Kontroversi Revisi UU KPK: Peluang dan Tantangan
ORBITINDONESIA.COM – Pernyataan Saut Situmorang mengenai Perppu dan sikap Presiden Jokowi kembali memanaskan diskusi revisi UU KPK.
Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 menimbulkan polemik besar. Banyak pihak menilai perubahan ini melemahkan lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia. Presiden Joko Widodo saat itu tidak menandatangani revisi tersebut, namun Saut Situmorang menilai hal itu tidak cukup untuk menolak perubahan itu.
Presiden sebenarnya memiliki opsi untuk mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika tidak menyetujui revisi tersebut. Namun, pilihan ini tidak diambil. Dampak dari revisi ini, termasuk pemecatan 57 pegawai KPK, memperlihatkan bagaimana perubahan kebijakan dapat mengubah lanskap politik dan hukum di Indonesia.
Saut Situmorang berpendapat bahwa ketidakmampuan untuk mengambil tindakan tegas dengan Perppu menunjukkan kurangnya komitmen terhadap penguatan KPK. Sikap Jokowi yang tidak menandatangani revisi, tetapi juga tidak mengambil langkah lebih jauh, dianggap ambigu dan tidak membantu dalam memerangi korupsi secara efektif.
Revisi UU KPK dan dampaknya terhadap lembaga ini memunculkan pertanyaan penting tentang masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah tindakan lebih tegas dari Presiden diperlukan untuk memperbaiki situasi ini? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah pemberantasan korupsi di negara ini ke depan.
.jpeg)
