Kunjungan Xi Jinping ke Korea Utara: Pesan Keras untuk AS
ORBITINDONESIA.COM – Kunjungan Xi Jinping ke Korea Utara menjadi sinyal bahwa Beijing ingin kembali memegang kendali atas Pyongyang. Di karpet merah Pyongyang, sambutan Kim Jong Un menegaskan satu pesan: poros China-Korea Utara belum runtuh, hanya sempat merenggang.
Xi Jinping menjadikan Pyongyang sebagai kunjungan luar negeri pertamanya tahun ini, dan itu bukan kebetulan. Ini juga kunjungan pertama Xi ke Korea Utara setelah tujuh tahun, dengan panggung seremonial yang dibuat sangat teatrikal.
China adalah mitra dagang utama Korea Utara selama beberapa dekade, sekaligus penyangga diplomatiknya saat sanksi internasional menekan. Dalam bahasa Xi, ini adalah “persahabatan yang tak tergoyahkan”, tetapi konteksnya jauh lebih politis ketimbang sentimental.
Kunjungan ini terjadi setelah Xi menjamu Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin secara terpisah di Beijing. Pada saat yang sama, pembicaraan nuklir Korea Utara dengan Washington tetap buntu, dan Kim Yo Jong menegaskan nuklir adalah “garis tanpa mundur”.
Para pengamat melihat pertemuan Xi dan Kim sebagai upaya China menunjukkan pengaruhnya di Semenanjung Korea. Leif-Eric Easley dari Universitas Ewha menilai kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah yang akan berimplikasi strategis pada relasi bilateral.
Kwak Gil Sup dari One Korea Center membaca ini sebagai demonstrasi kepemimpinan China di Asia Timur Laut. Dalam persaingan dengan AS, Beijing ingin menegaskan bahwa stabilitas Korea Utara tetap berada dalam orbitnya.
Pengaruh ekonomi China terhadap Pyongyang sangat besar dan terukur. The National Committee on North Korea mencatat Korea Utara bergantung pada China hingga 95% total perdagangan dan 85% ekspor.
Impor legal Korea Utara pada 2024 hanya USD 2,33 miliar, angka yang kecil secara global tetapi vital bagi rezim. Karena tak punya produksi minyak domestik, pasokan minyak dan bahan bakar dari China menjadi nadi ekonomi, bersama makanan, mesin, dan kendaraan.
Ekspor legal Korea Utara bahkan lebih kecil, sekitar USD 360 juta pada 2024 menurut KOTRA. Produk terlarisnya adalah rambut palsu dan wig, menyumbang sekitar 40% ekspor, terutama ke China untuk diekspor ulang.
Di balik angka legal, ada ekonomi bayangan yang menopang negara. PBB dan kelompok HAM menilai pengiriman pekerja ke luar negeri sebagai bentuk kerja paksa, dan skema ini diperkirakan menghasilkan sekitar USD 500 juta per tahun setelah negara menyita mayoritas upah.
Dimensi lain adalah operasi siber Korea Utara yang sangat agresif. Tahun lalu, peretas Korea Utara disebut mencuri rekor USD 2,02 miliar dalam bentuk kripto, lebih dari setengah pencurian aset digital global.
Namun sumber devisa terbesar yang paling sulit dilacak kini terkait perang Ukraina dan kedekatan Pyongyang-Moskow. Korea Utara disebut meraup sekitar USD 7 miliar hingga USD 13,8 miliar sejak 2023 dari pasokan amunisi, roket, dan rudal balistik ke Rusia.
Arus uang itu mengubah kalkulasi Beijing. Jika Korea Utara makin percaya diri karena dukungan Rusia, maka daya tekan China bisa menyusut, sehingga kunjungan Xi tampak seperti upaya menarik kembali tuas pengendali.
Para pakar memperkirakan Xi membawa tawaran konkret, dari beras dan pupuk hingga pembukaan kembali wisata rombongan China dan proyek ekonomi lintas batas. Bantuan semacam itu bukan amal, melainkan mekanisme untuk mengikat ulang ketergantungan.
Kunjungan Xi Jinping ke Korea Utara adalah diplomasi dengan dua audiens sekaligus: Kim Jong Un dan Donald Trump. Di depan Kim, Xi menawarkan oksigen ekonomi; di depan Washington, Xi menunjukkan bahwa kunci Pyongyang masih bisa dipegang Beijing.
Minseon Ku dari DePaul University menilai Beijing kemungkinan telah menerima Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir. Jika pembacaan ini tepat, maka fokus China bukan lagi denuklirisasi total, melainkan pengendalian eskalasi agar perbatasannya tetap tenang.
Di sinilah frasa “stabilitas di atas segalanya” menjadi pedang bermata dua. Stabilitas versi Beijing bisa berarti membiarkan status nuklir Korea Utara membeku, selama tidak memicu perang atau runtuhnya rezim yang bisa menimbulkan krisis pengungsi.
Masalahnya, stabilitas yang dipertahankan dengan bantuan dan kelonggaran sanksi berisiko memperpanjang siklus impunitas. Jika Pyongyang terus mendapat ruang bernapas, insentif untuk kembali ke meja perundingan bisa makin tipis.
China juga menghadapi dilema reputasi dan kontrol. Terlalu menekan Korea Utara berisiko mendorongnya makin dekat ke Rusia, tetapi terlalu memanjakan akan menguatkan program nuklir yang mengganggu keamanan kawasan.
Karena itu, kunjungan ini tampak seperti upaya menyeimbangkan tiga hal: menjaga pengaruh, mengelola risiko, dan menegosiasikan posisi tawar terhadap AS. Dalam geopolitik, pelukan hangat di bandara sering kali adalah bentuk paling halus dari penguncian.
Kunjungan Xi Jinping ke Korea Utara menunjukkan bahwa Pyongyang bukan sekadar isu nuklir, melainkan simpul tawar-menawar kekuatan besar. Di tengah kebuntuan denuklirisasi, yang bergerak cepat justru arsitektur pengaruh dan aliran bantuan.
Pertanyaan terbesarnya bukan hanya apakah China bisa “mengendalikan” Korea Utara, tetapi untuk tujuan apa kendali itu digunakan. Jika stabilitas menjadi mantra tunggal, dunia mungkin mendapat ketenangan sesaat, namun harga jangka panjangnya bisa berupa normalisasi nuklir dan pemanjangan krisis kemanusiaan yang tak terlihat. (Orbit dari berbagai sumber, 11 Juni 2026)
