• Home
• Opini

Azkiya Alikaputri Ahmudi: Belajar dari Jepang, Penanganan Kesehatan Bencana Tak Berhenti Saat Masa Darurat Berakhir

Oleh Azkiya Alikaputri Ahmudi

ORBITINDONESIA.COM — Penanganan kesehatan saat bencana tidak seharusnya berhenti ketika korban telah dievakuasi dan masa tanggap darurat dinyatakan selesai. Sejumlah persoalan kesehatan justru dapat muncul dan berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun setelah bencana.

Pengobatan penyakit kronis dapat terputus, kebutuhan rehabilitasi tetap berlangsung, sementara dampak terhadap kesehatan mental, kelompok rentan, serta tumbuh kembang anak dapat muncul dalam jangka panjang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa disaster health management atau manajemen kesehatan bencana bukan semata-mata mengenai seberapa cepat bantuan medis datang ketika bencana terjadi. Sistem tersebut juga mencakup bagaimana layanan kesehatan dipertahankan sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan.

Pelajaran mengenai hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari pengalaman Jepang dalam menghadapi berbagai bencana besar.

Kebutuhan Kesehatan Indonesia dan Jepang Relatif Serupa

Kajian tersebut menunjukkan bahwa Jepang dan Indonesia pada dasarnya menghadapi sejumlah kebutuhan kesehatan bencana yang serupa. Keduanya memiliki mekanisme untuk pelayanan medis darurat, pengelolaan pengungsian, perlindungan kelompok prioritas, kesehatan ibu dan anak, serta dukungan kesehatan mental.

Perbedaannya lebih terlihat pada bagaimana fungsi-fungsi tersebut diorganisasi dan dilanjutkan setelah fase tanggap darurat. Di Jepang, sejumlah fungsi kesehatan bencana telah didukung oleh tim khusus yang disiapkan sebelum bencana terjadi. Disaster Medical Assistance Team misalnya, menangani kebutuhan medis pada fase akut.

Selain itu, terdapat tim dan mekanisme yang mendukung pelayanan lanjutan, kesehatan mental, koordinasi kesehatan, hingga rehabilitasi. Pembagian fungsi tersebut membuat jalur kerja dan tanggung jawab setiap tim relatif lebih jelas sejak awal.

Sementara itu, Indonesia memiliki pendekatan yang lebih fleksibel. Mobilisasi tenaga dan sumber daya kesehatan dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain Tenaga Cadangan Kesehatan, Emergency Medical Team, Rapid Health Assessment, serta mekanisme Health Cluster.

Pendekatan tersebut tidak terlepas dari karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi akses, fasilitas kesehatan, dan kapasitas daerah yang berbeda-beda.

Indonesia Bisa Belajar dari Jepang

Pengalaman Jepang bukan berarti seluruh sistemnya harus diterapkan begitu saja di Indonesia. Justru, salah satu pelajaran penting adalah bagaimana mekanisme yang sudah dimiliki Indonesia dapat diperkuat dengan jalur operasional yang lebih jelas sebelum bencana terjadi.

Misalnya, bagaimana pelayanan medis akut dialihkan ke perawatan lanjutan, siapa yang bertanggung jawab memastikan rehabilitasi tetap berjalan, serta bagaimana kebutuhan kesehatan mental masyarakat ditangani setelah operasi tanggap darurat berakhir.

Dengan demikian, tantangannya bukan semata-mata membentuk lebih banyak tim baru, tetapi memastikan kesinambungan fungsi kesehatan dari satu fase ke fase berikutnya.

Kesehatan Mental Perlu Dipantau Jangka Panjang

Kesehatan mental menjadi salah satu contoh penting. Jepang memiliki Disaster Psychiatric Assistance Team untuk mendukung respons psikiatri setelah bencana.

Namun, pelajaran yang lebih luas bukan hanya mengenai keberadaan tim khusus tersebut. Setelah Gempa Bumi Besar Jepang Timur 2011, Kota Sendai menjalankan pemantauan kesehatan mental masyarakat dalam jangka panjang.

Warga yang memiliki risiko masalah kesehatan mental diidentifikasi melalui survei tahunan, kunjungan rumah, dan mekanisme rujukan.

