Pemotongan TKD 2026: Tantangan dan Harapan bagi Daerah
ORBITINDONESIA.COM – Protes dari berbagai kepala daerah terhadap pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 mencuat ke permukaan, menuntut kesabaran di tengah kondisi fiskal yang belum stabil.
Pemerintah memutuskan pemotongan TKD dalam APBN 2026, memicu reaksi keras dari sejumlah kepala daerah. Kebijakan ini merupakan respons terhadap pendapatan negara yang belum optimal serta pengeluaran baru yang meningkat.
Anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp 693 triliun, turun dari Rp 919,9 triliun di 2025, meskipun sedikit naik dari usulan awal Rp 650 triliun. Faktor utama penurunan ini termasuk prioritas anggaran untuk program-program besar seperti MBG dan hilirisasi energi.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, menyarankan kepala daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai solusi. Menurutnya, janji kampanye harus realistis dan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
Dalam menghadapi pemangkasan TKD, kepala daerah dituntut kreatif dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah. Ini saatnya bagi mereka untuk menunjukkan kepemimpinan yang adaptif dan bertanggung jawab, memastikan janji kampanye mereka bukan sekadar angin lalu.
(Orbit dari berbagai sumber, 12 Oktober 2025)
