DECEMBER 9, 2022
Orbit Indonesia

Tentara dan Polisi Tangkapi Mahasiswa yang Ingin Demo Politik Dinasti

image
ilustrasi Ribuan massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), elemen masyarakat dan Aktivis ‘98 Akan menggelar demo di kawasan Istana Negara

ORBITINDONESIA.COM- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengecam tindakan aparat yang melakukan penggeledahan terhadap massa aksi menentang politik dinasti.

Peristiwa ini terjadi di beberapa titik, salah satunya di Stasiun Gondangdia, Jakarta.

BEM SI menyebut perlakuan aparat menghalangi kebebasan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi terhadap sembilan tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Baca Juga: Update Konflik Israel Palestina: Rishi Sunak Lakukan Pembicaraan dengan Arab Saudi Setelah Kunjungi Yerusalem

"Terjadi penggeledahan oleh aparat di beberapa titik. Salah satunya di Stasiun Gondangdia. Tetap #JagaKawan," bunyi pernyataan BEM SI yang tersebar di sejumlah media sosial pada Jumat 20 Oktober 2023.

Menurut BEM SI, aparat tidak punya landasan hukum untuk menggeledah barang-barang pribadi atau privasi.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

BEM SI juga meminta mahasiswa untuk menolak dengan tegas jika digiring ke mobil tahanan.

Baca Juga: Resmi, Jakarta Kini Berlakukan Tarif Parkir Tertinggi untuk Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi, Catat 67 Lokasinya!

Aksi demonstrasi ini dilakukan sebagai protes keras mahasiswa atas putusan MK yang memberikan jalan bagi potensi politik dinasti Jokowi terhadap Gibran dan disebut melanggengkan praktik KKN.

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Koordinator Media BEM SI, Ragner Angga, dalam keterangannya mengatakan putusan MK dapat melanggengkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ragner mengatakan aksi ini juga bertepatan dengan momentum sembilan tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden.

"BEM SI berpandangan bahwa Jokowi telah mengkhianati reformasi.

Terbukti dari berbagai kemunduran dan kebobrokan dari segi hukum, HAM, komersialisasi pendidikan, represivitas aparat, konflik agraria, dan investasi yang membelakangi hak-hak rakyat," kata Ragner.***

Berita Terkait