Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Usul Industri Pertahanan di Bandung Pindah ke Kertajati
.jpg)
ORBITINDONESIA.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan ide agar industri pertahanan yang berada di Bandung seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad untuk pindah ke kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
"Saya kemarin bertemu dengan Dirut PT DI ya, kemudian berkomunikasi dengan Dirut Pindad, dan berkomunikasi dengan KASAU. Pikirannya sama bahwa tidak mungkin misalnya PT DI di Bandung itu berkembang dengan pesat, dalam posisi untuk tes pesawatnya juga mengalami keterbatasan landasan karena telah padat oleh penduduk," ucap Dedi di Bandung, Sabtu.
Hal ini termasuk berbagai tantangan yang dihadapi ketika mereka tetap berada di Bandung, kata Dedi, telah diungkapkannya pada berbagai entitas pertahanan tersebut, saat berkesempatan berkomunikasi dengan mereka.
Dedi juga mengaku memiliki gagasan untuk mengalihkan industri pertahanan di Kota Bandung dipusatkan ke Kertajati, bahkan Angkatan Udara di Bandara Husein Sastranegara juga dia usulkan untuk dipindahkan.
"Dari mulai PT DI, Pindad, kalau Dahana kan memang sudah di Subang. Itu di sana, termasuk nanti angkatan udaranya, misalnya angkatan udara Husein ya pindah ke Kertajati. Karena di situ banyak tanah yang masih terbentang luas yang itu tanah negara. Apakah dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, atau dikuasai oleh Perhutani, atau dikuasai oleh kementerian lain tetapi yang jelas itu statusnya tanah negara," kata dia.
Dedi menyebut hasil komunikasi tersebut, beberapa pihak merespons dengan baik. "Dan setelah industri pertahanan pindah, akhirnya kemungkinan akan jadi kawasan ekonomi khusus," ujarnya.
Menurut dia, apabila sudah terbentuk kawasan ekonomi khusus dalam hal ini industri pertahanan, maka aktivitas penerbangan di BIJB Kertajati pun akan berjalan.
Tidak hanya itu, ia menilai dana Rp60 miliar yang biasa digelontorkan Pemerintah Provinsi Jabar untuk bandara tersebut bisa dialihkan untuk urusan lain.
"Ya hilang dong. Hilang kan nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi," kata dia.***
.jpeg)
