ORBITINDONESIA - Tak ada habis-habisnya kasus begal anggaran dan “pungutan liar” yang dilakukan oleh kepala daerahnya sendiri.

Ambil contoh begal angggaran yang barusan saja terjadi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Ada mata anggaran untuk pembelian “karangan bunga” yang mencapai lebih dari Rp 1,1 miliar.

Kasus begal anggaran ini dibongkar oleh Ketua PSI Kota Bekasi Tanti Herawati dan dikabarkan lewat Tribun News, 21 September 2022.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Baca Juga: KPK Masih Kumpulkan Bukti Kuat Terkait OTT Suap Perkara di MA

Begini persisnya. Seperti tercantum di situs LPSE, Pemkot Bekasi menganggarkan pembelian kerangan bunga itu sebesar Rp1.139.790.000 dengan harga perkiraan sendiri (HPS) diprediksi sejumlah Rp1.138.229.761.

Padahal kalau kita bandingkan dengan belanja pos yang sama untuk Pemkot Bogor misalnya, yang hanya Rp 104 juta (APBD 2022).

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

Ini khan jauh sekali! Entah Pemkot Bekasi berencana untuk mengirim berapa banyak karangan bunga dalam setahun itu?

Kalau saja kita andaikan harga sebuah karangan bunga sekitar Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu (ini sudah mahal), maka dengan duit Rp 1,1 miliar itu bisa belanja 2.200 sampai 3.666 karangan bunga.

Baca Juga: Piala Dunia U20, Selandia dan Fiji Menjadi Negara ke-11 dan 12 yang Lolos

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Atau bisa kirim 6 sampai 10 karangan bunga setiap hari selama setahun penuh (365 hari)!

Itu karangan bunga bakal dialamatkan kemana saja? Apa betul setiap hari (termasuk Sabtu-Minggu) mau mengirim 6 sampai 10 karangan bunga? Itu sebetulnya karangan bunga, atau bunga karangan?

Catatan: Wali Kota Bekasi saat ini dijabat oleh seorang pelaksana tugas (Plt. Dr. Tri Adhianto Tjahjono) lantaran Wali Kota terdahulu, Rahmat Effendi (kader Golkar) dicokok KPK.

Baca Juga: Yasonna H Laoly Dampingi Megawati Soekarnoputri Selama Jadi Juri Jayed Award 2023 di Roma

Lalu di Jakarta. Lagi-lagi Jakarta. Seorang anggota DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untaya (dari fraksi PSI) menerima laporan warga tentang adanya “permintaan sumbangan” dari Lurah saat ia sedang mengurus dokumen di kelurahan. Sumbangan apa? Nah ini dia.

Baca Juga: Piala Dunia U20, Bertemu Polri, PSSI Jawab Wacana Timnas Israel Main di Bali

Untuk mengonfirmasi info tersebut, wakil rakyat itu mendatangi sang Lurah. Dan setelah didatangi, perihal “sumbangan” itu pun tidak dibantah oleh lurah bersangkutan. (Kompas.com tgl 21 Sept 2022).

Baca Juga: Jadi Juri Zayed Award 2024, Megawati Diwawancarai Radio Vatikan

Bahkan ia terang-terangan bilang bahwa ada perintah Gubernur.

Ia mengklaim bahwa dalam perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah ditetapkan target untuk mengumpulkan dana kurang lebih Rp 88 juta untuk zakat, dan Rp 55 juta untuk PMI (Palang Merah Indonesia). Total Rp 143 juta per kelurahan.

Di Jakarta ada 267 kelurahan, jadi kalau program “sumbangan” itu berjalan terus, bakal potensial terkumpul sekitar Rp 38 miliar lebih.

Baca Juga: Dugaan Operasi Tangkap Tangan Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Gelandang 3 Pejabat Maluku Utara ke Jakarta

Baca Juga: Doa Nabi Ayyub Ketika Didera Sakit dan Tidak Pernah Berputus Asa Ketika Diberi Cobaan

Apakah dana ini mesti terkumpul sebelum tanggal 16 Oktober 2022 kita tidak jelas juga. Ini apa-apaan?

Masih ingat di bulan Juli tahun lalu (2021) Gubernur Anies juga pernah minta-minta sumbangan ke para duta besar. Terkait soal penanggulangan Covid.

Baca Juga: BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Turun di Beberapa Kota

Lalu terbongkar ke publik, dan jadi ramai. Kemudian – seperti biasa – Wagub Riza yang mesti bikin klarifikasi. Sementara sang Gubernur raib.

Singkat cerita, ini ditengarai jadi semacam pungli yang dibungkus kata “sumbangan”. Lagi-lagi permainan kata.

Baca Juga: Kenali Gejala dan Infeksi TBC yang Perlu Anda Perhatikan, Bisa Terjadi Pada Anak-Anak

Baca Juga: Peringati Hari Bela Negara, Ibnu Chuldun: Bersatu dan Berkontribusi untuk Indonesia Maju

Apakah fenomena begal dan pungli seperti ini hanya di Jakarta dan Bekasi? Bagaimana daerah lainnya?

*Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.