ORBITINDONESIA - Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal tuntutan 12 tahun penjara kepada terdakwa Richard Eliezer (Bharada E) dalam perkara pembunuhan terhadap Novriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J).

Kejagung menegaskan tidak akan merevisi tuntutannya kepada Richard Eliezer karena dinilai telah sesuai.

Baca Juga: New Year Gaza 24 B

Dilansir darinlaman PMJ News, Sabtu, 21 Januari 2023, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Fadil Zumhana menyebut terdakwa Richard Eliezer seharusnya bisa menolak perintah terdakwa Ferdy Sambo untuk menembak Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Baca Juga: Jadi Pelaku Pelecehan Seksual, Pemain Sepak Bola Asal Brazil, Dani Alves Dipecat

"Dia (terdakwa Richard Eliezer) melaksanakan perintah yang salah, ya harus dipidana," ujar Fadil.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PSI yang Dipimpin Kaesang Hanya 1,5 Persen, Gerindra Salip PDI Perjuangan

Lebih lanjut Fadil mengatakan tindakan penembakan dinilai sah di mata hukum salah satunya ditujukkan untuk eksekutor terpidana mati.

Hal tersebut merujuk pada Pasal 51 KUHP.

Menurut Fadil, eksekutor ini tidak bisa dipidana lantaran menembak terpidana mati sesuai dengan perintah Undang-undang dan tidak melawan hukum.

Baca Juga: Ditemani Erick Thohir, Prabowo Subianto Makan Siang Bersama Pelaku Usaha Muda

Baca Juga: Agung Setiawan: Mengapa Hasil Mengkhianati Usaha

Sementara, menurutnya berdasarkan fakta yang dibuka di persidangan terungkap bahwa ada seseorang yang lebih dulu bisa menolak perintah Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir Yosua, yakni Ricky Rizal.

"Si Eliezer dia diperintah Sambo, yang melawan perintah siapa? Ricky Rizal, 'saya tidak kuat Pak, mentalnya enggak kuat', toh bisa. Seharusnya, RE bisa menolak, karena tidak ada dalam tugas dan kewenangan dia untuk mematikan orang, nggak ada," tukasnya.***