Tarik Ulur Anggaran Tanggap Darurat Sumatera: Birokrasi dan Solusi
ORBITINDONESIA.COM – Di tengah gemuruh politik dan birokrasi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak kejelasan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran tanggap darurat Sumatera yang masih menggantung.
Pertemuan di Kompleks Parlemen Jakarta mengungkapkan kebuntuan dalam alokasi dana tanggap darurat untuk Sumatera. Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan Rp 74 triliun, namun Bappenas belum menyetujui sepenuhnya. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah terdampak.
Berdasarkan data yang ada, dana tanggap darurat yang diharapkan Kementerian PU jauh melampaui anggaran BNPB. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada koordinasi lintas kementerian dan badan. Proses birokrasi yang berbelit-belit seringkali menghambat efisiensi penyaluran dana untuk kebutuhan mendesak.
Dasco menekankan pentingnya fleksibilitas dalam birokrasi untuk menanggulangi bencana. Pendekatan yang lebih proaktif dan kurang birokratis diperlukan agar dana dapat segera digunakan. Ini adalah ujian bagi pemerintah dalam menunjukkan komitmennya terhadap pemulihan pascabencana.
Belum tercapainya kesepakatan penuh dalam pertemuan ini menyoroti tantangan dalam pengelolaan anggaran bencana. Apakah pemerintah mampu menyederhanakan proses birokrasi untuk kebaikan masyarakat terdampak? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, langkah segera diperlukan agar bantuan tidak terlambat.
(Orbit dari berbagai sumber, 21 Februari 2026)
.jpeg)
