Kebakaran Hutan Kalimantan: Swasta Didesak Turun Atasi Asap
ORBITINDONESIA.COM – Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan kembali memekat, dan kabut asap membuat udara kian sulit ditoleransi. Pemerintah kini mendesak perusahaan pemegang konsesi lahan ikut aktif dalam penanggulangan karhutla, karena daya dukung negara tak bisa bekerja sendirian.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurrofiq menyebut karhutla di Kalimantan sudah masuk kategori sangat mengkhawatirkan. Ia menyorot Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang disebut mengalami kualitas udara sangat buruk akibat kebakaran lahan gambut.
Hanif menggambarkan matahari tampak “kuning”, isyarat tingginya emulsi dan particulate matter di udara. Ia menyebut ada hampir 23.000 hektare areal di sekitar Palangka Raya yang harus menjadi perhatian serius.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla wilayah KSPEAN di Jakarta Barat pada 15 Oktober 2026. Dalam forum itu, pemerintah menekankan kolaborasi pusat-daerah dan konsolidasi dengan asosiasi pengusaha.
Karhutla gambut bukan sekadar api di permukaan, karena bara dapat merambat di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Saat cuaca ekstrem mengeringkan lapisan atas, satu sumber panas kecil bisa menjalar menjadi krisis asap lintas wilayah.
Dalam pengalaman Indonesia pada 2015, kerugian ekonomi akibat karhutla diperkirakan mencapai sekitar Rp221 triliun menurut Bank Dunia. Angka itu menunjukkan karhutla bukan hanya bencana ekologis, tetapi juga guncangan ekonomi yang berulang bila pencegahan tidak konsisten.
Di sisi kesehatan, paparan PM2.5 dari asap terbukti meningkatkan risiko infeksi saluran napas, memperburuk asma, dan menekan produktivitas. Ketika Hanif menyebut “sesak setiap membuka pintu” di pagi hari, itu bukan hiperbola, karena gejala pertama krisis asap memang muncul di rumah-rumah.
Masalahnya, banyak titik rawan berada di sekitar atau beririsan dengan lanskap konsesi, kanal, dan akses operasional. Jika perusahaan hanya fokus memadamkan api di dalam batas administrasi sendiri, api di luar pagar dapat tetap mengancam aset, pekerja, dan warga.
Karena itu, tuntutan pemerintah agar swasta ikut membantu bukan sekadar ajakan moral, melainkan kebutuhan sistemik. Perusahaan memiliki alat berat, logistik, tim lapangan, dan dana untuk membangun sekat kanal, sumur bor, serta patroli terpadu yang tidak bisa ditanggung warga desa sendirian.
Kunci berikutnya adalah transparansi dan akuntabilitas, karena publik berhak tahu siapa melakukan apa saat krisis asap terjadi. Tanpa pelaporan yang terbuka, kolaborasi mudah berubah menjadi slogan, sementara kebakaran berulang menjadi rutinitas musiman.
Ajakan Hanif kepada dunia usaha terdengar tegas, tetapi juga membuka pertanyaan tentang desain tanggung jawab yang selama ini belum tuntas. Jika perusahaan diminta “berempati” dan “berkontribusi”, maka negara juga harus memastikan kontribusi itu terukur, bukan sekadar donasi sesaat.
Dalam banyak kasus, karhutla terjadi karena gabungan faktor, mulai dari pembukaan lahan, pengeringan gambut, hingga lemahnya pengawasan lanskap. Maka, partisipasi swasta seharusnya dimaknai sebagai kewajiban tata kelola, bukan kemurahan hati yang bergantung pada suasana rapat koordinasi.
Yang dibutuhkan adalah standar minimum kesiapsiagaan konsesi, audit pencegahan kebakaran, dan mekanisme komando terpadu lintas batas. Jika indikatornya jelas, perusahaan yang patuh akan terlindungi reputasinya, dan yang abai akan mudah diidentifikasi.
Di saat yang sama, pemerintah harus menghindari jebakan “memindahkan beban” sepenuhnya ke swasta. Penegakan hukum, pemulihan hidrologi gambut, dan perlindungan warga rentan tetap mandat negara yang tidak boleh dinegosiasikan.
Ketika matahari menguning di Palangka Raya, itu seperti alarm yang menyala di langit, mengingatkan bahwa krisis asap bukan sekadar berita daerah. Desakan pemerintah agar pemegang konsesi lahan di Kalimantan turun tangan adalah langkah realistis, tetapi harus diikuti ukuran kerja yang jelas dan bisa diawasi.
Pertanyaan terakhirnya sederhana, tetapi menentukan masa depan: apakah kolaborasi ini akan menjadi sistem pencegahan permanen, atau hanya respons darurat yang hilang saat hujan turun. Jika jawabannya yang pertama, maka yang diselamatkan bukan hanya lahan, melainkan juga napas jutaan orang.
(Orbit dari berbagai sumber, 20 Oktober 2026)