Sejumlah faktor diperhatikan, antara lain tekanan psikologis, kehilangan anggota keluarga, isolasi sosial, masalah penggunaan alkohol, hingga terputusnya pengobatan. Dukungan yang diberikan juga tidak hanya berupa layanan klinis, tetapi mencakup kegiatan kelompok dan pendampingan berbasis komunitas.

Indonesia sendiri telah memiliki sistem dukungan kesehatan mental dan psikososial secara bertingkat. Bantuan dapat diberikan mulai dari dukungan psikososial dasar hingga rujukan kepada tenaga spesialis.

Model tersebut menjadi penting mengingat ketersediaan psikiater dan psikolog klinis masih menjadi salah satu tantangan dalam pelayanan kesehatan. Persoalannya adalah bagaimana memastikan sistem tersebut dapat berjalan secara konsisten di tingkat lokal dan tetap terhubung setelah fase tanggap darurat selesai.

Siapa yang Memantau Setelah Penelitian Berakhir?

Persoalan keberlanjutan juga muncul dalam pemantauan kondisi kesehatan masyarakat. Jepang memiliki sejumlah contoh program pemerintah maupun pemerintah daerah yang berlangsung dalam jangka panjang, termasuk program kesehatan mental di Sendai dan Fukushima Health Management Survey.

Sementara itu, dalam literatur Indonesia yang ditelaah, informasi mengenai dampak kesehatan jangka panjang masih banyak berasal dari penelitian dengan periode pengamatan tertentu.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan praktis: ketika masa tanggap darurat telah selesai dan sebuah penelitian berakhir, siapa yang tetap bertanggung jawab memantau masyarakat yang masih mengalami masalah kesehatan? Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan disaster health management di Indonesia.

Bencana Harus Menjadi Bahan Evaluasi

Pengalaman Jepang juga memperlihatkan pentingnya menjadikan bencana sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem. Sistem penanggulangan bencana Jepang telah mengalami berbagai perubahan setelah menghadapi bencana besar. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses memperbaiki kesiapsiagaan menghadapi kejadian berikutnya.

Bagi Indonesia, pelajarannya bukan sekadar membuat regulasi baru setiap kali terjadi bencana. Yang tidak kalah penting adalah memastikan temuan dari lapangan dan hasil penelitian benar-benar digunakan untuk memperbaiki sistem, prosedur, koordinasi, serta kesiapan menghadapi bencana berikutnya.

Tentu, tidak semua pendekatan Jepang dapat diterapkan secara langsung di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis, tata kelola pemerintahan, ketersediaan tenaga kesehatan, infrastruktur, serta kapasitas masing-masing daerah harus tetap menjadi pertimbangan.

Namun, prinsip yang dapat dipelajari relatif jelas: fungsi kesehatan perlu dipersiapkan sebelum bencana, koordinasi antar-fase harus memiliki jalur yang jelas, dan kebutuhan kesehatan masyarakat tidak boleh berhenti menjadi perhatian ketika status tanggap darurat berakhir.

Pada akhirnya, keberhasilan disaster health management bukan hanya ditentukan oleh bagaimana korban mendapatkan pertolongan pada hari pertama bencana.

Sistem yang berkelanjutan juga harus mampu memastikan bahwa masyarakat yang masih menghadapi persoalan kesehatan pada bulan bahkan tahun berikutnya tetap mendapatkan perhatian dan pelayanan.

Oktober 2026

*Azkiya Alikaputri Ahmudi adalah kader HMI, mahasiswa Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang melakukukan kunjungan dan partisipasi akademik ke Faculty of Medicine - Tohoku University, Jepang. Selama mengikuti program tersebut, Azkiya mempelajari Disaster Public Health dan menyusun kajian naratif mengenai perbandingan sistem kesehatan bencana Jepang dan Indonesia bersama Associate Professor Masatsugu Orui dari Disaster Public Health Lab, International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS), Tohoku University. Kegiatan akademik di Tohoku University yang menjadi bagian dari penyusunan kajian ini mendapat dukungan dari PT Pertamina Gas Negara (PGN), PT PLN (Persero), PT Pertamina EP, PT PLN Indonesia Power UBP Priok, dan Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI). Apresiasi disampaikan kepada seluruh sponsor dan donatur yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan akademik tersebut. ***