Syaefudin Simon: Jika Ahok Mengurus MBG
Oleh Syaefudin Simon, Kolumnis Satupena, Jakarta
ORBITINDONESIA.COM - Bayangkan sebuah negeri di mana anak sekolah dapat makan siang gratis, tapi yang kenyang duluan justru rekening para politisi, polisi, tentara, dan pejabat negara. Aneh? Ya. Itulah tradisi simsalabim di Negeri Konoha.
Maaf. Gambaran di atas adalah potret Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini. Sebuah program mulia yang perlahan berubah jadi ajang arisan proyek di saku celana.
Data Kementerian Kesehatan per awal September mencatat lebih dari 50 ribu orang jadi korban keracunan MBG. Tersebar di ratusan sekolah di puluhan provinsi. Uniknya, meski korban bergelimpangan, tak ada tersangka, sebab racunnya dari alam gaib.
Belum lagi drama di Badan Gizi Nasional (BGN): pimpinan dicopot, kantor digeledah Kejaksaan Agung, dan enam orang — dari eks pejabat sampai komisaris perusahaan swasta — resmi jadi tersangka korupsi tata kelola.
Modusnya pun khas Konoha. Jual beli titik dapur. Lalu pengadaan barang yang gemuk di atas kertas, tapi kurus di piring anak-anak. Bahkan sudah kurus bau busuk lagi, ada belatung yang invisible. Tak terpantau ahli gizi dan lab BGN.
Di tengah huru-hara ini, muncul suara nyeleneh dari seorang purnabakti gubernur yang terkenal galak sama korupsi: Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok. Kalau aku yang pegang kendali, kata Ahok, urusan makan siang anak sekolah se-Indonesia selesai dalam satu tarikan napas.
Mosok. Pakai tender apa koh Ahok?
Bukan lewat tender, bukan lewat yayasan siluman, bukan lewat dapur yang tiba-tiba dimiliki polisi, tentara, sampai politisi yang entah sejak kapan jago masak. Katanya nyinyir.
Logika Emak-Emak vs Logika Proyek
Gagasan Ahok sederhana sampai terdengar konyol bagi orang yang sudah telanjur cinta birokrasi: uangnya langsung saja dikasih ke ibu si anak.
Anggap satu anak dijatah lima belas ribu sehari, sesuai jatah MBG per kepala. Kalau tiga bersaudara ya tinggal dikali tiga, 45 ribu perak. Sekolah tinggal kasih standar menu — wajib ada protein, wajib ada sayur. Kalau menunya melenceng, jatah dicabut. Titik.
So, tak perlu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang jumlahnya bisa jadi rebutan seperti kavling tanah. Tidak perlu packaging mewah yang ongkosnya kadang lebih mahal dari isinya. Tidak perlu perusahaan katering yang entah kenapa komisarisnya bisa jadi tersangka.
Kelakar Ahok, kalau uang itu sampai ke tangan emak-emak yang hidupnya pas-pasan, bukan cuma anak sekolah yang kenyang. Neneknya ikut makan daging, bapaknya kebagian, adiknya yang belum masuk sekolah pun turut menikmati. Satu meja makan, satu keluarga selamat dari angka stunting.
Bandingkan dengan skema sekarang. Anggaran ratusan triliun rupiah dikelola lewat rantai pasok yang panjangnya bisa mengelilingi republik. Dan di ujung rantai pasok itu, anak-anak malah masuk UGD karena nasinya basi.
Tentu saja, ide Ahok -- "kasih saja ke emaknya" ini punya musuh bebuyutan. Ribuan pemasok yang sudah kadung menghitung margin keuntungan dari setiap butir nasi kotak.
Kalau uang langsung ke dompet ibu-ibu, siapa yang mau jadi vendor? Siapa yang mau bikin proposal pengadaan setebal disertasi? Siapa yang akan menikmati komisi dari truk logistik yang parkir di depan gudang beras?
Maka jangan heran kalau logika sederhana itu justru dianggap ide paling berbahaya se-republik. Bukan karena tidak masuk akal, tapi karena terlalu masuk akal untuk sebuah sistem yang sudah telanjur nyaman dengan lapisan-lapisan perantara dan makelar.
Ada dapur yang katanya dikelola aparat, ada dapur yang katanya "dititip" ke orang partai. Entah kenapa yang menyediakan makanan bukan emak-emak di rumah, melainkan polisi dan politisi yang otaknya sudah terkena virus korupsi?
Senyum Kecut
Kalau skenario Ahok benar-benar dijalankan, bisa dibayangkan betapa banyak kementerian dan badan yang jadi mubazir. Tidak perlu rapat evaluasi tata kelola SPPG setiap minggu. Tidak perlu konferensi pers menjelaskan modus baru korupsi.
Cukup satu langkah: duit sampai ke tangan yang benar. Lalu anak pun kenyang, orang tua bahagia, dan negara hemat ongkos birokrasi.
Barangkali itu sebabnya usulan semacam ini lebih enak didengar di warung kopi ketimbang di ruang rapat kabinet. Sebab kalau logika sesederhana "kasih saja ke emaknya" benar-benar diterapkan, ribuan orang yang selama ini hidup dari rantai pasok MBG harus mencari pekerjaan baru. Dan sejumlah pihak yang tersenyum lebar setiap kali ada proyek baru, akan tersenyum kecut.
Sayangnya MBG ala Ahok ini ditertawakan para badut dan maling. Akibatnya, anak-anak sekolah kita tetap masih harus berdoa dua kali sebelum makan. Pertama doa untuk rezeki MBG. Kedua doa agar tidak berakhir di UGD. ***
