 BRI Liga 1

Roy mengingatkan, sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 612 triliun pada 2023.

Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan

“Pada 2023, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp612 triliun atau sekitar 40 miliar dolar AS,” katanya melalui video, dalam diskusi pada acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) di Badung, Bali.

Menurut konstitusi, Menkeu Sri mengatakan Pemerintah Indonesia harus membelanjakan 20 persen dari anggaran untuk pendidikan. Anggaran ini dialokasikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Hal ini untuk menunjukkan bahwa struktur pengelolaan pendidikan, dari pendidikan dasar sampai sekolah menengah atas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya.

Baca Juga: Dugaan Operasi Tangkap Tangan Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Gelandang 3 Pejabat Maluku Utara ke Jakarta

Baca Juga: Ramadhan Sananta Bawa Persis Solo Raih Kemenangan Perdana Atas Borneo FC di Pekan Ketiga BRI Liga 1

Sebagian besar anggaran pendidikan, sambungnya, dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah, karena komposisi demografi Indonesia yang masih didominasi oleh usia muda.

Dia menyebutkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara terorganisir, serta bertanggung jawab atas pengeluaran pendidikan dasar menjadi sangat penting.

Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota

Dia mengungkapkan prioritas Indonesia pada peningkatan pendidikan. Seperti membangun bangunan fisik di sejumlah sekolah yang ada di Indonesia menjadi sebuah pencapaian dalam 20 tahun terakhir.

“Ini benar-benar merupakan tantangan besar, mengingat bahwa kita sangat besar secara geografis dan populasi yang tidak merata,” tuturnya.

Baca Juga: UU Kesehatan Ijinkan Nakes Asing Masuk Indonesia, Indikasinya Liberalisasi Tenaga Kesehatan? Ini Penjelasannya

Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju

Dia menyebutkan, sejak 2005, pemerintah juga memperkenalkan bantuan yang langsung diberikan kepada sekolah atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain itu, sambungnya, bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan rentan, pemerintah juga telah memberikan beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang dimulai sejak 2014.

Dengan hal tersebut, angka pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan substansial dengan peningkatan pendaftaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 35,18 menjadi 35 ,28 persen, Sekolah Dasar (SD) dari 27,2 menjadi 29,10 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 82,6 menjadi 95,9 persen, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 52,8 menjadi 73,15 persen. ***