Pakar Politik Umsida, Sufyanto: Perombakan Kabinet Prabowo untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik
ORBITINDONESIA.COM - Pakar politik sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) Dr Sufyanto MSi menilai, perombakan kabinet merupakan langkah yang diambil pemerintah Prabowo untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sufyanto menyatakan, konstitusi memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri dan merupakan Hak Konstitusional Presiden.
"Karena beban pekerjaan yang diemban presiden sangat banyak, maka ia diberi hak untuk memilih menteri yang dianggap tepat,” kata Sufyanto di Sidoarjo, Selasa, 9 September 2025.
Ia memaparkan, dari riset yang dilakukan lembaga riset yang didirikannya yakni The Republic Institute, data menunjukkan adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penurunan tingkat kepercayaan itu cukup drastis yakni data menunjukkan, pada awal Januari lalu tingkat kepuasan publik sebesar 82 persen terhadap pemerintah sedangkan kini ada penurunan signifikan sebesar 11 persen yakni menjadi 71 persen.
Menurut Sufyanto, publik menilai kinerja pemerintah dalam sektor ekonomi belum mampu menjawab keresahan warga sehingga pergantian menteri dapat dianggap sebagai upaya penyegaran.
Selain itu, ia juga menyoroti dampak politik dari langkah ini dapat dimaknai sebagai cara pemerintah untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat.
Ia menjelaskan, bagi partai-partai pengusung, langkah tersebut sekaligus dapat menjadi sinyal bahwa setiap kader yang diberi amanah untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan harus mampu bekerja maksimal, sebab presiden dapat sewaktu-waktu menggantinya bila dinilai tidak optimal.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perombakan kabinet tidak bisa dianggap sebagai solusi instan. Ia menilai masyarakat akan terus menunggu apakah para menteri baru tersebut dapat mampu menunjukkan kinerja nyata dalam 100 hari pertama.
Ia mengingatkan, apabila para menteri terpilih tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik maka gelombang protes dan ketidakpuasan publik berpotensi kembali muncul.
Lebih jauh, ia menilai bahwa perombakan kabinet kali ini tidak serta-merta merupakan langkah awal persiapan Pemilu mendatang. Menurutnya, terlalu dini jika langkah ini dikaitkan dengan kepentingan elektoral.
“Kalau pemilu masih lama, saya melihat perombakan ini sebagai pemulihan kinerja pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik,” kata Sufyanto.
Selain itu dari segi ekonomi, Sufyanto menilai penggantian posisi Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi merupakan hal yang cukup strategis karena kedua menteri pengganti dinilai terkait langsung dengan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, beban pajak, naiknya harga kebutuhan pokok, hingga lapangan pekerjaan yang sulit diakses menjadi faktor yang menekan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.***
