ORBITINDONESIA.COM - Tingkat kepercayaan publik kepada lembaga hukum dan politik, di mana Polri masuk dalam lima besar berada di urutan keempat di bawah TNI, presiden, dan Kejaksaan Agung.

Demikian menurut hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang dirilis Selasa 23 Januari 2024.

Menurut peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam rilisnya, tingkat kepercayaan publik kepada Polri sempat menurun sejak kasus Ferdy Sambo, tetapi kini berangsur pulih.

Baca Juga: Keluarga Besar Putra Putri Polri Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo

"Meskipun secara absolut lebih rendah dari Kejaksaan Agung, tetapi dibanding masa-masa kelam Sambo, ini sudah lebih baik," kata Burhanuddin.

Ia mengatakan, sebelum kasus pembunuhan yang menjerat Ferdy Sambo, Polri sempat mendapat tingkat kepercayaan publik cukup tinggi di angka 80 persen.

Kemudian angka tersebut menurun pada survei di bulan November-Desember 2022, yakni di angka 60 persenan.

Baca Juga: Kasus Pemerasan Ketua KPK Firli Bahuri ke Mentan Rawan Diintervensi, Kapolri Minta Ada Pengawasan Ketat

"Belakangan mulai naik lagi," tambahnya.

Berdasarkan temuan survei nasional pada periode 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 tersebut, sebanyak 12 persen responden menyatakan sangat percaya, 63 persen cukup percaya, 21 persen kurang percaya, dan 2 persen tidak percaya sama sekali.

Kejaksaan Agung, yang menempati urutan ketiga setelah TNI dan presiden, memperoleh tingkat kepercayaan dari 66 persen responden yang menyatakan cukup percaya, 10 persen sangat percaya, dan hanya 18 persen kurang percaya.

Baca Juga: Penuhi Panggilan Bareskrim Polri, Firli Bahuri Datang dengan Senyap, Tanpa Diketahui Awak Media

Kemudian, survei Indikator Politik Indonesia itu menempatkan presiden pada posisi kedua setelah TNI yang dipercaya publik, yakni 20 persen responden mengaku sangat percaya dan 66 persen cukup percaya.

TNI mendapat 19 persen sangat percaya dan 70 persen cukup percaya.??????

Burhanuddin menyebut hasil survei itu diharapkan menjadi bahan evaluasi Polri untuk meningkatkan kinerja.

Baca Juga: IPW Pastikan Tak Ada Pelanggaran Netralitas Polri Selama Masa Kampanye

Oleh karena itu, survei tersebut juga menanyakan kepada publik terkait apa yang perlu dilakukan Polri agar kepercayaan publik kembali tinggi.

Dalam survei tersebut, publik berharap jajaran Polri bekerja dengan kejujuran; menegakkan hukum tanpa pandang bulu; serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), suap, dan pungli.

Publik juga mengharapkan Polri meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan keamanan dan ketertiban, lebih berpihak kepada masyarakat, tidak arogan, serta melakukan pembenahan di internal.

Baca Juga: Ganjar Pranowo: Dukungan Pensiunan Aparatur Sipil Negara dan TNI-Polri Akan Mampu Lawan Intimidasi

"Itu, ya, harapan publik. Kalau ingin dipercaya publik," kata Burhanuddin.

Survei temuan nasional menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan sampel basis sebanyak 1.200 orang dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proposional.

Kemudian, dilakukan sampel di 13 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Sehingga total sampel sebanyak 4.560 responden.

Baca Juga: Ada Lowongan Menjadi Bintara dan Perwira Polri Untuk Penyandang Disabilitas

Dengan asumsi metode stratified random sampling, ukuran sampel basis 4.560 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. ***