Pemerintah Afghanistan Melaporkan Lebih dari 2,8 Juta Pengungsi Kembali pada Tahun 2025
ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Afghanistan telah melaporkan pergerakan penduduk yang substansial karena lebih dari 2,8 juta pengungsi kembali ke negara itu dari negara-negara tetangga sepanjang tahun 2025.
Wakil juru bicara pemerintah Hamdullah Fitrat mengumumkan angka-angka tersebut selama konferensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perbatasan, Suku dan Urusan Suku di Kabul, menyoroti skala kepulangan dan upaya respons pemerintah yang sedang berlangsung.
Program Bantuan Pemerintah untuk Pengungsi yang Kembali
Menurut pernyataan yang disiarkan oleh Radio Televisi Afghanistan (RTA) yang dikelola negara, pihak berwenang menyediakan layanan dasar dan tempat penampungan sementara kepada ribuan keluarga yang terkena dampak di berbagai wilayah.
Fitrat menggambarkan kepulangan tersebut sebagian besar sebagai "paksa" dari negara-negara tetangga dan menekankan bahwa inisiatif bantuan terus berlanjut di seluruh negeri.
Dalam perkembangan terkait pada hari Jumat, juru bicara tersebut mencatat bahwa pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 3.000 bidang tanah kepada keluarga yang kembali di berbagai provinsi sebagai bagian dari dukungan reintegrasi yang lebih luas.
Kekhawatiran Internasional tentang Reintegrasi
Kembalinya pengungsi secara besar-besaran menghadirkan tantangan besar bagi infrastruktur dan ekonomi Afghanistan.
Bulan lalu, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) PBB memperingatkan bahwa masuknya pengungsi telah menciptakan "tantangan signifikan untuk reintegrasi dan ketahanan jangka panjang."
Kekhawatiran ini mencerminkan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Afghanistan, yang diperparah oleh kesulitan ekonomi dan kebutuhan untuk menampung sejumlah besar warga negara yang kembali.
Konteks Situasi Pengungsi di Afghanistan
Afghanistan telah mengalami konflik dan ketidakstabilan selama beberapa dekade yang menyebabkan salah satu populasi pengungsi terbesar di dunia, terutama di Pakistan dan Iran.
Kembalinya jutaan orang dalam satu tahun memberikan tekanan besar pada sumber daya dan layanan sosial negara yang terbatas.
Program distribusi lahan dan layanan dasar pemerintah merupakan upaya untuk mengatasi kebutuhan mendesak, meskipun keberlanjutan jangka panjang dari upaya tersebut masih belum pasti di tengah lanskap politik dan ekonomi Afghanistan yang kompleks.***
